Sabtu, 30 November 2019

Kemandirian Pharmasi


Tahukah anda bahwa hampir setiap obat sintetis yang dapat dibeli di dunia ini secara legal atau ilegal , mulai dari katarsin hingga obat steroid sampai obat jantung yang diresepkan dokter, berasal dari China dan India. Bahkan melalui situs web china, anda bisa memesan fentanil sejenis obat aditif penyebab kematian bila overdosis. Disamping China dan India, Iran juga termasuk negara yang mandiri dalam hal pharmasi. Lembaga riset Iran termasuk yang paling maju dalam meneliti sel punca. Itu bisa dimaklumi karena Iran diembargo secara ekonomi atas prakarsa AS. TNC bidang Pharmasi salah satu yang solid berada dibelaka negara AS dan Eropa yang merupakan pemilik paten obat. Jadi karena diembargo itulah, Iran dalam posisi harus mandiri soal obat.

India dan China sangat paham pentingnya kemandirian dibidang pharmasi. Maklum, kalaulah kedua negara ini pharmasi nya tergantung asing, dengan penduduk diatas 1 miliar maka bisa bangkrut mereka oleh kapitalis pharmasi. Itu sebabnya industri kimia bahan baku obat di china dan India sangat longgar regulasi nya dan pabrikan mendapat subsidi dari pemerintah agar industri pharmasi bisa menghasilkan produk yang efisien. Tapi yang membuat industri pharmasi itu tumbuh karena memang political Will pemerintah besar sekali. Tidak ada kebijakan yang menghambat tumbuhnya industri pharmasi. Bahkan terkesan sangat longgar dan pemerintah memberikan kemudahan agar obat tradisional bisa masuk ke prime market.

Ketika pabrik Jamu Nyonya Meneer dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga karena gagal bayar hutang, saya sudah menduga bahwa ini akan terjadi. Hanya masalah waktu saja. Sebelumnya sudah banyak industri jamu baik sekala modern maupun rumahan yang gulung tikar. Apa penyebabnya ? Sejak ada obat generik, minat orang untuk menjadikan jamu sebagai alternatif berkurang. Karena apabila sakit biaya obat tidak begitu mahal. Jadi tidak diperlukan jamu untuk menjaga kesehatan dan juga tidak di perlukan jamu sebagai obat alternatif.

Puncaknya ketika berlakunya SJSN dimana berobat gratis asalkan ikut BPJS dan orang miskin ditanggung preminya , jamu semakin tidak mendapat tempat sebagai obat alternatif. SOP BPJS mengharamkan obat tradisional sebagai alternatif obat modern. Kalaulah bukan karena pengaruh lobi TNC bidang pharmasi engga mungkin sampai SOP BPJS seperti itu. Padahal sistem jaminan kesehatan nasional seperti BPJS adalah pasar besar dan captive bagi pemicu lahirnya industri pharmasi seperti di China dan India. Tapi entah mengapa pemerintah tidak melihat potensi BPJS untuk memacu kemandirian dibidang pharmasi.

Menurut teman saya yang bisnis pharmasi, dana sponsor dari industri pharmasi itu mengalir sampai ke DPR yang merancang UU kesehatan dan BPJS. Itu triliunan rupiah uang ditebar untuk para elite politik. Makanya sangat sulit membabat mafia pharmasi ini. Mainnya halus dan kejam. Setiap upaya kemandirian industri pharmasi lokal pasti hanya masalah waktu akan tumbang karena kebijakan pemerintah. Pailitnya Jamu Nyonya Meneer adalah puncak dari gagalnya produk lokal bersaing dengan produk import, yang merupakan bukti bahwa pemerintah bagian dari ketidak mandirian bidang pharmasi.

Jatuhnya industri herbal bukan hanya di Indonesia tapi juga di AS. Walau pengobatan herbal digandrungi oleh sebagian besar rakyat AS yang tidak terjangkau system layanan kesehatan. Namun , kecaman dari NGO yang berafiliasi Industri Pharmasi sangat gencar. Mereka berusaha melobi pemerintah untuk melarang kegiatan pemasaran herbal dan bahkan industry obat tradisional sengaja dihalangi lewat kebijakan ketat dari FDA. Terjadi pro dan kotra dimasyarakat soal ini. Sampai kini terus berlangsung ditengah kebingungan pemerintah memberikan solusi comprehensive ditengah ketidakberdayaan anggaran kesehatan. Ya, Indonesia sama dangan AS yang sudah dalam cengkraman mafia pharmasi dan sulit untun bisa lepas kecuali ada political Will. Mampukah Jokowi memberantas mafia pharmasi ini?

***
Presiden Jokowi meminta agar komponen bahan baku obat-obatan diupayakan lebih besar dari dalam negeri. Selama ini, bahan baku pembuatan obat diketahui hampir 100 persen berasal dari luar atau impor. "Laporan yang saya terima, 95 persen bahan baku obat masih tergantung impor, ini sudah tidak boleh lagi dibiarkan berlama-lama," kata Jokowi dalam rapat kabinet terbatas mengenai kesehatan, di kantornya, Jakarta, Kamis 21 November 2019.

Tahukah anda bahwa Indonesia merupakan pasar obat obatan terbesar di Asia Tenggara. Perbulan total penjualan obat sebesar USD 3,43 milliar atau setara dengan Rp. 28 triliun. Sebagian besar atau 90 % obat obatan itu adalah produk import. Kalaupun ada industrinya didalam negeri maka tak ubahnya hanya memindahkan pabrik dari negeri asal ke Indonesia. Namun tidak akan berdampak apapun untuk menekan harga menjadi murah. Mengapa ? Karena 95% bahan baku impor. Dan lagi bisnis obat obatan di Negara manapun sudah menjadi jaringan yang saling ketergantungan untuk sepakat agar harga tidak turun. Semua pihak yang terlibat saling membutuhkan untuk mendulang uang dari bisnis obat ini.

Kekuatan tangan pemerintah semakin melemah seiring semakin luasnya ketergantungan rakyat terhadap obat obatan modern. Bahkan ada teman yang mengatakan bahwa penjualan obat yang berkompetisi itu telah melahirkan konspirasi ala mafia yang berujung memeras konsumen. Kita sangat jauh tertinggal dalam riset pharmasi. Tetapi kita punya keunggulan yang tidak kalah hebat. Apa itu? obat tradisional. Itu sudah terbukti turun temurun dalam kehidupan kita. Mengapa industri obat tradisional tidak gerakan secara luas untuk menggantikan obat modern? Apa mungkin ?

Di China pengobatan tradisional dilegitimasi oleh Negara dan dilaksanakan secara sistematis. Pendidikan dokter di berbagai universitas mengajarkan secara utuh pengobatan tradisional ini. Seperti Guangzhou University of Chinese Medicine (GZUCM) yang merupakan universitas terbaik di China yang menyediakan program dokter dan specialis khusus pengobatan cara tradisional. Mereka juga memberikan materi pelajaran mengkombinasikan cara Barat dan China, yang made in China. Kini ada 113 negara didunia mengirim mahasiswa kedokterannya belajar di berbagai universitas di China. Dunia international mengakui kehebatan china menjadikan kekuatan akar budaya sebagai sebuah system kemandirian khususnya dibidang kesehatan.

Untuk memperluas variasi obat obat yang berstandar Lab , pemerintah menyediakan pusat riset terbaik dibidang herbal dan memberikan dukungan dana riset kepada universitas. Dengan demikian China memiliki standard klinis modern untuk menjadikan herbal sebagai obat modern berstandar FDA, sehingga obat herbal China bisa masuk prime market seperti Apotik dan toko obat terakreditasi internatiobal, dan bersaing dengan obat obatan dari industry Pharmasi berkelas TNC. Mungkin bagi anda yang American or western minded akan mengatakan herbal atau jamu adalah keterbelakangan. Tapi tahukah anda, pasien Rumah Sakit Herbal di bawah Guangzhou University of Chinese Medicine (GZUCM) banyak didatangi pasien dari luar negeri china.

Sebetulnya keadaan China tidak jauh beda dengan ndonesia. Bahwa Indonesia sangat kaya akan keaneka ragaman obat obatan tradisional dan telah pula diyakini oleh rakyat sejak ratusan tahun sebagai pengobatan yang efektif. Namun, selama berpuluh tahun industri jamu tidak didukung berkembang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Tidak ada program by design dari pemerintah menjadikan obat tradisonal mampu bersaing dengan obat dari TNC. Di Indonesia tidak ada Universitas mengajarkan mata kuliah Jamu. Tidak ada pusat riset pemerintah dibidang jamu untuk melegitimasi jamu sebagai obat resmi berstandard SOP Rumah Sakit. ? Tidak ada jamu yang bisa masuk obat pasar first grade? Apakah ada Rumah Sakit merekomendasikan kepada dokter agar menulis jamu dalam resep.? Tentu tidak mungkin.

Mengapa ? Karena bukan rahasia umum lagi, dibalik kebijakan pelayanan kesehatan terdapat agenda konspirasi antara Pemerintah , Indusri Pharmasi ( TNC), Rumah Sakit, Perusahaan Asuransi, untuk mengeruk keuntungan dari sisakit. Ya sebuah bisnis yang melibatkan triliunan rupiah , dan tentu hanya memperkaya segelintir orang, dan potensi besar pengobatan tradisional Indonesia harus menerima fakta kalah di lindas zaman. Jamu Nyonya meneer adalah bagian dari saksi bisu bahwa dalam banyak hal kita kalah. Saatnya pemerintah Jokowi memikirkan solusi bagaimana agar jamu atau pengobatan tradisional dapat dikembangkan seperti yang ada di China, atau Thailand, atau Iran. Mereka mandiri dari segi kesehatan karena mereka lebih tahu bagaimana seharus mengobati sakit rakyatnya.


***

Misi Ahok, Komut Pertamina



Kenapa Pak Basuki di Pertamina apalagi didampingi Pak Wamen juga, kata Eric, saya rasa bagian terpenting bagaimana target-target Pertamina, bagaimana mengurangi impor migas harus tercapai ya, caranya adalah genjot bangun kilang. Sosok Ahok sebagai 'pendobrak' diharapkan bisa memecahkan masalah tersebut. Mengapa perlu pendobrak? Karena tugas membangun kilang itu engga sulit. Gampang seperti membalik telapak tangan. Caranya sederhana saja, yaitu melalaui skema KPBU. Artinya swasta bersama Pertamina membangun kilang. Pemerintah menjamin pembelian atas semua hasil produksi ( off taker market ). Pembeliannya menggunakan rupiah, bukan dollar. Jadi kita hemat devisa. Setelah 30 tahun kilang itu menjadi milik negara.

Dengan skema itu tidak ada investor yang tidak tertarik. Terutama para produsen minyak pasti minat. Kerena mereka berharap market off taker untuk menjamin likuiditas bisnis nya. Jadi apanya yang sulit? Sehingga perlu sosok Ahok sang pendobrak? Untuk jelasnya saya gambarkan secara singkat .

Negeri ini berpuluh tahun dibiarkan tergantung impor BBM karenanya kapasitas kilang BBM tidak pernah ditambah. Bayangkanlah dengan kapasitas kilang yang dimiliki hanya 800 ribu barrel, sementara kebutuhan BBM mencapai 1,4 juta barrel, lalu yang 600 ribu barrel dari mana?. Solusinya impor ! Siapa yang diuntungkan ? Perhatikan tataniaganya. Tadinya, Petral yang merupakan anak usaha Pertamina mendapat monopoli pelaksana impor dan perannya lebih strategis dibandingkan Pertamina. Petral mengontrol 60% impor BBM. Artinya Petral mengelola 60% pengeluaran Pertamina dan juga subsidi.

Petral yang duduk manis di Singapura, tidak punya aset tetapi mengendalikan 60% operasional Pertamina. Semua tahu dibalik Petral adalah para “ pemain” yang dekat dengan elit poltik. Mari berhitung di tahun 2012 (saat harga minyak mentah dunia kisaran US$ 100), jika kebutuhan impor 400 ribu barrel/day x BBM impor rata2 US$ 140 x 365 hari x Rp 12.000 = Rp 245 triliun. Ya duduk dibelakang meja proyek senilai Rp 245 triliun datang menghampiri. Itulah sosok Petral yang begitu menggerogoti Pertamina dan tidak memberikan kontribusi yang berarti. Jika impor 400.000 BBM/day x 365 day = 246.000.000 barrel, yang setara dengan 39,3 miliar liter. Setara dengan 39,3 miliar liter x 0,76 = 29,3 miliar kg atau 29,3 juta ton. Jika diangkut dengan kapal berukuran 50.000 DWT, membutuhkan 599 kapal.

Petral memang sudah bubar. Tetapi sistem dan Tataniaga tidak berubah secara signifikan. Lalu siapa yang menikmati tataniaga ini ? Ya bisnis pelayaran, bisnis asuransi, bisnis jasa freight forwarding, LC perbankan dan lainnya. Jadi multiplier effect dinikmati oleh trader yang umumnya menggunakan kapal asing, asuransi asing, LC bank asing dan lainnya. Misal tarif LC 0,125% maka dengan impor senilai Rp 245 triliun maka perbankan akan menikmati jasa sebesar Rp 30,75 miliar.

Jika tahun 2025 nanti konsumsi BBM Indonesia bertambah menjadi sekitar 2,2 juta barrel dan kalau kapasitas kilang Pertamina tidak bertambah tetap 800 ribu barrel (tambah tua, tambah sering rusak, waktu operasi makin berkurang bisa produksi 700 ribu barrel di tahun 2025 sudah bagus). Maka Indonesia butuh 1,4 juta barrel BBM. Singapura yang awalnya harus ekspor jauh-jauh agar kelebihan 1,25 juta barrel terserap (Indonesia 400 ribu dan 825 ribu negara lain), maka 100% bisa diekspor ke Indonesia. Makin makmur Singapura. Dan Indonesia makin sengsara karena impor minyak harus pakai Dollar

Kilang minyak paling baru terakhir dibangun tahun 1994 atau dibangun jaman Presiden Soeharto atau 23 tahun yang lalu. Presiden sudah berganti 5 kali dari Habibie sampai Sby, Menteri BUMN sudah berganti berkali-kali, Dirut Pertamina sudah berganti berkali-kali tapi kilang minyak tidak bertambah. Indonesia makin banyak impor BBM.

Mengapa Indonesia tidak bangun kilang minyak? Selalu alasannya tidak punya uang, jualan BBM rugi, IRR hanya 8%, resiko besar dan lainnya. Lebih enak impor, makanya sering diberitakan ada lingkaran istana, lingkaran menteri, lingkaran direksi Pertamina yang terlibat impor. Bahkan ada eks Direktur Pertamina Suroso Atmomartoyo yang dipenjara karena korupsi impor minyak. Pada waktu bersamaan yang senang tiada kepalang adalah Singapura, negeri kecil yang tidak punyak minyak, tapi punya kilang minyak dengan kapasitas sekitar 1,4 juta barel dengan konsumsi dalam negeri Singapura hanya 150 ribu barrel, artinya Singapura memang mengandalkan jual ke Indonesia.

Nah dengan terpilihnya Ahok sebagai Komut Pertamina dengan tugas utama genjot bangun kilang minyak, tak lebih mendobrak segala hambatan pembangunan kilang. Hambatan teknis tidak ada. Yang ada adalah hambatan politik yang dikendalikan oleh oligarki bisnis Migas. Singkatnya, secara politik Indonesia dipaksa jadi importir dan menguntungkan para mafia rente. Dan itulah lawan Ahok! Jangan takut! Rakyat bersama anda pak BTP. Maju terus. Pastikan dua tahun lagi pak Jokowi bisa resmikan kilang baru.. dan tahun 2024 kita sudah mandiri dari segi BBM.

***
Kemarin teman WA saya dari Jakarta, “ Bro, Ahok jadi Komut, bukannya jadi dirut. Itu sama saja bohong. Komut kan hanya pajangan. Datang sebulan sekali dan dapat gaji. “ demikian pesannya. Saya ingin clarifikasi soal Komut ini dalam aspek legal dan kebiasaan dalam bisnis. Kalau Komut pada perusahaan TBK memang kekuasaan Komut diatur ketat dan kekuasaan dirut lebih dominan. Karena kepercayaan investor atau pemegang saham lebih kepada dewan direksi. Tugas Komut hanya melaksanakan fungsi pengawasan sesuai standar kepatuhan yang harus ditaati oleh dewan direksi dalam melaksanakan fungsi management dan merealisasikan program perusahaan. Karena perusahaan Tbk itu juga diawasi oleh OJK, maka peran Komut tidak begitu signifikan dalam pengawasan. Dan pasti tidak bisa leluasa terhadap direksi.

Dalam hal Pertamina, status perusahaan masih tertutup. Belum terdaftar di bursa. Jadi peran Komut sangat menentukan sekali. Boleh dikatakan Komut itu disamping sebagai pengawas, dia juga ultimate boss. Ingat engga kasus Karen yang kena tuntutan 8 tahun. Itu hanya karena dia tidak mematuhi perintah Komut dalam melakukan kebijakan investasi. Menurut saya dengan penempatan Ahok sebagai Komut itu sudah by design oleh Jokowi, yang ingin Ahok melaksanakan Visi dan misi Jokowi dibidang Migas.

“ Pak Ahok, focus aja kepada tiga hal. Pertama pastikan kilang dibangun agar kita mandiri soal BBM. Kedua, Pastikan pertamina menguasai semua blok migas yang sudah habis masa kontraknya. Ketiga, Pastikan dalam skema gross Split pertamina bisa mengawal share pemerintah.” Demikian kira kira amanah yang disampaikan oleh Jokowi kepada Ahok. Dengan ketiga amanah itu maka secara tidak langsung pertamina digaris depan perang dengan Mafia migas. Soal ini Ahok jagonya. Dia sangat paham dasar hukum asset negara dan tahu bagaimana memanfaatkannya secara optimal. Tentu dengan itu dia punya cara jenial membuat mafia migas mati kutu. Karena dia tulus. Jokowi sangat percaya soal ketulusan Ahok untuk negara.

Ahok secara hukum tidak membuat keputusan operasional, tapi dia menentukan semua kebijakan strategis pertamina. Sesuai hukum perseroan , semua rencana jangka menengah dan panjang harus persetujuannya. Termasuk rencana kerja tahunan harus persetujuannya. Dari sana dia bisa memaksa direksi pertamina focus terhadap amanahnya. Dia juga berhak menunjuk auditor independen tanpa harus mengikuti auditor internal pertamina. Kalau menemukan kecurangan dan melanggar Good governance, dia berhak lapor ke KPK atau kejaksaan, dan sekaligus memecat direksi waktu belum terbukti secara hukum ada pelanggaran.

Nah agar fungsi Ahok optimal melaksanakan amanah Jokowi sebagai wakil pemegang saham pertamina, Ahok punya wakil, yaitu Budi Gunadi, sosok rendah hati dan jenius dalam rekayasa pembiayaan untuk bisnis tambang. Saya meliat design ini bukan dari Eric tetapi dari Jokowi, yang berharap Ahok tidak perlu banyak bicara. Sehingga terhindar dari polemik politik. Budi Gunadi sangat mampu melaksanakan apa maunya Ahok dalam berhadapan dengan direksi pertamina. Karena Budi Gunadi sangat ahli soal teknis tambang termasuk pembiayaannya. Maka dengan dua figur di dewan komisaris pertamina, Ahok yang keras dan tegas. Budi yang tegas dan cerdas merupakan perpaduan yang kokoh untuk menghadapi para mafia migas. Selamat bertugas Koh Ahok. Doa kami menyertai selalu.

***
Anggota DPR dan ormas bersuara atas rencana Pemerintah akan menunjuk Ahok sebagai pejabat BUMN. Alasan mereka bahwa Ahok mantan terpidana kasus penodaan agama. Dan masih ada kasus korupsi, reklamasi, Pembelian lahan di Cengkareng dan Sumber Waras. Ini memang sengaja ditiupkan lagi sebagai alasan menjegal Ahok berkiprah lagi. Saya akan clarifikasi semua itu, tanpa ada maksud membela berlebihan Ahok. Saya berusaha objektif. Karena ini menyangkut kasus hukum. Tentu dasarnya pendapat aparat hukum yang berwenang. Semoga bisa dipahami.

Kasus Reklamasi.
Kebijakan Ahok terhadap reklamasi itu sesuai dengan design membangun pulau untuk hunian. Itu sudah ada sejak kepres tahun 1995 dan tetap eksis sampai sekarang. Pembatalan izin reklamasi era Anies, kepada perusahaan pemegang izin, karena perusahaan tidak pernah mengerjakan proyek itu sejak mereka mendapat izin. Bagi perusahaan yang sudah melaksanakan izin itu seperti Pulau G, dan lainnya tidak dicabut izinnya. Bahkan izin IMB dan HGB dikeluarkan oleh Anies dasarnya Pergub era Ahok. Hanya karena Raperda zonasi dibatalkan oleh DPRD pengesahannya maka program reklamasi untuk tanggul raksasa terhenti. Itu memang hak Anies sebagai Gubernur. Itu pilihan dia. Mungkin dia punya cara smart mengatasi jakarta tenggelam tanpa harus buat tanggul.

Kasus Sumberwaras.
Dulu pernah Ahok dipanggil ke KPK untuk diperiksa berkaitan dengan kasus pembelian tanah sumber waras. Semua lawan politiknya berharap Ahok keluar dari gedung KPK menggunakan rompi orange. Tetapi Ahok keluar dengan tersenyum dan tetap menggunakan baju batiknya. Yang membencinya kecewa dan tetap tidak terima walau KPK dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada bukti hukum untuk menjerat Ahok dalam kasus tanah sumber waras.

Dalam kasus hukum, penyidik bisa saja menduga seseorang melakukan kejahatan walau belum ada bukti asalkan motif nya kuat. Dalam kasus Ahok, motif pun tidak ada. Jadi apanya yang mau disidik?. Data PPATK tidak ada bukti dana pembelian tanah sumber waras itu mengarah langsung atau tidak langsung ke Ahok.

Pembelian lahan di Cengkareng.
Tanah cengkareng itu timbul masalah karena temuan BPK. Itu opini BPK, bahwa tanah cengkareng itu milik DKI sejak tahun 1967. Tapi fakta nya ada warga yang mengakui itu tanahnya, Dia punya sertifikat. BPN sebagai pihak yang berwenang tidak mengatakan bahwa mana pemilik yang asli. Apakah warga atau DKI. Karena dua duanya merasa berhak dan punya bukti atas kepemilikan lahan itu. Makanya Ahok bawa kasusnya ke Polisi sebagai laporan pemalsuan sertifikat. Warga pemilik mengajukan gugatan ke pengadilan. Perang atas hak berlangsung.

Apa hasilnya ?
Polisi tidak menemukan bukti terjadi tindak pidana pemalsuan sertifikat. KPK juga melakukan penyelidikan. Hasilnya sama. Tidak ada tindak pidana korupsi atas pembelian lahan itu. Kemudian, keputusan MA tahun 2019 yang bersifat tetap memutuskan DKI menang atas gugatan tanah cengkareng itu. Tetapi dalam amar putusan MA, tidak ada kewajiban dari penjual lahan untuk mengembalikan uang ke DKI. Artinya apa? ya sama saja dengan awal. Pemda DKI beli lahan dan itu sudah sesuai dengan prosedur hukum. Keputusan MA hanya melegitimasi transaksi jual beli tanah itu sudah final. DKI dapat tanah, dan penjual dapat uang.

Kasus penodaan agama.
Fakta persidangan membuktikan semua tuduhan kepada Ahok tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana. Saksi pelapor tidak melihat sendiri Ahok bicara. Hanya patokannya pada video editan, dan Youtube. Kejadian itu sudah lama, dan baru dilaporkan setela viral di sosial media. Pihak yang memviralkan sudah dikenakan pidana. Saksi MUI juga membenarkan bahwa surat pernyataan sikap MUI yang di tanda tangani ketua MUI, tidak dibuat berdasarkan investigasi langsung di lapangan. Hanya berdasarkan laporan saja. Kasus ini lebih kepolitik menjelang Pilgub DKI. Ahok menolak untuk PK demi keutuhan bangsa.

Ahok tidak melakukan pidana berat, dia hanya dikenakan hukuman pidana ringan. Kalau mengacu kepada UU No 19/2003 tentang BUMN, Ahok bisa-bisa saja kok menjadi bos di perusahaan negara. Sebab di pasal 45 ayat (1), larangan bagi seseorang untuk menjadi calon direksi BUMN adalah pernah melakukan tindak pidana yang merugikan negara. Ahok dipidana bukan karena merugikan negara tetapi karena delik aduan orang perorang. Ahok tidak melawan dan merugikan negara, dan tidak melakukan perbuatan asusila. Paham ya sayang.


Sumber daya keuangan.



Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara tentang utang perusahaan plat merah yang menggunung. Berdasarkan data pada semester I-2019, utang BUMN mencapai Rp3.776,2 triliun. Menurut informasi dari teman teman pengusaha, saat sekarang masalah terbesar sebagian BUMN adalah kelangkaan sumber daya keuangan untuk berhutang. Masalahya bukan hanya karena investor menahan diri akibat krisis global tetapi juga karena secara akuntasi DER udah tinggi. DER merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan membayar utang suatu perusahaan. Semakin rendah nilai DER, menunjukkan suatu perusahaan memiliki kemampuan baik mengembalikan pinjaman.

Sebagai contoh, nilai DER BUMN sektor properti dan konstruksi pada 2017 mencapai 2,99, sementara rata-rata industri berada di kisaran 1,03. Jika dibandingkan dengan sektor lain, misalnya transportasi, nilai DER BUMN relatif rendah di angka 1,59, sedangkan nilai DER rata-rata industri mencapai 1,96. Nilai DER tertinggi pada 2017 dicatat oleh BUMN pada sektor bank sebanyak 6,00. Angka itu sedikit lebih besar dari DER rata-rata industri yang mencapai 5,66. Apakah itu salah? tidak juga. Karena BUMN itu berhutang untuk produksi. Itu sebagai indikasi mereka selama era Jokowi melakukan ekspansi.

Berbeda dengan sektor energi dan telekomunikasi nilai DER BUMN tergolong rendah, masing-masing berada di angka 0,71 dan 0,77. Artinya BUMN ini secara financial sehat tetapi secara bisnis tidak melakukan ekspansi. Padahal bisnis mereka mendapat proteksi dari negera seperti TELKOM, PLN dan Pertamina. Anehnya, kalah bersaing dengan BUMN yang free market dalam melakukan ekspansi bisnis. Padahal gaji direksi di BUMN energi dan Telkom sangat besar bila dibandingkan dengan BUMN karya dan Perbankan.

Tugas Eric adalah bagaimana mendorong perusahaan plat merah terus melakukan ekspansi sesuai dengan program pemerintah. Karena disituasi ekonomi krisis dan menuju resesi seperti sekarang ini, tidak ada kekuatan swasta yang bisa jadi tulang punggung menyelematkan negara dari lubang krisis. Dalam situasi krisis, apapun bisnis swasta engga lagi menarik. Hanya BUMN yang mampu. Dan saya tidak yakin direksi BUMN mampu mendapatkan sumber dana alternatif dalam situasi negara seperti sekarang ini.

Kini saatnya pemerintah atau Menteri BUMN sendiri membantu direksi BUMN melobi investor institusi dalam dan luar negeri. Perlunya koodinasi dengan Menteri Keuangan dan OJK agar memberikan kelonggaran portfolio bagi DAPEN dan Dana Haji, sehingga bisa lebih banyak disalurkan ke BUMN lewat SUKUK maupun Obligasi. Menteri BUMN juga harus memanfaatkan secara maksimal Wamen nya yang jago financial engineering dan cross border financial transaction untuk membantu direksi BUMN mendapatkan solusi pembiayaan dan menarik dana dari investor asing lewat pasar uang.

Mengapa? defisit APBN tahun depan pasti akan melebar karena kemungkinan besar target penerimaan pajak tidak tercapai tahun ini. Ini akan berdampak kepada pengurangan anggaran yang tidak masuk skala prioritas, temasuk dana PMN ( Penyertaaan Modal Negara) untuk BUMN tidak akan ada lagi dalam pos APBN seperti tahun tahun sebelumnya. Artinya kalau direksi BUMN tidak bisa mendapatkan solusi pembiayaan diluar perbankan, maka program ekspansi akan stuck dan pertumbuhan ekonomi nasional juga akan drop. Maklum 2/3 ekonomi nasional adalah BUMN. Kita akan benar benar resesi.


Nah, dikarenakan negara sedang berharap trust tinggi dari investor maka kondisi politik harus kondusif dan pemerintah kuat terhadap segala goncangan politik. Bayangkan, apa yang terjadi bila SP Pertamina demo hanya karena alasan Ahok, dan pemerintah kalah karenanya. Yakinlah tidak akan ada investor yang percaya bila pemegang saham dikalahkan oleh karyawan. itu akan semakin cepat membuat negara jatuh kejurang resesi. Dampaknya luas sekali terhadap BUMN lainnya. Mengapa? Investor tidak suka dengan perusahaan dan pemerintah yang mudah diserang demo, apalagi oleh karyawan bermental preman dan kadrun.

***
Hampir semua BUMN sekarang neracanya mengalami tekanan hutang. Itu karena penugasan yang begitu besar diberikan kepada BUMN untuk mempercepat 243 proyek strategis yang ditetapkan Jokowi. Memang proyek itu semua selesai dikerjakan dalam periode pertama Jokowi. Tetapi menimbulkan dampak terhadap kekuatan BUMN untuk tumbuh berkelanjutan. Bagaimana bisa tumbuh lagi kalau neraca keuangan perusahaan sudah tidak bisa lagi di leverage?

Lantas apa penyebabnya? Sebelum saya jawab. Sebaiknya saya jelaskan secara ringkas apa itu leverage? Leverage adalah seni penggunaan hutang untuk melakukan investasi atas proyek. Hasilnya adalah melipatgandakan potensi pengembalian dari suatu proyek. Pada saat yang sama, leverage juga akan meminimize resiko jika investasi tidak berjalan dengan baik. Artinya apapun yang terjadi perusahaan tetap aman dari potensi kerugian yang besar. Jadi sebetulnya leverage itu bertujuan menghindari resiko tekanan hutang pada neraca. Untuk lebih jelas nya saya analogi sebagai berikut.

Contoh, saya mau investasi proyek Toll. Saya menunjuk SPV ( perusahaan kaleng kaleng ) sebagai investor. Nah SPV inilah yang melakukan pinjaman. Apakah ada yang mau? Tentu ada. Karena saya memberikan jaminan resiko. Tapi resiko itu hanya 10% dari nilai investasi. Artinya kalau seandainya proyek itu tidak berjalan sesuai rencana, resiko saya bayar dan proyek atas nama SPV menjadi pemilik kreditur. Kalaupun proyek itu dijual , kreditur tidak akan rugi. Sementara kerugian saya hanya 10%. Tetapi kalau proyek berjalan sesuai rencana, saya bisa memiliki proyek senilai 100% tanpa ada resiko hutang secara langsung. Dengan demikian saya tetap terus bebas me leverage neraca saya untuk ekspansi.

Masih banyak lagi contoh leverage yang tidak punya resiko besar dan justru semakin meningkatkan kemampuan perusahaan melakukan ekspansi bisnis. Tetapi mengapa justru sekarang BUMN mengalami tekanan hutang? Sebagai catatan, data PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), total obligasi dan sukuk BUMN hingga Agustus tahun ini, sudah mencapai Rp 251,8 triliun. Nilai ini sudah setara dengan 50,4% dari total outstanding obligasi korporasi yang beredar saat ini Rp 499,9 triliun. Padahal, di 2013 nilainya baru Rp 71,5 triliun atau setara 33% dari total obligasi korporasi. Padahal pembiayaan itu untuk proyek yang tergolong captive market dan secure. Pemerintah pun memberikan tambahan modal ( PMN) yang begitu besar dari APBN agar neraca mudah di leverage.

Jawabnya sederhana…

Pertama, sebagian besar leverage itu didanai dari pinjaman bank. Dan sebagian besar bank BUMN juga. Artinya kantong kiri kering pinjam ke kantong kanan. Dampaknya hutang perbankan BUMN juga meningkat untuk membiayai proyek BUMN. Kedua, adalah sumber pembiayaan di luar perbankan jauh lebih kecil dibandingkan pinjaman bank. Padahal pinjaman diluar perbankan meningkat 3 kali lipat selama era Jokowi. Artinya minat pasar uang dan modal memang tinggi terhadap surat utang BUMN. Mengapa itu tidak di perbesar porsinya? Ya lagi lagi pembeli surat utang juga sebagian besar adalah Dana kelola negara seperti Danapensiun, BPJS tenaga kerja, dana haji. Kalaupun ada yang berhasil menerbitkan global Bond, itupun sifatnya senior Bond, yang berdampak langsung dengan resiko neraca perusahaan. Ada juga obligasi yang dijamin APBN yang beresiko terhadap kekuatan fiskal.

Ketiga, mental direksi BUMN masih dominan belanja atau berorientasi kepada proyek, bukan peningkatan value perusahaan. Terbukti sejak era Jokowi masing masing BUMN berlomba lomba membentuk anak perusahaan yang permanen. Ini semakin meningkatkan resiko management. Karena anak perusahaan tidak didirikan dengan tujuan leverage tetapi untuk belanja. Sehingga semakin membebani cash flow BUMN.

Apa solusinya? BUMN harus berhenti mendapatkan sumber pembiayaan konvensional. BUMN harus mulai berani melirik private investor dengan skema hedge Fund melalui berbagai instrument. Caranya? Direksi BUMN jangan lagi berburu investor di kebun binatang. Tetapi harus mau masuk ke rimba belantara keuangan dunia yang 90% dikuasai pemain hedge Fund. Mereka tidak nampak terang benderang tetapi mereka mengontrol Sophisticated Fund. Mereka ada di bunker keuangan dunia dan membungkus dirinya dengan rapi. Selagi proyek bagus dan aman serta dikelola dengan transfaran, mereka akan muncul dengan cara bersahaja namun menyelesaikan dengan cepat. Kemudian segera lakukan penjualan anak perusahaan. Dan bentuk sebanyak mungkin SPV untuk meleverage neraca melalui pembiayaan non konvensional.

***
Saya sering ditanya oleh relasi dan nitizen “ Apa sih hedge fund itu?. Saya akan mudah menjelaskannya. Tapi kalau ditanya “ gimana bisa tahu seseorang itu sebagai hedge fund player ? Nah itu saya bingung. Mengapa ? pertama karena hedge fund sendiri adalah bisnis yang memang tidak diatur oleh pemerintah. Atau istilah kerennya tidak difasilitasi oleh pemeritah untuk kalangan umum. Hedge fund hanya diperuntukan bagi kalangan menengah atas. Alasanya karena resiko tinggi dan produk investasi dianggap rumit bagi kalangan awam. Di Amerikan hedge fund diatur dalam pasal 144a Sec, dimana warga negara AS tidak boleh main.

Sebelum saya masuk kepada philosopi hedge fund, saya jelaskan dulu secara sederhana apa itu hedge fund. Hedge fund adalah kemitraan investasi dengan menggunakan beragam teknik investasi. Investasi apa ? ya macem macem. Tujuannya apa ? untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi secara normal , dan tingkat risiko terukur. Jadi pada hedge fund ada tiga unsur, petama, tujuanya adalah berinvestasi. Kedua, labanya lebih tinggi dari binsis normal. Ketiga, mengelola resiko. Ketiga hal ini berhubungan dengan tekhnik investasi. Tekhnik nya banyak sekali. istilah keren nya financial engineering.

Saya ambil salah satu contoh sederhana dari sekian banyak. Anda ingin berinvestasi di Pembangkit Listrik. Tapi anda tidak ingin membuang waktu mendapatkan konsesi dari pemerintah. Anda ambil alih yang sudah dapat konsesi namun belum ada sumber pembiayaannya. Tapi karena sumber pembiayaan dari utang, anda datang kepada pemilik konsesi dengan skema pinjaman. Peran anda hanyalah sebagai konsultan saja. Anda katakan kepada pemilik konsesi, " kamu pinjam ke bank, dan resiko pengembaliannya dari pihak ketiga." Jadi dalam skema hutang ke bank itu yang senior adalah yang punya collateral. Bank tidak ada resiko dan pemilik konsesi juga nol resiko. Semua tertarik.

Apakah pihak ketiga bodoh untuk menjadi penjamin resiko? tidak. Dalam akad atau perjanjian investasi sudah diatur dimana hak pengendalian proyek sampai proyek selesai dibangun, ada pada pemegang jaminan. Wajar kan. Dengan kondisi itu pemilik collateral dapat komisi dari EPC, yang nilainya lebih tinggi dari bunga bank. Setelah proyek selesai, maka porsi saham pada proyek akan menjadi 50/50, equal. Pihak pemilik collateral akan refinancing lewat perbankan dengan jaminan proyek yang sudah selesai. Dan pada waktu bersamaan collateral miliknya yang dipegang bank, take out atau dikembalikan kedia. Dan anda melalui SPC menjadi pemegang saham 50% bersama dengan pemilk konsesi. Hebat kan!

Dari contoh diatas memang keliatan sederhana dan too good to be true atau kok mudah banget ya jadi kenyataan. Kuncinya ada pada collateral. Pihak pemilik konsesi stuck mendapatkan kredit bank karena tidak ada collateral. Pihak bank tidak mungkin memberikan kredit bila collateralnya tidak senior dan tidak liquid atau callable. Maklum proyek hanya berupa konsesi dari pemerintah. Lain halnya proyek sudah jadi tentu banyak bank yang mau memberi kredit. Berkat seorang konsulant yang datang memberikan solusi, proses pembiayaan jadi mudah dan sederhana walau proyek belum selesai di bangun.

Lantas dimana peran Hedge fund? ya peran hedge fund adalah anda. Menyediakan collateral yang callable dan liquid. Kadang jaminan itu berupa uang tunai atau financial instrument yang callable, bahkan kadang collateral itu ditempatkan dengan melepaskah hak dari pemberi jaminan. Artinya kapan saja bank bisa sita jaminan tanpa perlu melalui proses arbitrase. Gimana skema hedge fund dapat menyediakan colateral itu? Inilah yang rumit. Inilah yang disebut dengan sophisticated. Tidak banyak orang tahu. Apalagi terbiasa dengan bisnis cara tradisional atau konvensional.

Proses mendapatkan collateral itu adalah rekayasa keuangan yang melibatkan portfollio asset, securitisasi asset, fund provider. Nah jadi siapa sebetulnya pemain hedge fund itu? Dia tidak punya profesi jelas. Umumnya dia menyebut dirinya konsultan. Tapi dia mengambil peran sebagai manajer risiko, bankir investasi, pemodal ventura, dan spekulan mata uang, dan dia memengaruhi diskusi di ruang rapat di perusahaan pialang, perusahaan investasi, bank, project consultant. Dan dia sangat piawai membungkus dirinya secara bersahaja dan tidak dalam possi legal dimanapun. Bahkan dia punya cara jenial agar orang awam meragukan dia. Loh mengapa? semakin sulit track record nya terbaca semakin tinggi trust nya dihadapan sophisticated fund. Tentu semakin mudah dia mendapatkan financial resource.

Itulah sebabnya hedge fund player terkesan hanya mitos atau misteri. Tetapi orang lupa , China yang komunis, justru adalah penerima skema hedge fund terbesar di dunia. Itu karena China menyediakan kemudahan berinvestasi dan kepastian hukum. Dan budaya China sederhana saja. Kalau orang mudah diketahui reputasi dan hartanya, itu dia miskin, bukan investor yang berani ambil resiko. Itu hanya rente. Tapi kalau orang sulit dilacak reputasinya dan dia datang dengan bersehaja, maka itulah investor sesungguhnya. Ya financial knowledge itu penting, untuk mengetahui financial resource. 90% uang di dunia ini dikelola oleh pemain hedge fund tapi nama mereka tidak ada dalam list orang kaya di dunia.

Indonesia asli?

Saya pernah dapat ticket untuk nonton konser Agnes Mo di Hong Kong. Tapi karena sibuk saya batalkan. Menurut cerita konsernya sukses sekali. Antrian panjang sekali depan loket. Kalau saya perhatikan sampai utuh wawancara Agnes mo, tidak ada bicara politik. Dia hanya berbicara tentang pilihan dia dalam menentukan aliran bermusik. Dan itu dilatar belakangi oleh persepsi dia yang sangat universal tentang kehidupan dan akhirnya menyimpulkan “ saya bukan seperti orang lain dan saya adalah saya. Orang suka tidak suka, itu engga ada masalah” kira kira begitu maksudnya.

Saya hanya ingin mengulas sikapnya soal “ Cause I actually dont have Indonesian blood whatsoever. Cause I’m actually german, japanese, chinese, I was just born in Indonesia. Artinya dengan tegas Agnes Mo mengakui bahwa dia bukan berdarah Indonesia, tapi bisa saja dari german, japanese, chinese. Menurut saya itu bukanlah berarti dia tidak mencintai Indonesia, tidak punya jiwa nasionalisme. Tetapi hanya berusaha jujur secara intelektual mengatakan siapa dia. Bahwa Indonesia adalah nama dari sebuah jiwa Pancasila. Tidak identik dengan suku, asal nenek moyang. Indonesia ya indonesia. Kalau kita anggap Indonesia berkaitan dengan asal usul kita, maka kita akan terjebak dengan istilah pribumi dan non pribumi.

Padahal kalau mengacu kepada KBBI maka yang dimaksud pribumi itu adalah penduduk yang asli lahir, tumbuh, dan berkembang berasal dari tempat negara tersebut berada. Jadi, siapapun anda yang lahir di Indonesia, besar di Indonesia maka anda adalah pribumi. Tidak peduli orang tua atau buyut anda berasal dari Arab, China, India , Jepang atau Eropa. Anda adalah pribumi ! Nah pertanyaan berikutnya, mengapa masalah Agnes Mo ini jadi heboh?, seakan membangkitkan nasionalisime? Saya rasa itu karena terjebak dengan narasi non pribumi dan pribumi. Ini sudah politik.

Yang pertama kali mengenal berpolitik cara ini adalah kolonial Belanda. Politik diskriminasi. Belanda mengistilahkan pribumi dan non pribumi untuk membedakan mana yang warga penjajah dan terjajah. Mengapa ? Agar isolasi politik, perlakuan sosial oleh penguasa terhadap rakyat jajahan dapat dilakukan secara efektif sehingga secara sosial dan budaya para kaum pribumi itu jadi terjajah. Tapi harus ingat , bahwa istilah pribumi dan non pribumi itu bukan berdasarkan definisi kelahiran, tapi berdasarkan status sosial orang. Orang etnis china atau Arab bahkan jawa atau melayu sekalipun yang masuk kelompok feodal, menganggap dirinya bukan pribumi agar status sosialnya berbeda dengan rakyat jelata. istilah mereka “ hitam hitam , belanda juga”.

Di era Soekarno , istilah Pribumi dan non pribumi masih dipakai bukan bertujuan diskriminasi tapi tak lebih cara Soekarno melakukan revolusi mental agar kaum kaya bangsawan yang masih menganggap dirinya berbeda dengan rakyat jelata mengubah sikapnya untuk memandang semua orang itu sama. Sampai Soekarno mengkampanyekan agar kaum pribumi diberi hak istimewa di bandingkan non pribumi. Yang dimaksud non pribumi itu bukan orang china, atau arab, barat tapi orang yang masih menganggap dirinya kaum bangsawan. Mental bangsawan itu memang mental penjajah, walau dia sendiri adalah orang Indonesia asli.

Di Era Soeharto , istilah pribumi dan non pribumi dipakai lagi. Tujuannya spesifik terhadap etnis china. Maklum ini berangkat dari politk Orba yang bangkit dari akibat kemenangan melawan PKI yang pro China. Diskriminasi terhadap etnis China tak lebih politik ingatan agar umat islam sebagai musuh utama PKI dapat terus mendukung Soeharto berkuasa. Sementara secara pribadi Soeharto sendiri sangat dekat dengan etnis China, Semua sahabat Soeharto yang menggerakan ekonomi indonesia adalah etnis China dan mereka berkembang berkat konsesi bisnis yang diberikan Soeharto secara KKN. Dan terbukti belakangan Soerhato melarang penyebutan istilah pribumi dan non pribumi. Di era Reformasi amandemen UUD 45 tidak lagi menyebut istilah pribumi tapi penduduk asli indonesia dan mereka disebut WNI.

Anies waktu pelantikan sebagai Gubernur DKI, dia kembali berbicara soal pribumi dan non pribumi. Ingatan orang langsung tertuju kepada politik diskriminasi ala Soeharto yang menggunakan emosi umat islam membenci China agar berkuasa. Dan partai Gerindra juga menggunakan istilah pribumi agar dapat meraih kekuasaan dengan mudah. Mengapa ? Karena memang sebagian besar umat islam di Indonesia secara ekonomi tidak mendapatkan keadilan. Bagi Anies yang phd ilmu politik dan Gerindra yang memang basisnya idiologi Soeharto , tahu percis menggunakan issue pribumi untuk memancing emosi umat islam mendukung mereka berkuasa di Negeri ini.

Padahal ketidak adilan ekonomi itu ada bukan karena negara menciptakan diskriminasi sosial dan politik terhadapat umat islam tapi memang secara mental sebagian umat islam masih terjajah oleh pemikiran mereka sendiri, sehingga sulit bersosialisasi dan berkembang karena waktu. Apalagi sebagian ulama semakin pemberbodoh mereka agar menjadi haters demi tujuan politik dan uang. Benarkah ? Lah itu etnis china yang jelas di diskriminasi oleh Soeharto, kok mereka tetap bisa berkembang karena waktu. Dan sukses secara ekonomi. Mengapa ? Merdeka atau tidak merdeka negara, secara pribadi mereka sudah merdeka, baik dari segi pemikiran maupun budaya.

Jadi masalah ketidak adilan sosial dan ekonomi bukan karena politik negara tapi karena mental. Perbaikilah mental, jangan ada lagi istilah pribumi dan non pribumi. Semua kita adalah Indonesia darimanapun asal nenek moyangnya. Nasioalisme ? itu kalau anda bayar pajak, taat hukum, tidak korup, mandiri, dan tidak ada niat mengubah dasar negara, tidak pidah warga negara dan cinta persatuan dan kesatuan.

Penduduk Asli Indonesia?
Sebetulnya dalam catatan sejarah pada awalnya Nusantara ini tidak bertuan. Semua penduduk adalah pendatang. Alias ngekos di Indonesia. Tidak ada penduduk asli Indonesia. Kalau dilihat urutannya manusia modern di nusantara ini, pendatang pertama adalah suku melayu, Pendatang kedua adalah India, Pendatang ketiga adalah China ( Tibet) , Pendatang keempat adalah Arab dan Semit ( Yahudi ). Kan aneh aja kalau china yang datang lebih dulu di nusantara ini dan setelah 400 tahun kemudian barulah datang orang Arab , dibilang Arab lebih asli dari China. Bahkan kalau mau jujur nenek moyang kita orang melayu berasal dari Yunan ( China selatan).

Itulah dasarnya mengapa para pendiri negara kita menetapkan Bhineka Tunggal Ika, karena tidak ada satupun kita berhak mengclaim dia asli Indonesia. UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak melihat asal usul atau keturunan tetapi tempat kelahiran. Bahkan anak yang lahir di Indonesia walau kedua orang tuanya tidak jelas warga negara nya tetap diakui sebagai Warga negara Indonesia. Istilah pribumi dan non pribumi itu muncul di era kolonial Belanda sebagai bentuk dari politik adu domba. Dan anehnya setelah merdeka, istilah ini masih dipakai oleh sebagian orang.

Untuk lebih jelasnya saya uraikan secara singkat asal usul etnis yang ada di Indonesia. Tujuannya agar kita bijak menyikapi perbedaan. Jadi gimana ceritanya?

Pendatang pertama adalah Homo erectus yang melakukan migrasi panjang dari Afrika sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Homo erectus inilah penduduk yang paling lama tinggal di Nusantara yaitu sekitar 1,5 - 1,7 juta tahun! Mereka awalnya bermukim di Nusa Tenggara Timur, tepatnya Pulau Flores.

Pendatang kedua adalah Homo sapiens atau manusia modern juga berasal dari Afrika. Mereka datang dua gelombang. Gelombang pertama berlangsung kira-kira 100 ribu tahun yang lalu, sedangkan gelombang kedua berlangsung kira-kira 50-70 ribu tahun yang lalu. Mereka dikenal dengan Suku Dani, Bauzi, Asmat, Amungme di Indonesia & Papua Nugini. Dari persebaran ini, diduga kuat bahwa hampir seluruh daerah Paparan Sunda dan Sahul (mencakup seluruh wilayah Indonesia) sempat dihuni oleh orang-orang berciri Melanosoid.

Pendatang ketiga adalah Homo sapiens, yaitu kelompok melayu-austronesia. Rumpun Austronesia ini merupakan rumpun yang sangat besar, mencakup suku Melayu, Formosan (Taiwan), Polynesia (Hawaii, Selandia Baru, dsb). Dari mana asalnya ? Semenjak tahun 2.000 SM sampai dengan tahun 500 SM (dari zaman batu Neolithikum hingga zaman Perunggu) telah terjadi migrasi penduduk purba dari wilayah Yunan (China Selatan) ke daerah-daerah di Asia bagian Selatan termasuk daerah kepulauan Indonesia. Perpindahan ini terjadi secara besar-besaran diperkirakan karena adanya suatu bencana alam hebat atau adanya perang antar suku bangsa.

Orang-orang Melayu yang datang ke Nusantara juga secara umum bisa dibagi dua: Melayu yang mager dan Melayu yang bukan meger. Melayu-melayu mager telah berhasil menciptakan masyarakat yang stabil sehingga sudah tidak diperlukan lagi mobilisasi penduduk. Keturunan Melayu golongan pertama ini bisa kita liat pada suku Nias di Pulau Nias dan suku Dayak di pedalaman Kalimantan, yang juga biasa disebut sebagai “Proto Melayu”

Melayu yang bukan merger adalah golongan melayu yang karena alasan tertentu (misalnya: kondisi geografis, iklim, bencana, dll) merasa perlu untuk terus berpindah tempat sekaligus berinteraksi dengan kelompok lain di sekitarnya, sehingga memungkinkan adanya percampuran budaya, bahasa, serta gen. Keturunan Melayu yang mobile ini salah satunya adalah yang berasal dari suku Minangkabau, Jawa, Banjar, Bugis, Makassar, Bali, Lombok, Batak, Aceh, Madura, Minahasa, dan puluhan suku-suku lain yang kita kenal di Indonesia serta biasa disebut sebagai “Deutero Melayu”

Pendatang keempat adalah Sino-Tibetan, Dravidian, dan etnis Semitic. Dalam periode kurang lebih seribu tahun setelah kedatangan etnis Melayu di Nusantara, peradaban dan kebudayaan Austronesia berkembang semakin kompleks dan mulai melakukan interaksi perdagangan dengan kebudayaan lainnya. Ternyata, interaksi perdagangan sekelompok masyarakat Austronesia di Nusantara ini berkembang menjadi sangat ramai. Sampai akhirnya Nusantara ini mengundang kedatangan banyak pedagang dari peradaban luar.

Ada tiga gelombang pendatang. Pertama orang dravida (India) memulai perjalanannya lebih dulu ke daerah Nusantara untuk berdagang sejak abad 1 masehi. Sedangkan kedua, pendatang Sino-Tibetan ( China/Tionghoa) baru melakukan eksplorasi besar-besaran diperdagangan Nusantara sejak dinasti Han runtuh awal abad 3 masehi. Sementara ketiga, itu orang Semit ( arab dan Yahudi ) mulai pertama kali berdatangan ke pulau Sumatera untuk berdagang dan menyebarkan agama pada abad 7 Masehi.

Nah, sesama ngekos di nusantara ini, sebaiknya rukun sajalah. Engga usah merasa paling berhak satu sama lain. Pada akhirnya nilai kita di Indonesia ini bukan diukur paling kencang teriak nasioalisme, tetapi seberapa besar kita bermanfaatkan untuk negara dan bangsa.


FPI dan dinamika politik

Saya termasuk orang yang tidak pernah terpancing untuk berpolemik soal FPI yang oposisi terhadap pemerintah. Mengapa? Saya tahu sejarah FPI dan saya kenal dengan beberapa pendirinya. Bahwa apabila FPI dianggap ancaman terhadap NKRI, saya tidak sependapat. Apakah FPI itu hal yang serius dan penting, juga engga. Bagi saya FPI hanya ormas yang bisa jadi kendaraan bagi oposisi dan juga bagi pemerintah. Namun yang namanya Ormas, FPI juga aktif dalam kegiatan sosial. Selama ini FPI juga mendapatkan dana Bansos dari Pemerintah. Para petinggi FPI, bukanlah orang seperti Mahatma Gandhi atau Nelson Mandela yang hidup bersehaja.

Ada banyak pihak bertanya mengapa FPI begitu beraninya melalukan aksi. Apakah FPI berafiliasi dengan NU atau Muhammdiah? ataukah FPI berafiliasi dengan Partai atau berafiliasi dengan Islam radikal ? Saya jawab bahwa FPI bukan itu semua. FPI secara organisasi di design tidak di mana mana namun bisa ada di mana mana. Tergantung kemana arah yang di inginkan oleh creator. Nah siapakan Creator FPI ? TNI dan Polri. Namun digerakan secara intelijen. Ya , kira kira sama dengan ISIS yang di create oleh AS namun secara resmi selalu dibantah oleh AS.

Tapi kita tahu semua bahwa sejarah awalnya adalah PAMSWASKARSA yang di create oleh TNI secara resmi di era Reformasi sebagai cara bagi Pemerintah untuk membuat keseimbangan aksi yang dilakukan oleh Mahasiswa ketika tahun 1998-1999. Namun setelah reformasi berhasil memilih pemimpin secara demokratis, Pamswakarsa berubah jadi FPI dan terus dipertahankan dengan menempatkan HRS sebagai motornya dan anggotanya banyak juga yang berasal dari Ormas bentukan Golkar seperti Pemuda Pancasila dll.

Kalau ingin tahu kemana arah TNI bersikap terhadap Pemerintah? Maka liatlah sikap FPI terhadap Gus Dur. Liatlah sikap FPI terhadap SBY. Anda kan tahu aksi 411, aksi 212, saaat itu Pak Gatot sebagai Panglima TNI. Belakangan pak Gatot ada bersama PS dalam Pemilu 2019. Tentu TNI punya alasan mengapa ada di seberang pemerintah secara politik. Itu engga perlu dibahas. Terlalu rumit memahaminya. Lantas untuk apa ? Tujuannya sebagai penyeimbang kekuatan sipil yang ada di pemeritahan. TNI engga nyaman bila kekuatan sipil terlalu dominan dalam sistem kekuasaan.

FPI itu nothing bila dibandingkan dengan NU dan Muhammadiah. Tetapi TNI bisa membuat yang nothing itu jadi something berkat kekuatan intelijen. Mengapa harus menggunakan FPI ? Orang bijak berkata " kalau ingin menangkap kuda ya harus pakai kuda. Kalau ingin jinakan kuda ya pakai kuda. " Islam adalah kekuatan real di Indonesia dan siapapun bisa menjadikan kekuatan islam itu sebagai jalan mencapai kemenangan politik, tapi bisa juga digunakan sebagai pengrusak demi tujuan politik. TNI dan POLRI nampaknya tidak ingin Islam terjebak dalam politik praktis secara apocalipse. Islam harus jadi benteng terakhir ketika sistem demokrasi tidak bisa membendung ancaman disintegrasi.

FPI bertugas sebagai kuda troya menarik massa islam yang tidur dan kemudian di bangunkan untuk bergerak , dan kemudian setelah tujuan tercapai, di suruh tidur lagi. Makanya, Menteri Agama, yang mantan Jenderal dengan santai bilang “ FPI sudah menyetujui syarat mengakui dan patuh Pancasila, dan NKRI. “ artinya itu sinyal bahwa izin perpanjangan FPI akan diberikan. Mendagri di bawah pak Tito mantan Kapolri, akan menjadikan rekomendasi menteri Agama itu sebagai dasar mengeluarkan izin perpanjangan FPI.


Bagaimana dengan HRS? Kemungkinan akan dipulangkan ke Indonesia. Kalaulah anda tahu siapa yang biayai HRS d Arab dan siapa yang mengirimnya ke Arab, mungkin anda akan shock. Ya, keliatannya FPI masih diperlukan sebagai kuda. Inilah politik, yang nampak di publik tidak bisa dipersepsikan hitam putih. Itulah politik yang penuh dengan diinamika. Sikapi politik dengan akal sehat agar engga kejebak baper akut

Indonesia ...

Sebelum Proklamasi kemerdekaan, nama Indonesia sebagai bangsa belum ada. Ketika itu di nusantara ini berkuasa beberapa kerajaan atau kesultanan. Masing masing kesultanan atau kerajaan itu punya nama sendiri sebagai negara. Ketika era Kolonial sebetulnya bukanlah sepenuhnya Belanda menjajah tetapi lebih kepada legitimasi kerajaan kepada Belanda untuk mengelola sumber daya Alam. Ada bagi bagi untung atara kerajaan dan Belanda. Walau faktanya akhirnya peran Belanda sengat luas sampai hak menetapkan pajak dan memungut pajak, tapi lagi lagi itu memang bagian dari hak konsesi yang belanda dapat dari kerajaan.

Nama Indonesia kali pertama diperkenalkan oleh George Samuel Windsor Earl pada tahun 1847. Ini bukan berkaitan nama negara atau bangsa tapi nama etnis. Dalam artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations, Earl mengajukan dua pilihan nama: Indunesia atau Malayunesia ("nesos" dalam bahasa Yunani berarti "pulau"). Menurutnya yang cocok itu bukan Indunesia tapi Malayunesia. Mengapa ? sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu. Jadi Papua dan NTT, Timor Timur tidak termasuk sebagai Indunesia.

Kemudian, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago, dia menghilangkan “u” pada indunesia , menjadi Indonesia. Kalau Earl menyebut Indunesia dengan pendekatan etnografi tetapi menolaknya dan mendukung "Malayunesian". Tapi Logan menyebut nama Indonesia dengan pendekatan geografis murni. Jadi “Indonesia” itu hanya sinonim yang lebih pendek untuk Pulau-pulau Hindia atau Kepulauan Hindia. Ya nama Indonesia bukan nama Negara atau kerajaan.

Tahun 1920an paham kebangsaan atau nasionalisme sedang hit di Eropa. Saat itu para pelajar Indonesia yang tinggal di Eropa seperti M. Hatta. Tan Malaka, Sjahrir, dan lain lain juga ikut gandrung terhadap paham nasionalisme. Tahun 1925 Tan Malaka menulis ” Naar de Republiek Indonesia ( Menuju Republik Indonesia ). Inilah kali pertama buku tentang Politik kebangsaan ditulis secara terpelajar. Karena Tan Malaka sudah menyebut nama Indonesia sebagai sebuah bangsa dan akan menjadi Republik. Pendekatan Tan bukan kepada etnis tetapi geographi. Bukuk Tan ini jadi inspirasi bagi kaum pergerakan kala itu, khususnya kaum terpelajar. Tahun 1928 keluarlah sumpah Pemuda tentang tanah air, bangsa, dan bahasa adalah satu, yaitu Indonesia.

Jadi kalau kita bicara Indonesia, itu bukan soal etnis, apalagi soal agama. Tetapi tentang geographis. Pancasila itu harus diakui sebagai bagian dari politik kebangsaan ala Indonesia yang beragam etnis, suku dan agama. Nah nilai nilai kebangsaan itu di bingkai dalam Pancasila. Sementara politik kebangsaan itu tertuang dalam UUD dan UU. Kalau orang masih saja bicara tentang perbedaan suku, etnis dan agama, sebetulnya dia tidak paham hakikat dari nasionalisme.


Bagaimanapun bicara Indonesia tidak seharusnya melupakan nama Tan Malaka yang kali pertama memperkenalkan konsep Indonesia dalam politik kebangsaan. Mungkin kalau Tan tidak pernah menulis tentang Indonesia, buku berjudul”Indonesia Vrije ( Indonesia merdeka) tidak akan pernah ditulis oleh Muhammad Hatta pada tahun 1928. Dan tidak mungkin Soekarno pada tahun 1933 menulis ” menuju Indoensia Merdeka”. Karena baik Hatta maupun Soekarno terinspirasi dari tulisan Tan Malaka. Tapi sejarah menenggelamkan Tan Malaka, hanya karena paham komunisme nya. Itulah Indonesia! Engkau ku banggakan

GA, masalah BUMN?

Pada bulan Juni 2019, Otoritas Jasa Keuangan menemukan pelanggaran dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) pada tahun bu...