Selasa, 23 April 2019

Potensi Chaos paska Pemilu?



Usai pengumuman QC , Prabowo langsung tampil di media TV mendeklarasikan kemenangannya. Bukan hanya sekali dia tampil mendeklarasikan itu, tapi tiga kali. Dengan deklarasi ini jelas Prabowo telah melempar bensin ketengah tumpukan kayu bakar. Politik langsung memanas. Prabowo menuduh KPU curang. Kampanye negatif untuk men-distrust KPU terjadi massive. Para pengamat politik dan ekonomi yang mengaku independent namun sebetulnya berada di kubu Prabosan juga menyampaikan ketidak percayaan kepada KPU. Bahkan menuduh pemilu kali ini adalah pemilu terburuk dalam sejarah reformasi. Sosial media pun meramaikan postingan yang men-distrust KPU. 

HRS juga ikut memanaskan situasi politik paska Pemilu dan QC. HRS lewat video menuduh KPU telah melakukan kecurangan sistematis dan massive. TKN berusaha tidak terprovokasi akan semua hal itu. Jokowi telah mengirim utusan khusus untuk bertemu dengan Prabowo tetapi belum bisa bertemu. Pihak Asosiasi Lembaga Survey berusaha menyejukan suasana dengan mengundang BPN dan Lembaga Survey untuk sama sama membuka data hasil perhitungannya masing masing. Tujuannya agar ada klarifikasi kepada publik. Tetapi BPN malah menolak untuk hadir dalam pertemuan itu. Sementara keadaan semakin memanas. Sekarang bukan hanya distrust kepada KPU tetapi juga distrust kepada pemerintahan JOkowi yang dianggap curang dalam Pemilu.

Saya yakin,  situasi memanas setelah adanya QC tidaklah datang begitu saja. Atau bukan hanya sekedar sikap emosional kubu 02, tetapi memang by design untuk mengarah kepada situasi chaos. Terbukti sebagian besar akun sosial media yang gencar men-distrust KPU itu berasal dari Jawa Barat yang memang basis Massa 02. Sampai hari ini pihak 02 tidak bisa menunjukan bukti exit poll yang menjadi dasar kemenangannya. Justru kubu 02 mengundang publik untuk membentuk team pencari fakta atas kecurangan pemilu itu. Ini secara tidak langsung minta rakyat tidak mempercayai konstitusi atas terbentuknya Bawaslu. Tentu gerakan rakyat pendukung 02 semakin punya amunisi untuk melakukan gerakan inkonsitusional.

Narasi saya diatas hanya berdasarkan berita media massa yang saya amati ada benang merah, yang memang terstruktur untuk menciptakan chaos paska Pemilu. Polri telah memerintahkan pasukan Brimob yang ada diluar Jakarta untuk memperkuat pasukan keamanan yang ada di Jakarta. TNI pun sudah menetapkan siaga penuh menjaga segala kemungkinan terjadi. Apel siaga sudah diadakan minggu lalu. Sikap POLRI/TNI ini bukan paranoid. Tetapi didasarkan oleh laporan intelijen. Tentu TNI/POLRI tidak mau ambil resiko. Bahwa potensi chaos itu memang ada dan Dampaknya memang terasa, rupiah yang tadinya sempat menguat akibat effect kemenangan QC Jokowi, sekarang mulai melemah lagi. 

Teman saya yang dekat dengan kalangan intelijent mengatakan bahwa Prabowo-Sandi sangat menyadari potensi chaos ini akan terjadi. Mungkin mereka tidak berpikir sejauh itu. Menganggap mereka bisa kendalikan massa pendukungnya. Tetapi mereka lupa bahwa mereka bukan pengendali massa, tetapi justru massa pendukungnya yang pegang kendali. Makanya Sandi bersikap tegas bahwa dia mempercayai KPU dan Bawaslu. PAN, PKS, Demokrat dengan tegas dapat menerima hasil QC dan akan patuh kepada keputusan hasil real Count KPU. Sekarang posisi sudah jelas. Kalau chaos terjadi, ini bukan antara institusi partai Politik peserta pemilu, tetapi antara TNI/POLRI dengan gerombolan yang sedari awal tidak mempercayai PEMILU dan ingin mendapatkan peluang terbaik menjadikan indonesia seperti Suriah. Medan konplik.

Apapun yang terjadi, saya yakin TNI/POLRI sudah kalkulasi dengan baik. Namun sebelum terjadi, maka sebaiknya Prabowo tampil sebagai negarawan. Kuncinya ada pada Probowo sendiri. Kini saatnya Prabowo berkorban untuk kesekian kalinya demi persatuan dan Kesatuan. Ingat pak, kalau chaos terjadi, yang pasti jadi korban adalah anak bangsa. Padahal mereka datang ke bilik suara, karena percaya dengan sistem negara ini. Liatlah ketika Ahok kalah dalam QC pilkada DKI, PDIP langsung menenangkan massa pendukungnya dan Ahok langsung tampil di TV dengan mengakui kekalahannya. Kita sebagai rakyat hanya butuh aman dan damai. Kalah menang itu biasa. The difference between a politician and a statesman is that a politician thinks about how to be win in the election,  while the statesman think about the next generation. Statesmen speak out to achieve good for their people, not to win votes. Statesmen promote the general good rather than regional or personal self-interest. Statesmen are leaders who uphold what is right regardless of the popularity of the position.

Senin, 22 April 2019

Sebuah realitas tentang Anies dan Ahok.



Dalam satu kesempatan, saya bertemu dengan teman politisi salah satu partai “ Ahok itu gila. Salahsatu PAD terbesar DKI itu adalah PBB. Lah dia buat aturan batas tidak kena pajak PBB. Tahun 2016 dia bebaskan NJOP dibawah 1 Miliar rupiah. Tahun 2017 dia akan naikan batas tidak kena pajak sampai Rp. 2 miliar. Lama lama DKI tidak punya lagi sumber PAD. Maunya apa ? Katanya. 

Saya hanya tersenyum. " Dengar ya Bro, itu karena dia smart. Dia ingin agar NJOP itu setiap tahun dinaikan. Dia tahu pasti bahwa potensi pajak itu ada pada orang kaya. Bukan pada orang miskin. Coba dech sekarang apartement termurah dikawasan emas sudah diatas Rp. 2 miliar rupiah. Belum lagi rumah di kawasan mewah.

Ahok berencana setiap tahun batas tidak kena pajak dinaikan dan tentu semakin banyak yang tidak kena pajak.  Tapi Pajak orang kaya semakin besar diserap DKI. Dengan adanya kenaikan NJOP maka orang miskin tertolong tidak kena pajak , pada waktu bersamaan orang kaya semakin tinggi bayar pajak. Nah itu namanya keadilan sosial. " Kata saya.
" Tapi kan nyusahi kita, bro. Katanya sengit. 
" Eh, engga suka dengan ketentuan NJOP terus naik sesuai pasar? Ya jangan punya rumah mewah. Ahok sediakan rusun tapi kamu harus jadi orang miskin dulu.
"  Ya itu namanya nyusahin orang. Katanya semakin emosi."
" Kalau cara kamu berpikir seperti itu kamu tidak tinggal di kota metropolitan. Tinggal aja di kampung.

PBB itu adalah pajak kekayaan. Prinsipnya adalah keadilan. Beda dengan pajak penghasilan yang memang berlaku umum sebagai kewajiban bagi setiap warga negara. Mengapa ? Yang menikmati kenaikan value object pajak itu adalah orang kaya. Itu asset tidur. Tidak berdampak kepada produktifitas dan peningkatan ekonomi wilayah. Makanya pemda harus pajaki sesuai harga pasar. Nah, satu satunya cara menurunkan rasio GINI perkotaan adalah dengan menerapkan pajak progressive atas value object pajak. Itulah cara smart Ahok menterjemahkan pinsip keadilan sosial dalam sila ke LIma Pancasila.

Nah sekarang Anies akan menghapus batas tidak kena pajak yang sudah ditetapkan oleh Ahok. Artinya kenaikan NJOP akan memeras orang tidak kaya. Padahal bagi orang tidak kaya, memiliki rumah itu bukan alat investasi tetapi untuk tempat tinggal. Engga percaya?  Tanyalah kepada orang pemilik rusun. Mereka beli rusun itu untuk tempat tinggal. Engga ada dalam pikiran mereka mengharapkan kenaikan value. Tanyalah sama orang yang tinggal di perkampung bukan kawasan elite di Jakata, akan sama jawabanya.

Rencana penghapusan batas tidak kena pajak untuk PBB DKI, karena kepanikan Anies karena gagal meningkatkan kinerja DKI diluar APBD. Dia hanya bisa bergantung kepada APBD. Tentu dengan memeras rakyat. Selagi DKI dikelola dengan cara konvensional maka DKI akan jadi kota kapitalis yang memang tidak ramah bagi orang miskin. Anies harus belajar dari kota besar di China dimana sumber pembiayaan pembangunan sebagian besar dari luar APBD. Seperti halnya kota Huangzo dimana pendapatan terbesar dari objeck wisata yang dikelola pemda. Kota Shenzhen sebagian besar PAD didapat dari pengelolaan Pasar rakyat dan kawasan industri.

Kalau sudah begini saya rindu si kafir itu untuk kembali memimpin Jakarta. Tapi semua sudah terlambat. DKI harus menerima kenyataan, dipimpin oleh predator yang menang karena ayat Tuhan. Andaikan Jokowi menang sesuai keputusan resmi KPU maka itu karena doa orang tulus dikabulkan Tuhan, agar tidak bernasip sama dengan DKI. 


Sabtu, 20 April 2019

Jangan jadi buih..


Berdasarkan quick Count pemilu 2019 ini partai islam seperti PKB, PKS, PAN, PPP, hanya 29,13%. Tahun 2014, total perolehan suara mereka 28,07%. Sementara PBB sama dengan pemilu sebelumnya. Gagal masuk Senayan. Apa artinya ? Sebetulnya tidak ada perubahan peroleh suara mereka. Padahal gerakan islam selama Jokowi berkuasa begitu hebatnya. Berkali kali aksi pengerahan massa dilakukan secara kolosal. Setiap hari di masjid dan majelis taklim tidak ada hari tanpa ujaran kebencian kepada partai nasionalis termasuk kepada Jokowi. Walau PPP dan PKB tidak melakukan itu namun dampaknya terhadap PKS juga tidak banyak. Hanya 2% penambahan suara. Itupun karena PSI terpancing offset terhadap umat islam sehingga dimanfaatkan oleh PKS untuk menarik emosi pendukungnya militan.

Yang sangat miris adalah nasip PAN. Padahal PAN dengan ketokohan Amin Rais yang bersama FPI dan alumni  212 paling inten melakukan gerakan aksinya turun kejalan dan mengendalikan masjid. Tapi justru terpuruk suaranya sebesar 2%. Apakah Gerindra diuntungkan dengan adanya PKS dan PAN?  Pemilu 2019, Gerindra dapat suara 12,82 %. Sementara tahun 2014 suaranya 11,81%. kalau tingkat error 1-2 % hasil quick count maka sebetulnya tidak ada perubahan suara yang diperoleh oleh Gerindra. Kesimpulannya berteman dengan PKS dan PAN, Gerindra dapat pepesan kosong. Padahal Gerindra keluar ongkos tidak sedikit. Sementara PKS dan PAN praktis engga keluar ongkos dalam koalisi.

Gimana dengan PDIP yang merupakan partai Idiologi dan sekaligus pemenang pemilu 2014 ? Pemilu 2014, PDIP dapat suara 18,95%. Tahun 2019 ini menurut quick count suara PDIP hanya 20,22%. Terjadi peningkatan suara sekitar 2%, yang sebetulnya tidak significant bila dibandingkan kerja keras Jokowi merealisasikan program nawacinta PDIP. Apa artinya ? Program nawacita itu memang tidak instant dirasakan oleh rakyat luas. Butuh proses panjang setidaknya dua periode Jokowi berkuasa. Dari itulah peluang narasi kampanye identitas masih bisa dimanfaatkan oleh partai islam. Namun mereka juga tidak bisa sepenuhnya mempengaruhi massa islam untuk menggeser posisi PDIP.

Dari hasil Pemilu 2014 dan 2019 seharusnya jadi pelajaran berharga bagi semua Elite partai agar focuslah kepada pembinaan konsituen nya. Jangan lagi pendekatan kepada politik emosional tetapi pendekatan educational. Fakta membuktikan cara emosional itu benar benar wasting time. Setelah pemilu ini, seharusnya mulailah membuat rencana menyeluruh reorientasi partai berbasis ekonomi kerakyatan. Untuk Golkar sudahi hidup dari menimang nimang patron untuk dapatkan suara. Faktanya suara golkar jatuh kok 2019 ini. Untuk PKS, PAN, PKB, sudahi kebiasaan menimang nimang ulama kedalam politik. Useless kok.  saatnya focus kepada pendidikan politik lewat program perberdayaan ekonomi keumatan. 

Yakinlah , pada akhirnya partai akan dipilih karena ia punya rekam jejak  bersih dan  dekat ke rakyat dalam program ekonomi kemandirian. Tidak perlu partai terlibat dalam ekonomi secara langsung tapi aktif mengadvokasi rakyat mendapatkan akses permodalan, legalitas, pemasaran dan keadilan dalam persaingan bisnis. Tahun 2024 adalah ajang pemilu yang sangat sengit. Karena capres terbuka bagi semua. PDIP yang perolehan suara diatas 20%, tidak perlu koalisi untuk mengusung capresnya, tetapi partai Islam butuh koalisi. Tanpa persatuan dan perubahan paradigma politik, jangan salahkan bila akhirnya tetap calon dari PDIP yang terpilih lagi jadi presiden. 


Jumat, 19 April 2019

Bisnis Sandi.



Tadi siang saya diantar istri meeting dengan teman yang berkarir di perusahaan Asset Management. Kami berdiskusi panjang lebar. Dalam kesempatan itu saya bertanya soal prospek saham Saratoga dimana Sandi sebagai pemegang saham. Saratoga adalah holding company yang mengelola portfolio investasi dibeberapa anak perusahaan. Menurut dia, Sandi bukan pemegang saham mayoritas. Sandi hanya pegang saham 5%. Itupun sekarang sudah berkurang karena dia jual untuk biaya kampanye. Dia mendapatkan saham itu karena profesionalitasnya sebagai Proxy ultimate owner. Siapa itu ultimate owner? Dengan berbisik dia mengatakan kepada saya. Saya udah bisa tebak. Karena itu bukan rahasia umum kok dikalangan pengusaha.

Kalau membaca laporang keuangan Saratoga, kita bisa tahu bahwa tahun 2018 Saratoga mencatat rugi mencapai Rp6,2 T. Mengapa sampai rugi sebesar itu ? itu karena holding company tidak cepat mengantisipasi perubahan iklmi bisnis.  Kalau kita perhatikan, tingkat kerugian terbesar ada diperusahaan yang memang mengelola rente. Seperti  penguasaan porfolio saham di Adaro Energy yang nilai wajarnya mencapai Rp. 5,92 Triliun. Nilai itu kini drop hampir 50% atau 34,45% tepatnya. Penyebabnya harga batu bara yang jatuh dan adanya aturan dari pemerintah tentang Domestic Market Obligation. Seharusnya dari 4 tahun lalu Adaro menyesuaikan diri dengan program pemerintah, yaitu pembangunan pembangkit listri di mulut tambang. 

Ada juga portofolio pada PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dengan nilai wajar sebesar Rp5,34 triliun. Inipun mengalami penurunan nilai sebesar hampir 50% atau 43,96%. Sama saja penyebabnya. Ini bisnis rente yang tidak diantisipasi akan terjadinya perubahan tekhnologi dari 3G ke 4G, yang hanya masalah waktu tower tidak lagi diperlukan. Samahalnya dengan unit bisnis dibidang agro   atau kelapa sawit,  yang juga drop sampai 20,73%. Penyebabnya karena harga sawit jatuh dan tidak diantisipasi dengan pembangunan downstream secara luas. Memang ada kenaikan pada portfolio tambang emas PT Merdeka Copper Gold Tbk senilai naik 87,07%. Namun itu karena aksi beli dilakukan saratoga dipasar untuk meningkatkan saham dari 18,94% menjadi 20,76%. Nilainya kecil. Bila tidak ada ekspansi tahun ini, maka itupun akan drop.

Sebagian besar portfolio Saratoga memang pada bisnis rente. Bukan bisnis yang membangun value berkat tekhnologi dan penguasaan pasar. Solusi hanya satu yaitu restruktur portfolio agar lebih besar ke sektor non rente atau tradeble. Kalau tidak hanya masalah waktu akan mati dengan sendirinya, sebagaimana hal nya dengan yang lain. Mungkin karena dorongan dari ultimate owner, maka Sandi terodorong maju sebagai cawapres. Dengan harapan kalau dia menang maka kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada bisnis rente. Ya status quo. Tetapi perkiraan dan rencana matang yang dibuat, tidak seperti harapanya. Diapun harus menerima kenyataan kalah. Kini setelah itu, tanpa adanya perubahan, saratoga akan mengalami nasip sama dengan bisnis konglomerat lainnya yang meredup karena perubahan.

Senin, 15 April 2019

Super Holding BUMN

Anda tahu, setiap Bank BUMN punya ATM tersendiri. Tentu masing masing harus membangun IT system lengkap dengan jaringannya. Ini pemborosan. Padahal masing masing adalah milik negara. Bisnis bank bukan ATM tetapi agent of development. Nah kalau ada Holding Bank BUMN maka tidak perlu masing masing Bank BUMN itu punya ATM. ATM bisa dikelola oleh BUMN bidang IT perbankan. Sehingga efisien.  Sementara BUMN perbankan bidang IT bisa dikembangkan lebih luas sebagai profit center dengan meningkatkannya layanannya sampai ke Financial technology. Peran bank lebih kepada agent of development terspesialisasi sesuai dengan misi mereka sebagai agent of developement. Misal, BRI khusus bidang Agro dan Koperasi. BNI khusus bidang Korporat. Bank Mandiri khusus bidang Investment.

Atau anda tahu, BUMN kontruksi?.  Ada PP, Wijaya Karya , Waskita , Hutama, Adhi Karya, semua itu punya bidang yang sama yaitu jasa kontruksi. Masing masing berkompetisi dibidang yang sama. Ini jelas tidak efisien dari segi sumber daya. Kalau dibentuk BUMN Holding, masing BUMN Kontruksi itu akan bergerak terspecialisasi. Contoh PP, khusus bidang pembangunan perumahan dan kawasan hunian dan pelabuhan.  Waskita, khusus membangun jalan dan jembatan. Hutama khusus membangun Jalan Toll dan jalan negara. Adhi Karya membangun bandara dan gedung pemerintahan. Sehingga masing masing BUMN itu bisa mengembangkan sumber dayanya secara berkualitas. Bukan hanya standar lokal tetapi juga international?

Masing masing bidang BUMN itu adalah holding atau sub-holding dari holding BUMN. Dari Holding BUMN itu diatas ada super holding, yang membawahi semua holding BUMN. Tujuan dibentuknya HOlding dan Super holding, adalah disamping  efisiensi juga untuk efektifitas sumber daya. Mempercepat proses pengambilan keputusan dalam aksi korporat. Dan yang lebih penting adalah memperkuat Struktur permodalan BUMN dan meningkatkan credit rating anak perusahaan. Keberadaan Holding bisa mengarahkan anak perusahaan untuk focus sesuai core nya dan memastikan terjadi efisiensi lewat sinergi antar anak perusahaan. 

Untuk lebih jelasnya saya analogikan seperti kasus dibawah ini. Ada istilah dalam bisnis yang mungkin anda jarang mendengar yaitu project derivative value (PDV). Istilah PDV ini untuk menggambarkan bagaimana visi perusahaan yang mampu menciptakan berbagai project yang terhubung dengan bisnis utama secara off balance Sheet. Artinya pengembangan bisnis mendukung Core tidak melibatkan neraca perusahaan. Contoh satu Perusahan produsen CPO yang membutuhkan kapal angkut. Perusahaan itu memberikan kontrak jangka panjang jasa angkutan kepada anak perusahaan. Anak perusahaan menarik dana dari lembaga keuangan untuk membeli kapal. Underlying nya adalah kontrak jasa angkutan dan jaminannya adalah kapal itu sendiri.

Karena anak perusahaan punya armada kapal maka disamping melayani kontrak kepada induk perusahaan, diapun melayani angkutan dari perusahaan lain. Jadi anak perusahaan beroperasi sebagaimana layaknya Perusahan mandiri secara akuntansi dan balance Sheet. Agar angkutan selalu ada dan meningkat maka anak perusahaan itu bisa juga membentuk anak perusahaan lagi untuk trading CPO. Tentu dengan dukungan armada kapal yang ada tidak sulit bagi anak perusahaan mendirikan bisnis trading dengan membangun bunker CPO. Bunker ini disamping untuk melayani group Perusahaan juga melayani perusahaan lain.

Pembiayaan bunker ini didapat dari bank dengan underlying strategy partners dukungan armada. Bank pasti kasih karena bunker menjadi bisnis yang menguntungkan bila didukung armada kapal sebagai backbone logistic. Apabila Bunker sudah established maka anak perusahaan trading bisa membentuk anak perusahaan refinery downstream CPO. Karena bunker yang ada bisa sebagai suply guarantee bahan baku. Tentu bank akan senang hati membiayai proyek ini karena adanya suply guarantee dari bunker yang solid dan kuat dibidang logistic.

Perhatikan uraian tersebut diatas. Pemilik sebenarnya semua bisnis kapal, bunker, refinery adalah perusahaan produsen CPO. Tetapi karena entity ( badan hukum ) nya berbeda maka secara hukum dan akuntansi posisi hutang tidak ada kaitannya. Apalagi skema hutang yang digunakan adalah project based. Artinya perusahaan didirikan atas dasar project yang sudah established secara bisnis. Tentu sangat aman secara financial scheme. Model seperti ini keliatannya seperti model konglomerat. Tetapi sebetulnya tidak sama dengan konglomerasi. Konglomerasi berkembang karena hegemoni sumber daya termasuk modal dari induk perusahaan untuk unggul dalam persaingan. Sementara PDV bertujuan membangun kekuatan stakeholder atas dasar kebersamaan untuk tujuan efisiensi dan meningkatkan sumber pembiayaan diluar induk agar bisa berkembang cepat.

Keberadaan super holding sebagai strategi menerapkan  bisnis model PDV ini. Contoh PT. Waskita sebagai EPC membentuk anak perusahaan PT. waskita Toll Road. Anak perusahaan ini bertindak sebagai developer toll dan menarik dana dari bank dengan underlying konsesi toll. Siapa yang bangun ? Ya PT. Waskita. Dengan demikian waskita dapat dana membangun dari anak perusahaan. Artinya neraca PT. waskita sebagai BUMN tidak dijaminkan, atau posisi off balance sheet. Resiko utang ada pada waskita toll road. Bagaimana Waskita toll road membayarnya? Ya melalui pelepasan saham ke publik atau secara private placement untuk dapatkan capital gain. Sementara bisnis Core PT. Waskita melaksanakan fungsinya sebagai Agent of development.

Nah ada contoh sederhana lagi, kalau akuisisi Freeport diserahkan kepada PT. Aneka Tambang, tentu tidak mungkin bisa mendapatkan dana dari pasar uang. Mengapa ? neraca PT. Aneka Tambang tidak qualified. Tetapi dengan adanya Holding Tambang yang merupakan gabungan dari beberapa BUMN tambang, maka secara akuntasi PT. Inalum sebagai holding, qualified menerbitkan Global Bond sebesar USD 3,8 miliar. Apakah resiko ada pada Inalum sebagai Holding? tidak. Penerbitan global bond itu tidak dijamin oleh BUMN Holding Tambang ( Inalum) tapi oleh Freeport yang sumber pembayaran utangnya dari deviden atas saham Freeport yang dikuasai. Paham ya sayang.



Senin, 01 April 2019

Anggaran Pertahanan Singapore dan Indonesia?

Dalam debat keempat Pilpres 2019 calon presiden Prabowo Subianto mempermasalahkan apakah anggaran pertahanan Indonesia Indonesia sudah memadai? Prabowo mengatakan bahwa anggaran militer kita hanya 0,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sementara Singapura sebesar 3%. Berdasarkan data apa yang disampaikan Prabowo tidak jauh dari data sebenarnya. Hanya selisih kecil sekali. Saya tidak akan mempermasalahkan angka besaran yang pasti. Saya hanya akan membahas mengapa rasio anggaran Singapore terhadap PDB lebih tinggi dari Indonesia. Bahkan besarnya anggaran pertahanan Singapore tetinggi di ASEAN. Mengapa ?  

Secara Geopolitik, Singapore engga perlu takut akan ada ancaman dari negara luar. Singapore tidak perlu ada angkatan perang dengan peralatan modern untuk mengamankan serangan dari negara lain. Mengapa ? katakanlah Indonesia mau invasi Singapore, komplik terjadi. Maka China dan AS akan lebih dulu jewer Indonesia. Loh kok Uang Sam dan Encek Cungkok backing Singapore ? ya jelaslah. Tahukan anda bahwa nilai perdagangan melintasi selat melaka dari Timur tengah ke China dan AS melewati laut china selatan mencapai lebih dari USD 5 triliun. Itu data tahun 2011. Entah berapa sekarang. Tentu lebih besar lagi. 

Nah kalau sampai terjadi komplik antara Indonesia dan Singapore maka tentu akan berdampak buruk bagi jalur perdagangan China dan AS. Kebayang engga kalau sampai suplai minyak dari Timur Tengah engga bisa melintasi Malaka. Bisa bangkrut pabrik pabrik China. AS juga akan terganggu untuk jalur perdagangan asia pacific, yang juga tergantung kepada selat malaka. Marahlah kedua negara. Belum lagi Australia akan meradang marah karena  2/3 perdagangan Australia melintasi laut China dan selat Malaka. Jadi Singapore diuntungkan oleh geopolitiknya. Singapore akan aman dari invasi negara luar.  

Lantas mengapa Singapore harus menyediakan anggaran pertahanan yang sangat besar itu ? Untuk pertahanan dari serangan Teroris. Loh kok ancaman serangan teroris sampai segitu gedenya ?  Singapore itu luasnya tidak lebih besar dari Tanggerang. Penduduknya hanya 5,6 juta orang. Bandingkan dengan Jakarta 9,8 juta orang. Tetapi anda jangan liat penduduk dan luasnya. Singapore itu menyimpan dana offshore diperkirakan mencapai lebih dari USD 2 triliun. Atau lebih dua kali dari PDB kita. Itu baru dana offshore. Belum termasuk pusat logistik minyak dan gas. Pusat perdagangan emas dan Migas nomor 4 dunia. 

Nah kalau sumber financial dan asset serta perdagangan dunia itu di sandera teroris. Apa jadinya?. Andaikan serangan itu bisa diantasipasi namun kepercayaan pasar sudah jatuh. Orang engga mau lagi nyimpan uang  dan aset di Singapore. Orang engga mau lagi menjadikan Singapore sebagai Hub untuk perdagangan dan jasa. Bangkrut negara itu. Makanya Singapore memastikan pertahanan negaranya harus kuat. Apa iya ada teroris yang punya kekuatan besar menyandera Singapore ? Yang namanya uang dan asset adalah sumber daya sangat di incar oleh siapapun yang punya niat buruk. Cukup 2% saja kekuatan teroris menggangu singapore, sudah cukup alasan investor hengkang dari Singapore. Jadi kekuatan militer dari Singapore itu adalah harga trust yang harus dibayar singapore agar investor merasa aman.

Apakah singapore rugi dengan anggaran sebesar itu ? Mari kita berhitung kasar. Kalau singapore belanjakan sebesar 3,8% dari PDB USD 500 milar,  itu nothing dibandingkan fee yang mereka terima sebesar 2% dari USD 2000 Triliun total dana offshore. Belum lagi jasa logistik perdagangan minyak dan gas yang mencapai USD 60 miliar perhari. Paham ya. Bagaimana dengan Indonesia ? Secara geopolitik ancaman Indonesia itu hanya China dan AS. Mengapa ? karena lingkungan strategis yang berhadapan dengan Asia Pacific di Timur dan Laut China selatan di Barat dan tengah, merupakan security card kita untuk memastikan AS dan China tidak mungkin menyerang kita. China  dan AS lebih memilih menjadikan Indonesia sebagai sahabat agar geostrategis mereka terjaga. Jadi untuk apa kita jor joran perbanyak alat perang?

Lantas apa ancaman sebenarnya Indonesia itu ?  Ancaman indonesia itu bukan dari luar tetapi dari dalam sendiri. Siapa itu? Adalah mereka yang ingin mendirikan negara islam atau khilafah dengan cara mengubah sistem Pancasila.  Para teroris international seperti Al-Qaida, ISIS, lainnya dapat menggunakan jaringannya di Indonesia untuk menciptakan kekacauan. Tentu dengan alasan politik mengubah sistem negara. Apa tujuanya ? ya uang. Para bandar dibalik jaringan teroris itu adalah TNC yang ingin menempatkan bonekanya sebagai penguasa di Indonesia  agar mereka bebas menguras Sumber daya Indonesia. Demokrasi dibungkam agar tidak ada hak rakyat bersuara seperti sekarang. 

Menghadapi serangan teroris lebih sulit dibandingkan menghadapi perang terbuka. Karena lawanya engga keliatan dan cara mengatasinya pun harus sesuai UU. Engga bisa diperlakukan seperti hukum perang. Sebelum menghadapi jaringan teroris, maka kesejahteraan TNI dan POLRI harus diperbaiki. Makanya di era Jokowi, besaran anggaran TNI terus meningkat dan itu sebagian besar digunakan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan POLRI.  Jadi bukan alat perang diperbanyak. Kalau alat perang diperbanyak, prajurit makin miskin. Pedagang senjata makin kaya dan bukan tidak mungkin prajurit TNI akan bergabung dengan jaringan teroris dengan alasan agama untuk mengarah moncong senjatannya ke pemerintah. Hancurlah negara ini. Paham ya om wowok.

Mengapa harga ticket pesawat mahal?

Biaya ticket pesawat itu ditentukan dua jenis biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variable. Biaya tetap itu terdiri dari biaya karyawa...