Sabtu, 09 November 2019

Kasus Novel Baswedan?

Belakangan ini terutama beberapa hari ini banyak sekali beredar opini seputar kasus NB. Saya tidak mau menanggapinya. Karena itu pendapat dari para influencer. Saya menulis facebook tidak bertujuan menanggapi opini para influencer atau orang lain. Bagi saya mereka adalah sahabat dalam perjuangan, yang punya cara berbeda membangun narasi dengan persepsi berbeda pula. Tujuan saya menulis hanya menyikapi para politisi, pemimpin dan pengamat mantan Pejabat tinggi. Nah kemarin ada politisi PDIP bernama Dewi Ambarwati, melaporkan Novel Baswedan ke Polisi dengan sangkaan merekayasa penyiraman air keras. Sekarang saya ingin menanggapi.

Dalam ilmu detektif dikenal dengan istilah deduksi. Deduksi adalah logika penalaran, dimana menggunakan data untuk membangun teori atau kesimpulan. Contoh pada photo, seorang wanita melirik ke arah pria, sedangkan sang pria menatap kamera dengan sedikit cemberut. Jarak kaki wanita itu agak jauh dari si pria, tapi tangan si pria berada di bahu wanita itu. Bisa disimpulkan, mereka teman akrab. Kenapa? Karena pria lebih cenderung memeluk pinggang wanita jika wanita tersebut adalah pasangannya. Dan dari ekspresi wajah mereka disimpulkan mereka adalah teman dan sedang berfoto sambil bercanda. Nah Dewi Ambarwati melaporkan NB ke polisi dasarnya adalah deduksi itu.

Deduksi juga berarti suatu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum, atau penemuan yang khusus dari yang umum. Deduksi sangatlah penting, karena semua fakta yg didapat dari Tempat Kejadian Perkara mampu dihubungkan sehingga menjadi suatu kesimpulan dengan deduksi. Biasanya deduksi itu diawali oleh keyakinan soal motif atas kasus itu. Contoh apakah NB dianiaya oleh pelaku karena pekerjaannya sebagai petugas KPK. Sebelum itu dijawab, maka harus tahu dulu posisi petugas KPK itu. Apakah ia menentukan hitam putih atas setiap kasus.?

Oh ternyata di KPK itu petugas penyidik tidak bisa memutuskan hitam putih. Proses pekerjaan di KPK itu bersifat kolektif kolegial. Artinya, setiap petugas KPK walau bekerja indipendent, Keputusan KPK diputuskan secara bersama seluruh pimpinan, bukan satu orang saja. Jadi untuk apa menganiaya atau mengancam petugas KPK yang tidak punya hak apapun dalam memutuskan target operasinya? useless kan. Nah, Dengan demikian, dalam teori ilmu detektif , motive penganiayaan terhadap korban karena pekerjaannya harus tidak boleh dijadikan dasar penyelidikan berikutnya.

Kalau begitu apa motivenya ? ya soal pribadi. Apa itu?, bisa apa saja. Polisi paham kemana arah penyelidikan berikutnya. Karena ruang penyelidikan sudah menyempit dan terfocus. Kalau penyelidikan secara Fact-based approached sulit maka dapat juga dilakukan dengan cara Psychological approached, yaitu berdasarkan cerita atau kejiwaan orang yang terlibat kasus tersebut.Bukti dan fakta hanya sebagai pelengkap untuk menentukan kebenaran dari kesimpulan yang didapat dari cerita /tanda2 kejiwaan saksi/tersangka. Jadi memang tidak gampang tugas polisi.

Itu sebabnya, kita orang awam tidak boleh mencampuri tugas kepolisian yang sedang melakukan proses penyidikan. Terutama korban tidak boleh bicara di media massa untuk membangun opini bahwa dia tahu pelakunya, tapi hanya berdasarkan prasangka tanpa bukti. Kalau itu korban lakukan maka yang perlu di check itu adalah faktor kejiwaan korban. Bisa saja korban terjebak dalam pikiran illusi ( paranoid parah) atau untuk menutupi kebenaran yang sebenarnya, yang bisa merusak reputasinya. Kira kira begitu pendapat saya mengapa sampai Ibu Dewi laporkan NB ke Polisi.

Jumat, 01 November 2019

Mengelola APBD?

Teman saya kepala Daerah, beberapa minggu menjabat , dia bingung. Karena sudah ada Rencana APBD di mejanya.
“ Bagaimana bisa secepat ini membuat rencana APBD? Tanyanya kepada Sekda.
“ itu yang susun team berpengalaman dari tahun tahun sebelumnya. Dan SOP sudah dilalui.
“ Tetapi daftar anggaran yang begini tebalnya, bisa dibuat secepat itu ?
“ Ya itu sudah biasa.”

Teman ini tidak mau tanda tangani. Dia harus pelajari R-APBD itu secara detail. Tentu awalnya tidak mungkin dia baca semua. Karena banyak sekali itemnya. Dia hanya baca secara random saja. Betapa dia terkejut. Ada mark up rata rata diatas 30%. Akhirnya terpaksa dia periksa semua item yang ada dalam R-APBD. Memang kerja berat. Tetapi engga ada pilihan. Karena dia sadar bahwa APBD itu alat politik kepala Daerah untuk melaksanakan janjinya kepada Rakyat. Kalau dia tidak bisa melakukan perubahan, lantas apa bedanya dengan kepala daerah sebelumnya.

Dari hasil penelusuran anggaran itu , dia bisa membuat kebijakan menentukan skala prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Secara system penghematan dilakukan dengan mengurangi pos anggaran software yang berkaitan dengan anggaran biaya rapat, biaya study , biaya dinas, Perjalanan dinas dan lain lain. Atau bila perlu pembangunan kantor baru atau mempercantik gedung yang ada tidak dijadikan prioritas.

Nah dana penghematan itu dialihkan kepada anggaran hardware agar setiap tahun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pemda terus bertambah. Penambahan PMTB akan berdampak kepada PAD dan pasti bisa dirasakan oleh rakyat. Artinya harus ada mindset baru dari para birokrat untuk fokus pada peningkatan PMTB. Mereka harus professional dan amanah dalam menyusun dan melakukan penilaian atas project yang diusulkan. Disamping itu SKPD harus pula punya kemampuan diatas rata rata untuk memastikan anggaran yang diajukan user memang layak dimasukan dalam anggaran.

Apa yang terjadi ? Dia bisa meningkatkan belanja pembangunan mencapai 60% dari total APBD. Padahal tadinya 70% habis untuk belanja rutin, hanya bersisa 30% untuk pembangunan. Cukup? Belum. Dia juga menciptakan beberapa prorgam pembiayaan non anggaran yang memungkinkan proyek dapat dibangun dengan skema B2B. Untuk itu dia tanpa lelah melobi investor, mempercepat proses perizinan, mengatasi setiap kendala teknis dan legal. Melobi pemerintah pusat agar dapat bantuan VGF atas proyek non anggaran sehingga menarik bagi investor.

“ Jadi kepala daerah itu, andaikan kita kerja 24 jam saja, tetap saja rasanya belum optimal. Karena begitu banyak masalah yang berdampak kepada ketimpangan ekonomi dan rasa keadilan yang sudah berakar puluhan tahun, yang harus kita selesaikan. Sehari saja kita tidak berbenah, kotoran akan menumpuk dan menimbulkan dampak sosial yang besar. “ Katanya kepada saya pada suatu saat. Itu sebab ketika saya bertanya, mengapa rambutnya semakin banyak yang putih sejak jadi kepala daerah. Banyak pikiran, katanya
“ Tetapi kan kalau mau santai juga bisa.?” Kata saya.
“ Ya, tentu. Karena Pemda itu memang bisa bekerja secara autopilot. Hampir semua SKPD itu penjilat dan membuat kepala daerah nyaman tanpa harus kerja keras. “
“ Tetapi karena itu tidak akan ada perubahan seperti Jakarta di era Anies"
Dia hanya tersenyum.” Ya benar. Tetapi bekerja keras untuk rakyat seperti Ahok musuhnya banyak. Yang jelas musuh utama adalah ASN pemda sendiri. Musuh kedua adalah anggota DPRD. Itu juga yang saya rasakan sekarang. Menjadi pemimpin itu susah, makanya hadiahnya sorga kalau amanah. “
“ Ya benar. Kalau gampang ya hadiahnya kuaci”

***

Ada nitizen yang sempat meragukan kehebatan Walikota Surabaya itu murni karena prestasi. Tetapi lebih karena pencitraan PDIP. Saya hanya tersenyum. Ini penyakit paranoid akibat lemah wawasan dan nafsu kebencian. Anggaran yang diterima oleh Kota Surabaya secara UU dan aturan sama dengan PEMDA lainnya. Tidak beda. Lantas mengapa kota Surabaya bisa pembangunan begitu hebat dan bisa langsung dirasakan dan disaksikan oleh rakyat banyak. Apakah Kota Surabaya dapat keistimewaan dari Pusat karena walikota nya dari PDIP. Sehingga dapat uang lebih. Tidak. Semua walikota dan Kabupaten bisa meniru Kota Surabaya. Bisa sehebat Surabaya. Gampang kok. Gimana ?

Efisiensi Anggaran. Untuk bisa efisiensi tidak harus perketat anggaran. Tetapi tepat sasaran dan tepat waktu penggunaannya. Sehingga anggaran itu berdaya guna. Gimana caranya ? Kota Surabaya menerapkan IT system untuk mengelola anggarannya. Ini dilakukan awalnya pada tahun 2002, hanya sebatas e-procurement yang merupakan inisiasi Ibu Tri Rismaharini yang waktu itu masih menjabat sebagai Kepala Bagian Bina Pembangunan. Dengan sistem e-procurement ini tidak mungkin ada lagi mafia tender. Tapi masih belum terintegrasi degnan e-budgeting.

Tahun 2003, Pemkot membuat aplikasi e-Budgeting, yang terdiri dari e-DPA, e-Project, e-Procurement, e-Delivery, e-Payment, e-Accounting, e-inventory, e-SIMBADA, e-Controlling, e-Peformance, e-Tax, e-Audit, dan Fasum-fasos. Aplikasi yang juga pertama kalinya di Indonesia. Aplikasi ini melalui konsep GRMS (Government Resource Management System). Jadi anggaran dan pemakaian sudah terintegrasi sistemnya. Tapi aplikasi ini terus dikembangkan, agar publik dapat ikut mengawasi APBD dan dan memberikan masukan secara online. Gimana caranya ? tahun 2009 lahirlah e-Musrembang, e-DevPlan, dan e-Deployment, yang merupakan bagian dari e-planning. Tahun 2010 lahir e-performance. Dengan system yang terintegrasi ini, hampir tidak mungkin bisa terjadi kongkalikong dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD dan setiap SKPD performance nya terukur secara IT.

Bagaimana pengelolaan SDM ? Pemkot punya sistem e-SDM di dalamnya ada tes CPNS, gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiunan. Sementara e-Monitoring di dalamnya ada CCTV/SITS, penertiban reklame, pajak dan retribusi, operasi yustisi, monitoring sampah, monitoring permakanan, monitoring ketinggian air. Jadi hampir tidak mungkin PNS dilingkungan Pemkot bisa berbisik bisik melakukan konpirasi seperti mafia. Semua termonitor secara ketat untuk memastikan pelayanan kepada publik bisa memuaskan dan lagi secara sistem mereka para PNS itu diterima dengan dasar kompetensi yang jelas lewat E-test. Engga mungkin ada nepotisme.

Seiring berjalannya waktu, berbagai aplikasi lahir di lingkungan Pemkot Surabaya, hingga saat ini sudah mencapai ratusan aplikasi atau sistem, seperti e-Education, e-Office, Sistem Siaga Bencana 112, Pajak Online, e-Permit, e-Health, Simprolamas (sistem informasi program layanan masyarakat), e-Dishub, dan Media Center. Karena itu pelayanan publik semakin baik dari waktu ke waktu da rakyat semakin puas.

Karenanya jangan kaget bila Ibu Tri Rismaharini diakui dunia dan mendapatkan perhargaan international karena prestasinya. Ia mendapat piagam pengharagaan dari Lee Kuan Yew World City Prize dari Urban Development Authority (URA) dan Center Liveable Cities (CLC). Ia juga didaulat sebagai Presiden United Cities and Local Governments (UCLG) Asia Pasific (Aspac) 2018-2020. Dia menjadi pembicara pada Global Counterterrorism Forum di New York dan One Planet Summit di New York. Dalam event itu, Risma merupakan satu-satunya wali kota yang menjadi pembicara. Cukup ? Belum.

Dia juga menerima penghargaan Scroll of Honour Award dari United Nations Human Settlement Programme atau yang lebih dikenal dengan nama UN Habitat. Itu merupakan penghargaan tertinggi UN Habitat yang hanya diberikan kepada 5 tokoh atau instansi di Indonesia sejak diinisiasi tahun 1989. Seorang ibu yang tampil sederhana namun keras dalam bersikap, punya visi hebat. Kalau dia bisa sukses secara fenomenal, itu bukan karena pencitraan tetapi memang kota dikelola dengan modern dan amanah. Dia memang hebat karena kerja keras, beda dengan ABAS hebat karena retorika.

***
Orang bilang bahwa banyak relokasi pabrik dari China, Korea, Taiwan ke Vietnam. Tapi kalau mau jujur jenis industri yang masuk ke Vietnam masih jauh lebih banyak ke Jawa Tengah. Mengapa? karena relokasi pabrik yang masuk ke Vietnam itu adalah industri yang mengandalkan upah murah. Dua mitra saya dari China sudah membangun Pabrik di Indonesia, dan itu lokasinya di Jawa tengah. Begitu juga teman saya dari Korea dan Taiwan sudah lebih dulu memindahkan pabriknya dari Tanggerang dan Bekasi ke Jawa Tengah. Tahun 2014, 90 pabrik tekstil dan garmen pindah ke Jawa Tengah. Baru baru ini 140 pabrik di Jawa Barat relokasi ke Jawa Tengah, seperti Tegal, Pekalongan, Semarang, Salatiga, Boyolali, Solo dan Sragen.

Tahun ini sampai tahun depan, Jawa Tengah akan dibanjiri oleh relokasi pabrik dari China. Karena upah di China sudah USD 2/jam. Sudah tidak kompetitif untuk produk yang membutuh tenaga kerja banyak. Mereka memilih Jawa tengah karena di samping upah murah, buruh di Jawa tengah engga rewel dan engga mudah demo. Berita tentang kenyaman berinvestasi di jawa tengah itu sudah jadi buah bibir dikalangan pabrikan di China. Mengapa Jawa Tengah lebih menarik dari vietnam? Menurut mereka yang saya tanya. Bahwa masyarakat jawa tengah itu ramah, dan para buruh punya etos kerja yang baik dan cepat sekali belajar. Dan yang lebih penting perizinan sangat mudah dan cepat serta hampir tidak ada pungli. Pelabuhan laut yang efisien.

Lantas mengapa Jawa Tengah sektor manufaktur terus tumbuh sementara daerah lain turun. Mengapa pertumbuhan ekonomi di jawa tengah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional? Di samping upah buruh yang murah, juga pemda berhasil mengendalikan inflasi. Dampaknya imbal hasil pekerja tetap positip. Ini bisa terjadi karena, pertama, serapan APBD diatas 95% . Kedua, PAD selalu surplus dari target yang ditetapkan. Ketiga, ekspansi pemda lewat APBD sangat efektif dan efisien menjaga keseimbangan sektor manufaktur dengan pertanian. Jadi tidak ada yang dirugikan akibat adanya relokasi industri begitu besar ke jawa tengah.

Sangat berbeda dengan DKI, Batam , Banten, Jawa barat, Sulawesi yang justru tumbuhnya industri mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan inflasi tidak bisa dihindari. Dalam jangka panjang justru terjadi deindustrialisasi? Karena pemda gagal mengelola APBD sebagai alat keadilan ekonomi dan sebagai alat distribusi pertumbuhan. Akibatnya upah buruh terpaksa terus dinaikan, yang otomotis secara berlahan tapi pasti pengusaha hengkang mencari daerah yang lebih efisien dan established ekonominya. Business as usual.

Sekarang apa penyebab Jawa Tengah sejak era Ganjar begitu hebat pembangunannya? Sama dengan Jawa Timur ( nanti saya ulas) karena mereka sudah menerapkan pengelolaan APBD secara modern dengan sistem yang transparan dari sisi belanja maupun pendapatan. Ganjar menerapakan Government Resource Management System (GRMS), yang merupakan sistem terpadu dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Tidak lagi menerapkan per-item, dimana masing masing aplikasi tidak berada dalam satu platform. Jadi setiap sen uang pemda keluar, jelas goal nya, jelas benefit social maupun economy nya. Terukur dengam tepat karena sistem evaluasi yang terintegrasi dengan perencanaan dan anggaran.

Dengan sistem itu Ganjar sebagai gubernur dapat dengan efektif mengelola daerahnya, dan melaksanakan fungsi pengawasan sebagai wakil Pusat kepada setiap kabupaten kota. Tahun 2017 lalu Ganjar penerima penghargaan dari Presiden RI sebagai Penggerak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Teladan. Kalau Jakarta memiliki Kartu Jakarta Sehat, Jawa Tengah telah mengeluarkan Kartu Tani. Ini sistem terbaik untuk distribusi dan kesejahteraan petani. Ia juga Gubernur terbaik dalam hal mengelola sektor perhubungan. Gubernur paling cepat memperbaiki jalan berlobang. Gubernur paling beprestasi melakukan pencegahan korupsi dan pungli. Hebatnya APDB Provinsi Jawa tengah itu hanya 20% dari APBD DKI tapi kinerjanya luar biasa walau penduduk nya 4 kali penduduk DKI. Mengalahkan pertumbuhan ekonomi nasional dan nomor tiga tertinggi di ASEAN setelah Vietnam dan Philipina. Beda dengan jakarta, APBD tertinggi tetapi rakyat masih ada yang engga punya jamban dan masih ada wilayah yang engga punya tempat penampung sampah sementara. Seharusnya Anies malu kepada Ganjar. Saya kehabisan kata kata tentang Anies kalau membandingkannya dengan Ganjar. Nyesek…

***

Kepalada Daerah, entah itu Gubernur, Bupati, Walikota, mereka bukan pemimpin politik walau mereka dipilih secara politik lewat demokrasi. Karenanya mereka tidak harus banyak bicara kepada rakyat untuk dapatkan citra politik. Tugas mereka haruslah dekat kepada rakyat dan bekerja yang bisa langsung dirasakan rakyat. Mereka adalah manager yang bertugas di garda terdepan dalam melaksanakan visi Presiden. Karenanya mereka harus punya kemampuan skill tekhnis yang cukup mengenai sistem birokrasi. Dengan itu mereka bisa melaksanakan fungsi pengawasan atas setiap program kerja Pemda. Mereka tidak mudah dibegoin staff dengan laporan asal boss senang. Mereka dekat kepada rakyat dan tahu akan kebutuhan rakyat secara detail dan mampu mendelivery nya dengan tepat.

Sistem IT yan diterapakan Surabaya, sebetulnya Jakarta juga telah menerapkannya di Era Jokowi dan kemudian di lanjutkan oleh Ahok dan terakhir Anies. Namun sehebat apapun sistem IT tetap saja harus ada pengawasan langsung dari Kepala Daerah. Karena IT itu di belakangnya adalah manusia. Sifat manusia cenderung korup bila tidak ada pengawasan langsung. Ahok sangat keras mengawasi sistem, agar sistem bekerja efektif tanpa ada celah disalah manfaatkan oleh staff. Pengawasan itupun dilengkapi dengan perbaikan sarana kerja dan termasuk gaji. Jadi perubahan untuk perbaikan juga adalah perubahan stadar gaji. Yang pada akhirnya rakyat diuntungkan.


Sayangnya ABAS dia tidak paham hal teknis birokrasi, dan tidak mau belajar secara cepat bagaimana sistem bekerja. Makanya terkesan dia bego dihadapan politisi PSI yang berusia 25 tahun, dan alasan yang dia sampaikan terhadap kisruh APBD DKI, samakin membuktikan dia dibegoin dengan mudah oleh SKPD, dan memang dia engga ngerti apa apa. Bukan hanya ABAS, kepala daerah seperti ABAS banyak di Indonesia. APBD setiap tahun terpakai dan BPK tidak melihat ada korupsi, tapi hasilnya tidak bisa dirasakan oleh rakyat.


Selasa, 29 Oktober 2019

Bahaya radikalisme atau Defisit perdagangan?


Tadi sore saya ngobrol  dengan teman. Semua sepakat tentang program pemerintah yang sistematis untuk memerangi radikalisme.  Keliatan sekali dengan penunjukan orang yang memegang posisi Menteri PAN, Mendagri, Menhan, Menag, MenkoPolkam. Tetapi  apakah keberhasilan memerangi radikalisme akan membuat Indonesia pasti aman? Bagaimana bila terjadi krisis ekonomi? Apakah persatuan dan kesatuan kita tetap kokoh menahan dampak krisis ekonomi ? Inilah yang harus diwaspadai oleh Pemerintahan Jokowi sekarang. Masalah ekonomi adalah masalah mendasar yang berhubungan dengan perut dan rasa keadilan. 

Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa keadaan baik baik saja. Karena fundamental ekonomi kita masih kuat. Pada triwulan III 2019 neraca pembayaran Indonesia dimana surplus transaksi modal dan financial serta defisit transaksi cukup terkendali. Dimana, arus masuk investasi portofolio pada triwulan III ini tercatat USD 4,8 miliar. Posisi cadangan devisa Indonesia tetap kuat, pada akhir September 2019 tercatat USD 124,3 dollar setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor atau 7,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia.

Tapi ada yang mengkawatirkan , yaitu defisit transaksi berjalan. Diperkirakan tahun 2019 ini defisit transaksi berjalan akan mencapai 2,5-3% dari PDB. Tren defisit ini sudah nampak pada tahun 2018, dimana defisit neraca perdagangan mencapai US$8,57 miliar. Angka ini bukan hanya yang pertama di pemerintahan Jokowi tetapi yang terburuk sepanjang sejarah. Bahkan prestasi terburuk di ASEAN. Silahkan lihat Chart dibawah ini. Mungkin anda akan bertanya tanya. Apa dampaknya bila defisit perdagangan terus membengkak ? Baik saya akan jelas secara singkat.

Apa yang dimaksud dengan defisit neraca perdagangan? adalah lebih besar impor daripada eksport. Artinya semakin besar real  cadangan devisa berkurang. Dampaknya akan berantai.  Akibat defisit neraca perdagangan yang bengkak, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) juga makin melebar. Nah defisit transaksi berjalan itu sendiri merupakan bagian dari komponen neraca pembayaran yang berpengaruh pada nilai tukar rupiah pada akhirnya. Makin lebar defisit transaksi berjalan, aliran modal asing yang dibutuhkan untuk membuat neraca pembayaran surplus makin besar. 

Di tengah situasi resesi global, mendapatkan modal asing tidak mudah lagi. Apalagi tidak ada investor yang mau masuk ke suatu negara yang tingkat defisit neraca perdaganganya tinggi. Mengapa ? karena tidak ada kepastian akan kurs, tentu beresiko untuk investasi jangka panjang. Sekali aliran modal terhenti, cadangan devisa akan terkuras cepat. Cadangan devisa sebesar USD 124,3 akan habis dalam waktu 7 bulan. Yang berbahaya proses terus tergerusnya devisa itu bisa berdampak rupiah terjun bebas dan ini akan menimbulkan dampak sistemik. Pengalaman di negara berkembang, tidak ada satupun yang rezim yang selamat. Pasti jatuh.

Lantas apa solusinya ? di samping program stimulus harus segera dilaksanakan pada APBN 2020, pemerintah juga harus melobi China dengan keras. Karena China adalah mitra dagang kita yang membuat kita paling besar tekornya. Pada negara lain kita untung atau surplus.  Indonesia bisa memanfaatkan kuridor China Asean Free Trade Area yang dicanangkan tahun 2010. Caranya yang cepat dan berdampak luas adalah memaksa China melakukan relokasi tehadap industri yang punya pasar di Indonesia. Dengan demikian, FDI masuk, angkatan kerja terserap, kita tidak perlu lagi impor. Kemitraan jadi equal. Dalam hal ini diperlukan loby smart dari menteri perdagangan, industri dan Menlu.

Kalau pemerintah tidak focus melobi china agar neraca perdagangan dengan China bisa balance, dan lebih focus mempertahankan cadangan devisa lewat operasi pasar uang dan   moneter polecy  maka itu sama saja dengan telan pil viagra. Lambat laun jantung bisa melemah dan kena struk. Karena kekuatan bukan berasal dari kekuatan real tetapi rekayasa yang pasti ada batasnya. Kematian tinggal menghitung hari. Semoga pemerintah menyadari ini, bahwa masalah ekonomi lebih bahaya daripada radikalisme.

Minggu, 27 Oktober 2019

Wamen BUMN


Pada saat Presiden mengangkat Eric Tohir sebagai Menteri BUMN, saya sempat ragu dan memang pantas ragu. Semua tahu kemampuan Eric Tohir dalam dunia bisnis dan ekonomi. Tapi kesetiaan dia kepada Jokowi tidak ada yang bisa meragukan itu. Karena itulah saya sempat menulis surat terbuka kepada Eric Tohir. Dua hari kemudian, Jokowi mengumumkan Wamen BUMN adalah Kartika Wirjoatmodjo dan Budi Gunadi Sadikin. Yang hebatnya, Jokowi tidak memberi satu Wamen tapi dua. Itu artinya Jokowi sangat sadar pentingnya peran BUMN pada periode kedua kekuasaannya dan juga sangat mengetahui kekurangan Eric Tohir.

Kartika Wirjoatmodjo menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1996. Kemudian, melanjutkan pendidikan magister di Erasmus University di Rotterdam, Belanda hingga meraih gelar MBA pada tahun 2001 lalu. Budi Gunadi Sadikin menyelesaikan pendidikan Sarjana Fisika Nuklir di Institut Teknologi Bandung pada 1988. Ia mengantongi Sertifikasi Chartered Financial Consultant dan Certified Life Underwriter dari Singapore Insurance Institute pada 2004. Pada saat di pilih sebagai Wamen, Kartika adalah Dirut Bank Mandiri, dan Budi Gunadi Sadikin adalah Dirut Inalum Holding.

Kalau saya perhatikan kedua Wamen ini sebetulnya dua otak jenius dalam dunia keuangan dan perbankan, yang termasuk langka. Bayangkan , baik Kartika maupun Budi, keduanya adalah banker termuda yang naik karena prestasi fenomenal. Bahkan prestasinya boleh dikatakan mereka mampu melakukan sesuatu yang hampir tidak mungkin bisa dilakukan oleh banker atau ekonom lokal maupun international. Kartika adalah otak di balik skema financial engineering pembiyaan PT Medco Energy International Tbk dalam aksi akuisisi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) senilai US$2,6 miliar pada 2016.

Budi Gunadi Sadikin adalah otak dibaling skema financial engineering divestasi saham Freeport Indonesia. Di tangan Budi, Inalum berhasil merebut 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Keberhasilan itu atas kerja keras pemerintah dan tentunya Inalum dalam mencari pendanaan untuk membeli saham Freeport. Lantas apa kelebihan mereka berdua sehingga pantas disebut jenius dan fenomenal ?

Skema financial engineering dari aksi akuisisi dengan nilai gigantik yang mereka berdua lakukan itu tanpa melibatkan resiko negara secara langsung sebagai penjamin. Dalam hal pembiayaan akuisisi Newmont, bank Mandiri yang dikomandani oleh Kartika memberikan solusi pembiayaan dari sejak menarik konsorsium pendanaan sampai kepada exit agar resiko bank sebagi lander jadi nol. Budi mampu menerbitkan Global Bond di Bursa London dengan nilai lebih dari USD 3 miliar untuk pembiayaan akuisisi Freeport oleh Inalum. Skema pembiayaan adalah unsecure bond tanpa jaminan apapun dari asset Inalum dan negara sebagai pemegang saham.

Kedua orang ini, relatif muda dibandingkan banker sekelasnya. Prestasi mereka terbaik dibandingkan banker yang ada di Indonesia dan ASIA. Penempatan mereka sebagai wamen tak lebih karena sikap rendah hati mereka yang tidak ingin menonjol dalam dunia politik. Mereka hanya ingin kerja dan mengabdikan skll nya untuk bangsa dan negara. Kalaulah tidak ada Dahlan Iskan waktu jadi Menteri BUMN, dua permata ini tidak akan pernah tampil dipanggung nasional dan international. KIta harus berterimakasih kepada pak Dahlan yang telah memberikan kesempatan mereka naik cepat sebagai banker BUMN dan mereka bisa membalas kepercayaan negara itu dengan prestasi hebat.


Seorang Eric Tohir memang tepat menjadi kapten kedua orang ini. Karena Eric dikenal sebagai pribadi yang berpikir terbuka dan berani mendelegasikan otoritasnya. Bila orang hebat membantunya dia akan berprestasi hebat sebagai Menteri BUMN , walau di tengah tantangan kelangkaan financial resource dan ancaman resesi dunia sekalipun.

Kamis, 24 Oktober 2019

Agenda : Pembangunan SDM


Dalam kampanye nya pada periode pertama, Jokowi mencanangkan revolusi mental. Itu ditujukan bukan kepada rakyat secara khusus. Tetapi ditujukan khusus kepada elite politik. Apa yang dilakukan Jokowi ? memotong bisnis rente dan kalau bisa diberantas sama sekali. Semua tahu bisnis rente itu berhubungan dengan kekuasaa elite politik. Dari sejak bisnis migas, pertambangan, perkebunan, property, perdagangan, ekspor dan import. Semua pasti ada berhubungan dengan rente. 

Di era pertama, Jokowi belum berhasil memberantas bisnis rente secara keseluruhan. Tetapi dia berhasil memotong bisnis rente, sehingga tidak bisa lagi berkembang bebas seperti sebelumnya, karena diatur lewat moratorium tambang, moratorium pembukaan lahan baru untuk kebun sawit, tata niaga lewat pajak eksport dan efisiensi logistik.  Mereformasi APBN dari money follows function menjadi money follow program. Terakhir mendorong DPR mengesyahkan UU KPK agar lebih besar perannya kepada pencegahan dari pada penindakan.

Di era kedua ini focus Jokowi kepada pembangunan Sumber daya Manusia (SDM). Kalau revolusi mental eksekusinya lebih kepada kebijakan langsung dibawah komando presiden lewat kebijakan strategis pembangunan. Para menteri hanya melaksanakan instruksi saja. Menteri jagonya soal ini. Namun untuk pembangunan SDM, tidak bisa di drive langsung oleh presiden. Mengapa ? secara politik, ini berkaitan dengan otonomi daerah, dan  secara sosial dan budaya, ini berhubungan dengan pendidikan, secara agama, ini berhubungan dengan keimanan yang majemuk

Bertambah rumit lagi, pembangunan SDM itu harus ditempatkan dalam sistem demokrasi. Akan lebih mudah kalau diterapkan seperti di CHina yang otoriterian. Dalam sistem demokrasi, perubahan harus dilakukan secara sistem yang ada. Engga bisa main paksa. Masalahnya bagaimana pembangunan SDM itu bisa cepat dilakukan tanpa mengganggu HAM? Caranya adalah melalui perubahan metodelogi. Nah soal metodelogi ini ada pada kehebatan orang yang mengemban tanggung jawab, yang mampu menterjemahkan visi presiden secara detail dan teknis.

Contoh tadinya Menteri Dalam Negeri perannya lebih kepada supervisi birokrasi dan procedural yang bersifat normatif terhadap seluruh provinsi dan daerah otonom. Nah dalam rangka pembangunan SDM, menteri dalam negeri harus menjadi motivator dinamisator, fasilitator bagi semua provinsi, dan daerah otonom. Ukurannya bukan lagi normatif ( yang penting anggaran terserap ) tetapi sudah teknis, yang berhubungan dengan kinerja yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat. Apa itu?  INVESTASI. Ya seperti yang dirasakan oleh Rakyat DKi waktu Ahok gubernur atau seperti Ganjar di Semarang atau ibu Tri di Surabaya. Soal ini, Tito Karnavian memang jagonya.

Contoh Menteri agama, Kalau tadinya menteri agama lebih disibukan dengan pembinaan kegiatan keagamaan dan kerukunan, tetapi dalam pembangunan SDM, metodelogi nya sudah mengarah kepada pembinaan teritorial yang berbasis agama. Mengapa ? agar agama itu bagaikan elang yang terbang tinggi dengan spiritualnya dan membumi bagaikan induk ayam yang tangguh melewati sunattulah untuk menghidupi dirinya , keluarga dan lingkungan atas dasar cinta dan kasih sayang. Hanya dengan cara ini agama menjadi obor dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat. Jadi agama yang membuat orang terpecah belah, puritan, bigot, seperti sebelumnya yang sudah sampai tahap mengkawatirkan, tidak akan terjadi lagi. Jenderal (Purn) Fachrul Rasi orang yang tepat untuk ini.

Contoh berikutnya adalah menteri pendidikan. Kalau tadinya menteri pendidikan itu lebih focus kepada sistem belajar yang dogmatis feodalis dan mengarahkan orang bersiap masuk dalam pasar kerja untuk fuel mesin kapitalis, tetapi sekarang dalam rangka pembangunan SDM, pendekatannya bukan lagi dogmatis dan feodalis. Bukan. Metodelogi nya sudah diubah.  Mengarah kepada pendidikan karakter; kreatif, inovatif , passion dan mandiri. Anak didik tidak disiapkan menjadi fuel kapitalis tetapi menjadi mesin pembangunan yang egaliter. Dengan itu , SDM yang besar itu akan menjadi mesin turbo mengeskalasi pembangun disegala bidang. Nadiem Makarim orang yang dinilai tepat untuk posisi ini.

Dalam hal program pembangunan SDM saya harus akui, bahwa Jokowi sudah benar. Sebagai pemimpin, Jokowi sudah melaksanakan kebijakan the right man on the right place. Mengapa ? jabatan itu ada karena agenda specifik yang ingin dicapai oleh pemimpin. Jadi orang yang akan menempati posisi itu engga bisa digeneral. Untuk menteri Agama harus kiyai. Untuk menteri Pendidikan harus Profesor. Untuk menteri dalam negeri harus lulusan IPDN atau dari politisi. Engga begitu. Kalau begitu kapan kita akan berubah.

Fachrul Razi
Mungkin bagi generasi milenial engga begitu kenal dengan Fachrul Razi ( FR). Maklum dia termasuk menteri tertua di kabinet Jokowi. Saya mengenal pak FR tahun 90an. Dia dikenal sebagai ABRI hijau yang sedang dapat angin cerah dari Soeharto. Yang pada waktu itu ABRI merah putih sedang dikucilkan oleh Soeharto. Nah apa itu ABRI hijau ? ABRI yang dekat ke Islam, dekat dengan tokoh Islam. Sementara ABRI merah putih adalah ABRI nasionalis yang kebetulan mereka sebagian beragama bukan Islam. Ketika itu tahun 90an memang terjadi faksi di ABRI. Karena sejak tahun 80an , ABRI dari kelompok merah putih dapat angin karena sangat dekat dengan Soeharto.

Akibat terjadi kasus Tanjung Priok dimana umat Islam dibantai, banyak perwira ABRI yang Islam menjaga jarak dengan group merah putih dan mereka semakin dikucilkan. Dari situlah secara tersamar terjadi faksi di tubuh ABRI. Dari kelompok ABRI hijau ini adalah Feisal Tanjung, Hartono, Z.A. Maulani, dibawahnya ada Fachrul Razi, SBY, Wiranto. ABRI merah putih adalah Benny Moerdani, Tri Sutrisno, Sintong Panjaitan, LB Panjaitan, Edy Sudrajat. Sebelum tahun 90an, ABRI merah putih praktis mengendalikan ABRI dan mendapatkan kepercayaan besar dari Soeharto. Sementara ABRI hijau terkucilkan.

Tapi tahun 90an, situasi berubah. ABRI hijau mendapat angin sejak Probowo mulai menjadi perwira yang rising Star. Prabowo yang Islam berusaha merangkul kedua kelompok hijau dan merah putih. Namun belakangan ternyata Prabowo justru terseret ke ABRI hijau yang kebetulan saat itu pak Harto sendang dekat sekali dengan ICMI. Satu satu PATI ABRI merah putih seperti Benny Moerdani, Sintong Panjaitan, LB Panjaitan dikucilkan. Padahal sebetulnya mereka bukan anti Islam tapi lebih kepada nasionalis, tanpa memandang agama. Menjelang kejatuhan Soeharto, perseteruan kedua faksi ini semakin kencang dikalangan Perwira TNI. Puncak perseteruan dua faksi di ABRI terjadi menjelang kejatuhan Soeharto dan setelah Soeharto tumbang. Pak Harto serahkan kekuasan bukan kepada ABRI tetapi kepada Habibie yang wapres. Prabowo jadi tumbal oleh kedua faksi yang bertikai itu. Habibie mempersatukan kedua faksi itu dengan menyingkirkan Prabowo. Prabowo dilucuti jabatan dan pangkatnya.

Yang hebatnya mereka yang melucuti itu adalah para sahabat yang dibela Prabowo dihadapan Soeharto sehingga karir mereka melambung. Mereka itu adalah Wiranto, SBY, Agum Gumelar, Fachrul Razi, Tarub. Setelah itu Wiranto dapat posisi panglima ABRI, SBY jadi Menko Polkam di era Megawati akhirnya jadi presiden dua periode. Agung Gumelar pernah jadi Menko Polkam era Gusdur, LBP jadi menteri.

Fachrul Razi pensiun setelah mendapat posisi wapangab. Setelah pensiun dia menjabat Presiden Komisaris di PT Central Proteina Prima (CP Prima) dan Komisaris Utama di PT Antam Tbk sejak 2015. Dia juga menjadi komisaris di PT Toba Sejahtera Group milik Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan. Selama Pilpres 2019, Fachrul Razi menjabat sebagai Ketua Tim Bravo-5. Tim yang dibentuk Luhut Binsar Panjaitan tersebut berisikan purnawirawan TNI yang mendukung Jokowi. Kini ABRI hijau itu jadi menteri agama.

Jadi kedekatan Fachrul Razi dengan Islam sudah terbentuk sejak di AMN dan pernah menjadi perwira pendakwah dari masjid ke masjid. Selama jadi perwira menengah dan tinggi hubungan dengan tokoh Islam sangat dekat dan dia memang ahli strategi pembinaan teritorial secara keagamaan terutama agama Islam. Jadi penempatan dia sebagai menteri agama sudah tepat. Apalagi misi Jokowi adalah menjadikan kekuatan Islam sebagai tulang punggung NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Mengapa? bagaimanapun umat islam adalah mayoritas di negeri ini, yang karenanya tanggung jawab umat islam sangat besar untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dengan cara menghormati mereka yang berbeda.

Nadiem Makarim
Setelah krisis Global tahun 2008, diadakan pertemuan Washington yang dihadiri oleh semua negara anggota World Bank, yang terdiri dari pajabat puncak setingkat menteri dan bank Central. Semua suara menuntut agar diadakan reformasi besar besaran di tubuh World bank Group. Saat itu AS sebagai mayoritas shareholder World bank harus bersikap. Untunglah Presiden nya adalah Obama. Obama bisa menerima sebagai konsekwensi mengembalikan fungsi World bank sebagai agent of developement di negara anggota pada umumnya dan negara berkembang pada khususnya. Namun gimana caranya merubah culture dan sistem yang ada di dalam World bank yang sudah berakar di kepala lebih dari 6000 ekonom itu? Semua mereka akhli di bidang ekonomi dan jago teori.

Sebagai orang berlatar belakang lawyer yang terbisa berdebat di depan pengadilan untuk mendapatkan kebenaran dari perspektif keadilan, Obama melihat persoalan World bank bukanlah hal sulit untuk mereformasi nya. World bank harus dipimpin oleh orang yang punya jiwa kemanusiaan yang tinggi dan dari itu mampu mengeluarkan kebijakan out of the box. Siapa yang pantas menjadi pemimpin World bank dengan qualifikasi seperti itu.? Juga tidak mudah mendapatkannya. Karena sebagian besar ekonomi berpikir texbook.

Obama menunjuk seorang yang dia kenal waktu dia membawa anaknya berobat. Kali pertama mengenal seseorang itu, Obama langsung terinspirasi. Siapa orang itu ? Dia adalah Jim Yong Kim. Kim warga negara AS yang lahir di Korea. Ia pindah ke Amerika Serikat dari Korea Selatan saat berusia lima tahun. Ia meraih gelar dokter dari Brown dan Harvard Medical School dan gelar doktor dalam antropologi di Harvard, dengan gelar PhD. Tesis difokuskan pada perusahaan farmasi. Dia juga penerima hibah 'jenius' MacArthur. Kim membantu dan mengubah tantangan berpikir dalam komunitas kesehatan dunia. Dan dia sukses merubah paradigma kesehatan dari yang bertumpu kepada industri pharmasi ke hospitality concept.

Di bawah kepemimpinan Kim, memang terjadi reformasi World bank secara menyeluruh dan terukur tanpa gejolak. Kebayang, betapa hebatnya seorang KIM yang bukan ekonom tetapi bisa mengubah cara berpikir ekonom dalam melihat kemiskinan dan kebutuhan akan pembangunan. Paradigma lama bahwa uang segala galanya, money follows function diubanya menjadi money follow program. Berangsur angsur World bank tidak lagi kepanjangan tangan negara maju untuk mendikte negara berkembang. World bank masuk dalam paradigma baru yang bersifat egaliter. Tidak lagi kapitalisme oriented.

Sistem pendidikan kita sudah terjebak dengan sistem feodal yang menciptakan kelas ditengah masyarakat. Apapun ukurannya adalah nilai dan index prestasi. Dan itu sebagian besar dasarnya adalah hafalan dan textbook. Dari sana ada istilah sekolah favorit, kampus favorit, bintang kelas, bintang sekolah. Apa yang terjadi?, dari sekolah, murid/mahasiswa terjebak dalam seni berkompetisi ala kapitalis untuk mengejar rating. Hanya siswa yang punya rating tinggi yang bisa masuk sekolah rating tinggi dan siswa yang berasal dari sekolah rating tinggi yang bisa masuk kampus rating tinggi. Kelak, kalau mereka terjun kemasyarakat, terjadi kebingungan. Karena rating itu tidak efektif melahirkan inovasi dan kreatifitas. Yang terjadi adalah lahirnya komunitas ekslusif raja nyinyir dan pengeluh. Mudah terprovokasi jadi folower kadrun.

Mereformasi sistem pendidikan yang sudah berakar sejak lama, dan mengubah paradigma feodal menjadi egaliter kedalam sistem pendidikan tidah mudah. Semua pakar pendidikan lahir dari sistem pendidikan feodal. Untuk itu diperlukan orang yang bisa berpikir out of the box. Pilihan Jokowi kepada Nadiem Makariem sebagai menteri pendidikan, adalah tepat. Mengapa ? ini berkaitan dengan visi dan misi Jokowi pada periode kedua ini, yaitu menciptakan SDM yang berkualitas, yang sanggup menghadapi perubahan zaman yang cepat. Singkatnya diperlukan adanya reformasi pendidikan nasional kalau kita ingin berubah.

Apa kelebihan Nadiem Makarim? Karena dia sudah buktikan, dalam mengembangkan bisnis GOJEK, yang dalam waktu relatif singkat dapat mengubah sudut pandang orang dalam menggunakan jasa angkutan dan cara berbelanja. Bukan itu saja, tapi juga mampu mengubah mindset jongos menjadi mental enterpreneurship bagi semua driver anggota Gojek. Antara konsumen, mitra dan pengelola terjadi hubungan yang egaliter. Bukan feodalisme. Nah, tugas Nadiem Makarim adalah mereformasi sistem pendidikan dari feodalis ke egaliter untuk lahirnya SDM yang berkualitas , mandiri dan kreatif. Selamat bekerja Pak. Semoga engga niru Anies yang berujung pemecatan.


Tjahjo Kumolo
Tjahjo Kumolo sebelumnya adalah menteri dalam negeri. Namun kini digeser oleh Jokowi ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Siapa itu Tjahjo Kumolo? Dia adalah politisi PDIP. Di era Soeharto dia pernah menjadi ketua Umum KNPI pada periode 90-93. Kala itu, kalau orang sudah bisa menjadi ketua KNPI maka karir politik nya di Golkar sudah dipastikan melambung. Karena KNPI ( Komite Nasional Pemuda Indonesia ) adalah gabungan dari semua unsur ormas kepemudaan. Semua orang berkompetisi untuk menjadi yang terbaik dan ingin menjadi ketua umum KNPI. Karir Tjahjo Kumolo di Golkar selama 10 tahun dan menjadi anggota DPR sejak tahun 1987- 1997.

Setelah kejatuhan Soeharto, dia bergabung di PDIP. Pada pemilu 1999 dia berhasil mendapatkan kursi anggota DPR mewakili PDIP. Di partai berlambang banteng itu, Tjahjo menempati jabatan penting yakni wakil sekretaris Fraksi PDIP pada 1999-2002, sekretaris Fraksi PDIP pada 2002-2003. Anggota Komisi XI serta anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen pada 2004-2008, ketua Fraksi PDIP dan anggota Komisi I bidang pertahanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi informatika pada 2004-2009. Tahun 2014, Tjahjo kemudian masuk dalam kabinet. Koneksinya dengan semua elite dari partai manapun sangat baik. Karena kebanyakan yang kini jadi elite partai dulu pernah menjadi anak buahnya semasa dia jadi Ketua Umum KNPI

Tapi apakah dengan menjadi politisi Golkar selama 10 tahun di era keemasan golkar itu membuat dia kaya raya? Menjadi Politisi PDIP membuat hartanya bertambah ? Menjadi menteri membuat dia kaya ? tidak. Teman saya yang dekat dengan dia  mengatakan bahwa Tjahjo Kumolo tidak punya rumah pribadi. Hidupnya sangat bersahaja. Kalau dia mau kaya dari politik, dia udah kaya sejak muda.  Dia pernah jadi ketua umum KNPI, yang ketika era Soeharto tidak sulit dapatkan uang. Semua pengusaha butuh akses politik melalui KNPI dan itu sumber uang. Tetapi dia tidak pernah mau terlibat sebagai calo politik bagi pengusaha yang ingin dapatkan akses kekuasaan. 

Kini di periode kedua Jokowi, dia mendapat amanah sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Jokowi ingin orang seperti Tjahjo Kumolo untuk melakukan reformasi birokrasi. Agar terjadi perubahan paradigma birokrasi menjadi meritrokrasi.  Dari dilayani menjadi melayani. Sikap mental dia sudah teruji selama puluhan tahun sebagai politisi yang hanya untuk melayani rakyat. Karakter seperti ini yang sulit didapat dikalangan birokrat, yang cenderung menjadikan birokrasi sebagai mesin uang untuk kepentingan pribadi.  Tentu dia tidak akan mengalami kesulitan melakukan penertiban aparatur negara agar proses reformasi birokrasi berbasis IT  dapat berjalan. Agar aparatur negara itu menjadi SDM yang berdaya guna untuk kepentingan nasional, bukan golongan. Mengapa? nature dia dari dulu memang nothing to lose. Selamat bekerja pak Tjahjo Kumolo





Selasa, 22 Oktober 2019

Dinamika Politik.


Nasdem kemungkinan oposisi?
Partai Nasdem memberikan sinyal siap menjadi oposisi pada pemerintahan kali ini. Padahal, Partai Nasdem diketahui merupakan salah satu partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Sinyal tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh usai menghadiri pelantikan Jokowi-Ma'ruf di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Menurut dia, bila semua partai politik mendukung pemerintah, Partai Nasdem siap menjadi oposisi. "Kalau tidak ada yang oposisi, Nasdem saja yang jadi oposisi," kata Surya seperti dilansir dari Kompas TV, Senin (21/10/2019).

Menurut saya ada kesalahan pengertian dikalangan elite politik tentang oposisi. Oposisi itu hanya ada dalam sistem Parlementer. Dimana pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh anggota parlemen melalui koalisi dengan partai lain ( rulling majority) untuk mendukung pemerintahan. Sementara partai yang tidak mau berkoalisi, menyatakan dirinya oposisi ( minority oposition). Sistem parlementer rakyat hanya milih Partai untuk membentuk pemerintahan. Tetapi dalam sistem presidentil, berbeda. Dalam presidensialisme tidak ada oposisi, karena yang beroposisi dalam presidensialisme adalah parlemen. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Anggota DPR juga dipilih langsung oleh rakyat.

Jadi, semua anggota DPR bertugas sebagai check and balance terhadap Pemerintahan. BIsa saja PDIP walau sebagai partai pendukung akan berseberangan dengan Presiden. BIsa saja PKS yang tidak mendukung Jokowi, akan menjadi pembela Jokowi di DPR. Itu biasa saja. Tergantung agenda. Tiap agenda akan berbeda dukung mendukunya di DPR. Ya poltik sangat dinamis. Kalau tidak tercapai kesepakatan , maka mekanisme voting dilakukan. Voting pun bersifat rahasia. Tidak diketahui siapa yang mendukung dan siapa yang tidak. Artinya hak anggota DPR sebagai check and balance secara pribadi dihormati. Karena mereka dipilih langsung oleh rakyat.

Di luar itu semua, saya menduga ini karena Nasdem inginkan posisi jaksa agung agar bisa gertak Kepala Daerah dan Menteri ESDM agar proposal Migas nya mulus tanpa hambatan. Cukup dua itu saja, sudah bisa membuat Om Paloh tersenyum dan tidak menyesal berkeringat mendukung Jokowi dari awal. Entah apakah Jokowi tunduk dengan bargain Nasdem ataukah membiarkan Nasdem jadi merasa “ oposisi”. KIta liat nanti. Yang jelas tidak ada makan siang yang gratis. Itu faktanya. Business as usual.
***
PAN dan DEMOKRAT
Bagaimana dengan PD dan PAN setelah Gerindra menyatakan bergabung dengan koalisi Jokowi ? Ya pasti tentu berbeda dengan PKS yang jelas memantapkan diri jadi oposisi. Tidak mau ikut ikutan kasak kusuk disekitar Istana. PAN dan PD memilih untuk mendukung pemerintahan Jokowi. Namun menghadapi keinginan PD dan PAN berkoalisi tidak mudah bagi jokowi. Tidak semudah memilih Menteri. Mengapa ? PDIP jelas tidak ingin PD ada dalam kabinet. Ini soal luka lama yang belum sembuh. Maklum PDIP 10 tahun jadi oposisi. Tetapi budaya Politik Jokowi , tidak bisa menolak Partai yang ingin berkoalisi.

Megawati tidak punya masalah dengan kedua putra SBY. Hubungan mereka secara batin sangat dekat. Itu sejak era Orba. Maklum Kakek mereka, adalah pelindung keluarga Soekarno termasuk Megawati dari ancaman rezim Soeharto. Ada hubungan personal yang sakral antara kakek mereka dengan Soekarno. Tetapi Mega tidak bisa mengabaikan suasana hati kader PDIP kalau sampai salah satu putra SBY jadi anggota kabinet. Megawati menyerahkan soal ini kepada Jokowi untuk bersikap. Mungkin saja AHY jadi menteri tetapi tidak mewakili partai.

Sementara, PDIP senang saja PAN gabung. Perbedaan selama ini bukan masalah personal pimpinan Partai tetapi lebih kepada sikap politik. Itu biasa saja. Jokowi setuju dengan usulan partainya agar PAN dapat jatah satu meteri di Kabinet. Masalahnya sekarang walau Pimpinan PAN menyatakan ingin berkoalisi dengan Jokowi dan itu sudah dinyatakan secara terbuka. Namun Amin Rais sendiri punya masalah personal dengan jokowi. Teman saya yang dekat elite politik bilang, kalau ada anggota PAN yang jadi anggota Kabinet, harus keluar dari PAN. Sikap batu Pak Amin memang bikin repot. Jadi, bisa saja kalau ada anggota PAN yang jadi menteri , itu pertimbangan personal bukan bagian dari kotrak politik.

Yang jelas , Megawati butuh PAN dan PD, bila benar pasti Nasdem menyatakan melepas dukungan kepada Jokowi atau “ oposisi”. Apalagi masalah Nasdem ini, khususnya SP, sudah membuat Megawati engga bergairah lagi untuk terus bersama. Apa penyebabnya, saya tidak tahu. BIsa saja perasaan kecewa Megawati atas sikap SP terhadap Anies.

Calon Menteri?

Hari ini banyak nitizen yang inbox ke FP saya, umumnya menanyakan mengapa Prabowo dipanggil ke Istana? apa betul dia ingin jadi menteri. Ternyata segitu doang nilai Prabowo. Ada juga yang bertanya mengapa tim sukses Jokowi seperti Eric, Wisnu , Fadjroel, diangkat jadi menteri. Padahal dalam dunia bisnis mereka engga begitu bagus prestasinya, gimana mau mengemban amanah jabatan menteri dengan tantangan yang berat. Mengapa dari profesional non partisan justru yang muncul tim sukses ? Kalau Nadiem Makarim, is ok lah. Dia memang sukses dan jenius sebagai pendiri Gojek. Sebagai pemilih Jokowi, saya tidak ingin menjawab yang terkesan mempertanyakan integritas Jokowi.

Ada yang berspekulasi bahwa itu hanya pintu masuk Prabowo jadi presiden bila Jokowi dan Mahruf amin berhalangan tetap. Makanya Prabowo perlu jabatan Menhankam. Karena Menhankam otomatis jadi Pejabat penggati presiden. Engga begitu. Bukan hanya menteri pertahanan pegang jabatan presiden tetapi juga Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Jabatan itu bersifat kolektif. Tetapi itu hanya sementara saja. Paling lama 30 hari , MPR harus sudah bersidang menentukan penggantinya. Siapa yang mengajukan penggantinya ? Kalau lihat dari hasil pemilu sekarang, maka yang berhak adalah PDIP dan Gerindra. Nah nanti akan dipilih calon dari kedua partai pengusung itu lewat sidang MPR. Kalau ternyata yang menang calon dari PDIP ya pengganti presiden dan wakil dari PDIP. Dan lagi untuk bisa presiden dan wakil berhenti serentak hampir tidak mungkin terjadi. Kecuali ada bencana. Jangan onani terus. Apa engga capek.

Yang jelas walau pemilihan calon menteri itu adalah hak prerogatif Presiden, namun tetap saja peran partai sangat besar menentukan siapa yang pantas jadi menteri. Jokowi sadar itu dan dia tidak bisa paranoid kepada partai. Dia hanya mengambil sisi positip saja. Kalau memang ada dari partai yang bagus dan qualified, mengapa tidak. Tetapi tentu ada kontrak politik. “ Ingat loh, yang bertanggung jawab terhadap Kabinet adalah saya. Nah kalau ternyata ada anggota kabinet yang tidak bisa kerja sesuai visi saya, maka pemecatan adalah keniscayaan. Itu hak saya, dan tidak perlu saya minta pendapat anda.” Kira kita begitu sikap Jokowi kepada elite partai.

Soal Prabowo yang mungkin jadi menteri, itu mungkin saja karena deal dengan Ibu Mega. Saya ambil sisi positip saja. Saya anggap biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Bahwa bagi prabowo berpolitik itu satu hal, tetapi menerima amanah dari presiden terpilih adalah kehormatan. Orang lupa bahwa Prabowo itu chemistry nya adalah Militer dan dia dididik puluhan tahun patuh dan loyal kepada pimpinan negara. Dia setia dengan UUD 45 dan Pancasila. Walau ada sebagian orang merasa bisa mengendalikan Prabowo dengan idiologi non pancasila, itu hanya prasangka mereka sendiri. Terlalu baper dalam politik dan terkesan onani politik.

Kalau ternyata Probowo tidak bisa melaksanakan amanah Jokowi, itupun pasti dipecat Jokowi. Keberanian Jokowi memilih Prabowo sama beraninya kalau nanti dia harus pecat prabowo. Itu udah karakter Jokowi. Ukurannya kinerja terbaik untuk rakyat. Apapun untuk kebaikan rakyat akan dia lakukan. Jokowi tidak akan ragu soal itu.

Saya percaya Jokowi. Yang jelas siapapun yang terpilih jadi Menteri itu bukanlah berkah, tetapi cobaan besar. Bisa melambungkan mereka , tetapi bisa juga menghancurkan reputasi mereka kalau gagal. Kalau dibilang tim sukses Jokowi adalah anak emas, kurang apa Anies itu?. Dia ketua Tim sukses Jokowi waktu pilpres 2014 dan terpilih sebagai menteri. Tapi karena miskin prestasi atau engga mampu menjalankan visi Jokowi, ya dipecat juga akhirnya.

***
Kemarin teman politisi dan juga aktifis undang saya makan. Saya setuju saja. Karena saya tahu dia terpilih sebagai anggota DPR. “ Tapi jangan direstoran mewah ya bro..Maklum belum gajian aku.”
“ Maksud kamu ?
“ karena aku undang kamu , ya aku yang traktir”
“ Sejak kapan kamu traktir aku. Selama ini aku terus yang bayar. Kita berteman. Aku pengusaha dan kamu aktifis. Biasa saja. Udahlah. Santai aja.”
“ Tapi bro, kali ini aku harus berubah. Aku ingin traktir kamu.”
“ Ya udah. Dimana makannya ?
“ Di Plaza Indonesia. “
“ Di Cork and Screw.”
“ Bukan. Itu Cafe jongkok pinggir jalan kebon kacang.”
“ Eh, busyet. Gua ada masalah lambung. Sangat sensitip dengan micin. Wah repot. Lebih mahal biaya berobatnya entar daripada harga makananya.”
“ Tapi aku mau makan di sana. AKu traktir. “
“ Hmm. Ya udah. “

Jam 2 akhirnya saya bertemu juga dengan teman itu. “ Kamu tahu kenapa sih Prabowo mau saja di calonkan jadi menteri, menteri petahanan kebinet Jokowi “

“ Dari sejak PDIP jadi oposisi, PDIP ingin sekali memodernisasi TNI agar NKRI kuat. Apalagi era perang dingin usai, perang phisik sudah berganti menjadi perang asimetris. Yang membutuhkan kekuatan inteligent hebat dan butuh organisasi TNI yang modern. Itu butuh anggaran tidak sedikit. Mengapa ? Sebagai partai Idiologi, PDIP sadar bahwa pada akhirnya pengawal Idiologi negara adalah TNI. Yang jadi masalah adalah, keberadaan TNI bukan lagi sebagai institusi fungsional. Tetapi ditempatkan secara UU sebagai politik negara. Artinya kemana arah pembinaan TNI tergantung kepada elite politik di DPR.

Contoh, di era SBY anggaran Pertahanan TNI sangat rendah. Hampir setiap saat kita mendengar alutsista TNI memakan korban prajurit TNI karena sudah tua. Nah di era Jokowi, Kementerian Pertahanan menerima anggaran sebesar Rp 86,4 triliun pada 2014. Pada 2015, anggaran itu meningkat cukup signifikan hingga Rp 108,7 triliun. Angka itu meningkat pada 2016 dengan anggaran senilai Rp 112,4 triliun. Tahun 2017, anggaran Kementerian Pertahanan kembali meningkat hingga Rp 114,9 triliun. Tahun 2018 menjadi Rp 170,7 triliun. Ini alokasi paling tinggi. Anggaran terbesar kedua adalah untuk Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dengan Rp 107,4 triliun.” Kata saya panjang lebar.

“ Nah itu kan udah gede anggaran. Lebih gede dari anggaran infrastruktur. Mau berapa lagi ? Katanya

“ Tetapi bagi PDIP anggaran pertahanan masih belum cukup untuk mengawal idiologi NKRI. Dalam debat keempat Pilpres 2019 Prabowo kan mempermasalahkan apakah anggaran pertahanan Indonesia Indonesia sudah memadai? Prabowo mengatakan bahwa anggaran militer kita hanya 0,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Itu sangat rendah. Bandingkan dengan Singapura sebesar 3%.”

“ Terus kalau PS jadi menteri pertahanan, gimana ?

“ Dia punya konsep untuk berdebat dihadapan DPR untuk menggolkan anggaran TNI. PS melihat peran TNI bukan hanya pasukan taktis menghadapi serangan dari luar tetapi juga serangan dari dalam negeri, yaitu para proxy yang berbungkus agama dan idiologi anti pancasila. Dia sangat mengenal medan dan tahu siapa saja mereka itu. Karena PS secara tidak langsung pernah berteman dengan mereka. Setidaknya bisa menempatkan TNI bukan hanya politik negara tetapi juga politik pemerintah dalam perang asimetris.”

“ Ah itu kan alasan dibuat buat saja. Emang kita punya musuh dari dalam negeri ? jangan paranoid lah”

“ Bukan paranoid. Itu fakta. PDIP perlu Prabowo untuk mendukung menggolkan rencana amandemen UU 45 secara terbatas , agar masalah SARA ada dalam Tap MPR. Dalam satu hal PDIP punya chemistry sama soal materi amandemen UUD 45 terbatas itu. Yaitu membuat negara kuat dalam menjaga idiologi pancasila dari segala upaya yang ingin mengubahnya. Jadi kalau Prabowo jadi menteri pertahanan, cara cara menyelesaikan radikalisme akan ekstrim, tak ubahnya dengan rezim Soeharto.” Kata saya.

“ Wah gimana nasib teman teman yang tadinya berjihad dan beritjihad membela PS pada pilpres kemarin?
“ Ingat engga lagu waktu kita masih muda. “
“ Lagu apa ?
“ Kegagalan cinta. Yang dilantunkan oleh Rhoma irama.
Kau yang mulai kau yang mengakhiri
Kau yang berjanji kau yang mengingkari
Kalau tau begini akhirnya
Tak mau dulu ku bermain Politik…"
“ Sialan luh ah. Segitunya “

“ Sante aja bro. Politik dan cinta, kan beda tipis. Mudah jatuh cinta, mudah juga benci. Makanya jangan terlalu berlebihan. 

Kasus Novel Baswedan?

Belakangan ini terutama beberapa hari ini banyak sekali beredar opini seputar kasus NB. Saya tidak mau menanggapinya. Karena itu pendapat...