Sabtu, 27 Oktober 2018

Perjalanan panjang merebut Freeport.

Tahun 90an saya pernah bertemu dengan teman yang menawarkan kepada saya untuk berwisata kekota terindah dan terbersih didunia. Bahkan masuk guiness book of record. Tentu saja saya membayangkan kota seperti Johannesburg atau Cape Town (Afrika Selatan). Belum sempat saya mengiyakan, dia sudah memberi tahu bahwa kota itu ada di Indonesia. Sayapun terkejut karena nama itu tidak pernah saya kenal, apalagi nama kota. Juga apa ada kota di Indonesia masuk guiness book karena kebersihan dan keindahan.? Teman ini tersenyum sambil menyebut nama Irian Jaya. Diapun menjelaskan bahwa kota ini bernama Kuala Kencana. Kota dibangun khusus untuk para executive PT.Freeport Indonesia. Lokasinya dekat Timika. Sayapun dapat memaklumi bila predikat kota masuk guiness book karena kota ini dihidupi oleh Freeport MacMoran, perusahaan penambang emas dan tembaga nomor tiga terbesar didunia. Freeport-McMoran awalnya adalah penambang belerang di sepanjang Gulf Coast, Amerika Serikat. Namanya nyaris tak dikenal di kalangan industri pertambangan, hingga Freeport–McMoran melalui team expedisinya Forbes Wilson bersama Del menemukan kandungan tembaga terbesar ketiga di dunia yang berlokasi di Papua Barat pada 1960-an Hal inipun berdasarkan hasil laporan dari seorang geolog Belanda bernama Jean Jacques Dozy pada tahun 1936.

Keindahan kota Kuala Kencana adalah lambang keangkuhan manusia diabad ini dan tentu juga lambang neo colonialism. Kekayaan alam di Gunung jaya wijaya dikuras tanpa memperdulikan dampak lingkungan dan meminggirkan suku suku yang sebelumnya hidup damai dengan alam sekitarnya dan meracik keseharian dengan cultural generasi kegenersi. Kini alam yang memberikan kehidupan pada lintasan sungai Ajkwa telah tak bisa lagi diminum karena tercemar. Di sungai ini setiap harinya lebih dari 200.000 ton tailing tambang dibuang. Bahkan kebun sagupun tak bisa lagi tumbuh akibat tanah dan air yang tercemar. Sementara kehidupan mereka tetap miskin. Setiap hari penduduk papua menatap kosong tak berdaya, ketika lebih dari 6.000.000.000 Ton pasir tembaga dikeruk dan disalurkan lewat pipa pipa raksasa dari Grasberg-Tembagapura sejauh 100 kilometer ke Laut Arafuru, di mana kapal-kapal besar menunggu.  Sejak contract generasi pertama 1967 dengan hak konsesi 20 tahun, kemudian diperpanjang lagi dengan Contract Generasi kedua tahun 1991 yang akan berakir 2041. Yang menyedihkan Perpanjangan Contract ke Generasi kedua tidak menyertakan audite lingkungan dan keinginan Rakyat Papua. Malah memperluas wilayah konsesi menjadi dua kalipat dari Generasi yang pertama. Maka lengkaplah derita rakyat papua tanpa ada harapan untuk mendapatkan haknya.

Kita bertanya tanya bagaimana mungkin negara begitu saja tunduk dengan Asing dan membiarkan sumber daya alam dikangkangi tanpa memberikan manfaat maksimal khususnya bagi rakyat papua. Jawabanya mungkin karena faktor sejarah. Karena sebelum Irian direbut oleh Indonesia, sebetulnya ada deal khusus antara Soekarno dan JF Kennedy soal keinginan Indonesia untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Entah bagaimana deal tersebut. Namun yang jelas kepiawaian Soekarno memainkan kartu Soviet dihadapan AS telah membuat AS tidak punya pilihan lain kecuali mendukung semua keinginan Soekarno, termasuk dukungan politik untuk mengusir Belanda dari Irian Barat.

Tahun 1961 Soekarno di undang oleh JF Kennedy ke Washington. Ketika itu diperkenalkan kepada Soekarno seseorang bernama Augustus Long Belakangan nama ini berhubungan dengan Freeport untuk menguasai tambang Tembaga di Irian Barat. Selanjutnya Politik bergulir seperti agenda Soekarno dan JFK melalui PBB , dibuatlah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang memuat "Act of Free Choice" (Pernyataan Bebas Memilih). Akhirnya Belanda kalah tanpa kehilangan muka. Tapi setelah itu, Soekarno tak pernah melaksanakan deal tersebut walau Agustus Long tak pernah lelah menagih kepada Soekarno, sampai akhirnya Soekarno dijatuhkan dengna munculnya rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto  Tahun 1967, Freeport MacMoran menandatangani Contract dengan Indonesia untuk hak atas konsesi tambang tersebut. Bukan hanya AS merasa berhak atas Papua tapi juga inggeris dan Australia. Maklum saja kedua negara ini juga berjasa terhadap keunggulan AS memenangkan perang dunia kedua dan berperan ikut menekan Belanda untuk angkat kaki dari Irian tanpa memberikan dukungan apapun ketika konplik senjata dengan TNI merebut Irian.

Inilah yang harus dipahami oleh rakyat Papua bahwa apapun dukungan AS, Australia, Inggeris terhadap Perjuangan rakyat Papua untuk merdeka atau melepaskan diri dari NKRI tidak akan melahirkan kemerdekaan yang sejati. Bagaimanapun cita cita Soekarno untuk rakyat Irian sangat mulia dan kebenciannya kepada colonialism sudah jelas. Seharusnya ini dijadikan pegangan oleh para elite politik dan penguasa negeri saat ini agar bersatunya Papua dalam NKRI ditahun 1962 adalah untuk kemerdekaan sejati bagi rakyat Papua agar mereka mendapatkan keadilan dan kehormatan. Selagi anggapan keberadaan Papua seperti "deal" tahun 1962 dimana bagi bagi hasil perang dengan AS, Inggris, Australia maka selama itupula gerakan separatis tidak akan pernah padam. 

MENGUBAH KK MENJADI IUPK.
Di penghujung tahun 2012, Freeport menghubungi Pemerintah Indonesia untuk membahas perpanjangan Kontrak Karya (KK). Padahal Indonesia sudah ada UU No.4/ 2009 Tentang Minerba. Seharusnya tidak bisa lagi Freeport melanjutkan KK nya. Karena perbedaan KK dengan UU Minerba sangat jauh sekali. Tapi Freeport tidak peduli dengan adanya UU tersebut. Pemerintah Indonesia ketika itu dibawah kekuasaan SBY tidak bisa begitu saja menolak permintaan Freeprot. Maklum bahwa Freeport adalah perusahaan Asing dan sangat dekat dengan elite politik Amerika Serikat. Berseteru secara langsung dengan Amerika Serikat bukan sikap yang bijak bagi SBY. 

Karenanya keinginan Freeport itu di pertimbangkan oleh pemerintah SBY melalui perundingan yang intensif. Dalam perundingan itu, pihak Freeport tetap tidak ingin mengubah statusnya sesuai dengan UU MInerba, namun dapat menerima pasal pasal dalam KK Itu diubah sesuai dengan amanah UU Minerba. Makanya tanggal 19 Desember 2012 diadakan pertermuaan yang membahas 6 isu strategis renegosiasi amandemen kontrak karya yang mencakup luas wilayah, kelanjutan operasi, penerimaam negara, divestasi, pengolahan pemurnian, dan penggunaan barang, jasa serta tenaga kerja dalam negeri.

Hasil pertemuan itu tidak langsung di sikapi oleh SBY. Keadaan itu dibiarkan mengambang. Hampir dua tahun setelah itu, pada tanggal 25 Juli 2014, terjadi kesepakatan antara Pemerintah dengan Freeport bahwa status Freeport tetap berdasarkan KK dan dapat di perpanjang namun ketentuanya sesuai dengan UU Minerba, yaitu seperti IUPK. Hasil kesepakatan itu di tuangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Freeport Indonesia (FI) dengan pemerintah. Wilayah kontrak karya (WKK) disepakati 90.360 hektare dan projek area 36,640 hektare, divestasi 30 persen, pajak badan nailed down, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pajak lainnya prevailing sampai dengan tahun 2021, kelanjutan operasi pertambangan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pengolahan dan pemurnian akan dilaksanakan di dalam negeri dengan mewujudkan suatu fasilitas pemurnian tembaga tambahan di Indonesia dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja, barang, dan jasa dalam negeri.

Ketika awal berkuasa JKW menyadari bahwa masalah FI sangat sensitip karena melibatkan hampir semua elite politik nasional. Jokowi sadar bahwa pemerintah harus menindak lanjuti kesepakatan perpanjangan kontrak yang tertuang dalam memorandum of understanding (MoU) yang diteken semasa Pemerintah SBY. Perjanjian ini menjadi bagian tak terpisahkan, mengikat dua belah pihak Indonesia dan Freeport dan merupakan bagian dari amandemen kontrak. Kalau pemerintah Jokowi menolak memperpanjang, 3 tahun (tahun 2021) kemudian KK tetap berlaku sampai 2041 sesuai MOU itu. Kalau pemerintah tetap ngotot maka dipastikan akan kalah di Mahkamah international.  Karenanya negosiasi tidak lagi berkaitan dengan perpanjang KK tapi bagaimana memaksa Freeport mengakhiri generasi KK menjadi IUPK dan mematuhi ketentuan mengenai divestasi serta kewajiban membangun smelter. Jokowi tidak menggunakan pendekatan kekuasaan dan hukum. Karena kalau itu diterapkan akan menaikan citra FI dan menjatuhkan citra Indonesia di mata intenational. Dan bukan tidak mungkin memberikan jalan excuse bagi FI keluar dari tekanan hutang melalui reschedule. Kalau ini terjadi nafas FI semakin panjang. Pertarungan semakin berat.

Juga berdampak buruk secara international dalam upaya pemerintah menarik modal asing. Jokowi tidak bisa begitu saja membatalkan MOU yang sudah ditanda tangani. Namun melanggar amanah UU Minerba adalah juga bukan sifat Jokowi. Memang situasi yang sangat sulit secara politik. Lantas apa yang dilakukan Jokowi?  Jokowi bersikap tegas bahwa era KK sudah berakhir. Dia abaikan semua resiko itu. Jadi tidak akan ada celah untuk dilanjutkan. Andaikan ada pasal UU yang tidak sesuai dengan kelaziman maka pemerintah siap merevisi. Semua pengusaha tambang diperlakukan sama. Tidak ada perlakuan khusus. Semua harus mengikuti aturan mengenai Izin Usaha Penambangan (IUP). 

Yang jadi masalah adalah walau FI setuju dengan ketentuan yang diatur oleh UU namun tidak rela bila KK dihapus. Mengapa? Perbedaan KK dengan IUP yang diatur oleh UU Minerba adalah pada legitimasi menguasai wilayah / lokasi penambangan secara otonom. Sementara IUP adalah hak lokasi tetap ada pada PEMDA sesuai UU mengenai otonomi Daerah. Artinya PEMDA berhak atas PBB dan retribusi yang diatur dalam PERDA. Disamping itu ketentuan yang diatur oleh UU tentang keharusan membangun smelter dengan kapasitas yang dihasilkan oleh FI adalah tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan cepat sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh UU. Mengapa?

Membangun Smelter yang sesuai dengan kapasitas konsentrat yang dihasilkan FI setiap harinya membutuhkan Listrik yang besar. Dari mana listriknya? sementara Indonesia saat itu masih kekurangan listrik. BIla FI membangun sendiri Pembangkit listrik juga tidak mudah. Karena hak membangun ada pada Pemerintah dan kalaupun pemerintah memberi izin maka tidak mudah bagi FI untuk mengeluarkan dana lebih dari USD 2 miliar. Karena FI sudah masuk anak perusahaan dari Induknya yang sudah listing di bursa NY, yang kebetulan sedang mengalami krisis keuangan akibat harga minyak jatuh.

Namun sikap tegas Jokowi ini tidak begitu dianggap serius oleh sebagian elite Politik. Mereka menjanjikan banyak hal kepada FI bahwa mereka mampu melanjutkan KK. Alasannya mereka punya kartu truf untuk menekan JKW. Tentu dengan imbalan yang mereka dapatkan dari FI. Dari lobby bisik bisik ini, keadaan yang sederhana menjadi ruwet. Apalagi ada keinginan dari para pelobi agar divestasi saham FI dilakukan secara tertutup dan ini diamini oleh FI. Namun usulah divestasi tertutup disikapi oleh Pemerintah JKW bahwa divestasi harus melaui IPO atau pasar terbuka. Untuk hal ini pemerintah mendorong BUMN atau BUMD terlibat. Celah divestasi sebagai alat bancakan elite tidak lagi efektif.

Karena itulah FI tetap ngotot minta KK di perpanjang, dan bersedia mengubah pasal pasal yang ada dalam KK.  Dasarnya ya, MOU yang di tanda tangani oleh Pemerintah SBY itu. Tapi Jokowi juga tidak bisa begitu saja memenuhi kehendak FI. Karena walau MOU sudah ditandatangani tapi kan tetap harus sesuai dengan UU. Apalagi MOU di tanda tangani setelah adanya UU MInerba. Perundingan terus belanjut dibawah tekanan politik dari lawan yang begitu keras. Pada tanggal 23 Desember 2014. Pemerintah dan PT Freeport Indonesia kembali duduk dalam meja perundingan. Tapi kali ini Jokowi minta agar PEMDA Papua di libatkan. Di sini jelas Jokowi mengajak rakyat Papua ada bersama UU. 

Pada tanggal 23 Januari 2015, hasil perundingan itu melahirkan kesepakatan untuk memperpanjang MOU dengan syarat FI harus mematuhi terlebih dahulu isi yang ada dalam MOU tersebut, seperti ketentuan dimana FI harus membangun Smelter. Sepertinya Jokowi mengetahui kelemahan FI yang kesulitan memenuhi isi MOU itu tanpa ada izin prinsip perpanjangan KK. Situasi ini digunakan oleh Pemerintah untuk buying time sambil melihat situasi politik di Senayan yang masih di kuasai KMP. Makanya proses renegosiasi itu berlangsung lambat sekali. Prosesnya lebih dari 3 bulan sejak bulan juni 2015. 

Sementara itu Loby di tingkat elite Politik terus dilakukan oleh FI agar memastikan pemerintah mengeluarkan izin prinsip perpanjangan operasi berdasarkan KK. Itu sebabnya pada tanggal 9 Juli 2015, PT Freeport Indonesia mengirim surat mengenai Permohonan Perpanjangan Operasi. Dan surat itu bukannya di tanggapi positip oleh pemerintah malah pada tanggal 31 Agustus 2015, Dirjen Minerba mengirimkan surat teguran keras kepada FI atas ketidaktaatan FI dalam menyelesaikan amandemen Kontrak Karya. 

Negosiasi berlangsung keras. FI tetap tidak peduli dengan teguran Dirjen itu. Makanya pada tanggal 11 September 2015, Menteri ESDM Sudirman Said menjawab surat FI dengan nada keras agar FI mematuhi MOU. Apakan FI takut? tidak. Tetap aja pada pada tanggal 7 Oktober 2015, FI kembali mengirimkan surat ke Menteri ESDM terkait Permohonan Perpanjangan Operasi sesuai KK. FI begitu karena ada elite politik yang kasih angin sorga akan bisa perpanjang KK. Tapi lama lama FI semakin gerah dengan lobby elite politik. Sementara yang dijanjikan mengenai perpanjangan KK tidak juga terlaksana. Jokowi memang konsisten soal ini.

Akhirnya, pada tanggal 7 Oktober 2015, FI harus menerima kenyataan bahwa mereka harus tunduk dengan UU yang ada. Soal MOU jangan lagi dijadikan dasar untuk negosiasi. Sebagai kompensasi pemerintah memberiakn pre-commitment sebelum berakhir masa KK. Menteri ESDM mengirimkan surat kepada PT Freeport Indonesia yang menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia dapat terus melakukan kegiatan operasinya hingga 30 Desember 2021 dan PT Freeport Indonesia berkomitmen untuk melakukan investasi dan mempersiapkan diri menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dengan adanya pre-commitment ini maka FI punya kepastian hukum untuk melanjutkan investasinya di lokasi tambangnya, untuk meningkatkan produksi, tentu menigkatkan pendapatan devisa bagi Negara. Kelak bila tahun 2021, masa berakhir KK, FI tetap ngotot memperpanjang KK maka secara hukum FI default. Pemerintah tidak bisa disalahkan secara hokum dan pemerintah berhak untuk mengusir FI dari Indonesia. Apakah salah Jokowi memberikan pre-commitment kepada FI dan mengizinkan FI melanjutkan operasinya sampai berakhir KK tanpa harus tunduk dengan UU MInerba?  Tidak. Karena sebagaimana UU No. 4 /2009, sesuai pasal peralihan 169a yang menyebutkan bahwa Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Itu sebabnya, pemerintah Indonesia mengizinkan FI untuk ekpor konsentrat. Karena status FI masih sesuai dengan KK sebelum tahun 2021.

Jokowi menadatangani Peraturan Pemerintah no.1 tahun 2017 terkait perubahan status FI sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Jadi tamatlah era KK. We won. Freeport memilih patuh kepada pemerintah daripada perang di arbitrase international. Jadi masalah Freeport ini biasa saja dan tak ada urusan dengan tekanan dari AS atau apalah. Selagi UU itu belum direvisi atau di removed maka selama itu yang menang adalah rakyat indonesia. 

DIVESTASI FREEPORT INDONESIA UNTUK RAKYAT.
Walau Frerpot Mc Morant sudah setuju dengan berakhirnya generasi KK dan tunduk kepada UU MInerba tanpa syarat. Namun masih ada lagi yang harus Jokowi perjuangkan. Apa itu? Mengenai divestasi atau pelepasan saham FI kepada Pemerintah Indonesia. Maklum dalam UU MInerba tidak diatur secara detail mengenai Divestasi. Padahal divestasi ini hal yang sangat rumit dan sangat menentukan kepemilikan Indonesia atas FI dimasa mendatang. Freport McMorant bisa saja menggunakan program divestasi ini sebagai celah untuk menarik capital gain atas nilai future invetasi yang telah mereka tanam di FI. Dan kalau Jokowi tidak hati hati maka program divestasi ini jadi jebakan batman yang membuat pemerintah selalu lemah dihadapan asing.

Kembali Freeport Mc Morant sebagai pemegang saham utama FI mengeluarkan jurus mematikan kepada Pemerintah Indonesia dengan mengusulkan valuasi saham yaitu US$ 16,2 miliar atau sekitar Rp 225,18 triliun dengan hitungan kurs Rp 13.900 per dollar AS. Pemerintah Indonesia menempatkan Menteri Keuangan dan Menteri ESDM dalam negosiasi. Sebagai mana kita ketahui bahwa SMI adalah mantan Direktur World bank dan Jonnan, Mantan VP Citibank. Kedua orang ini memang ahli dalam negosiasi divestasi.  Mereka tahu bahwa FI tidak sebesar yang digembor gemborkan selama ini. Kalau mengacu harga saham Freeport-McMoRan Inc di Wallstreet harganya USD 13,59, itupun volume yang diperdagangkan rendah. Kini saham Freeport cenderung turun. Ya kalau FI paling tinggi USD 6 miliar.

Yang pasti program divestasi ini tidak akan terjadi seperti era Soeharto dan pemeritah sebelumnya. Dimana divestasi FI akhirnya jatuh kepada kroni penguasa. Dulu era Soeharto, divestasi FI jatuh ketangan Aburizal Bakrie sebesar 9,36 % melalui PT. Indocopper senilai US$213 juta. Namun, Ical hanya membayar US$40 juta. Sisanya sebesar US$ 173 juta share loan dari Freeport. Kemudian Bakrie melepas 51% saham indocopper kepada PT. Nusamba milik keluarga Pak Harto dan Bob Hasan seharga USD 315 juta. Tapi transaksi ini duitnya dari Freeport USD 254 juta, sedangkan Nusamba hanya menyetor US$61 juta. Enak kan. Kemudian sisanya 49% di jual lagi oleh Ical kepada Freeport senilai US$211,9 juta di pasar modal. Dahsyat engga.

Sesuai PP no 1 penawaran saham Freeport dimulai kepada pemerintah pusat. Jika tidak mampu diserahkan kepada pemerintah daerah atau ke swasta nasional, dan opsi terakhir dijual di Bursa Efek Indonesia. Jokowi memastikan proses divestasi ini tidak sama seperti Soehato dimana divestasi hanya cara cerdas para elite dan pengejar rente dapat uang mudah dan akhirnya negara tidak dapat apa apa karena secara tidak langsung memang tidak ada perubahan kepemilikan karena saham di kuasai oleh proxy Freeport sendiri.

Disamping itu Freeport juga minta kebijakan pajak kepada pemerintah. Padahal IUPK itu tarif pajaknya lebih rendah daripada Kontrak Karya.  Sebetulnya FI ingin terhindar dari ketentuan retribusi pajak air yang akan dintentukan PEMDA PAPUA. Ini jelas konyol. Karena itu hak PEMDA dan kebijakan pemerintah memaksa FI untuk mengubah menjadi IUPK agar keadilan daerah tercipta. Jokowi akan menolak ini. Dan FI tetap aja ngotot untuk dapatkan fasiltas pajak tunggal atau tidak tidak ingin pajak berganda karena retribusi Pemda segala.

***
Satu satunya ilmu pengetahuan yang bertolak belakang dengan nurani saya adalah akuisisi. Saya membaca banyak buku tentang akuisisi baik secara teknis akuntansi, keuangan maupun seni negosiasi. Namun yang paling mengerikan adalah prinsipnya yaitu buy low sell high and Pay later. Untuk menerapkan prinsip itu, Anda harus mempelajari karakter dan psikologi target. Harus memahami kekuatan target dan mendalami kelemahannnya. Nah, dalam proses akuisisi Anda harus menjadi pemain watak. Meyakinkan target bahwa Anda adalah malaikat penolong atau domba yang mudah di mangsa. 

Disamping itu Anda harus menguasai data dan informasi yang luas, bahkan gunakan operasi Inteligen dengan memanfaatkan banker, internal management dari target dan para mitranya. Proses sampai dia yakin bahwa Anda adalah malaikat atau domba tentu tidak mudah dan perlu waktu. Butuh kesabaran tinggi. Ingat bahwa target Anda adalah Businessman. yang smart dan dia punya bisnis bukan barang sampah. Kalau sampah ya engga perlu repot jadi target. Ingat bahwa saat tepat akuisisi adalah ketika target dalam kondisi lemah dan tak punya pilihan. Kalau dia lepas saham dalam keadaan kuat maka Anda pasti gagal mendapatkan deal sesuai prinsip strategi akuisisi. Mengapa? Karana akuisisi yang sukses dibayarnya bukan berasal dari uang sendiri tapi dari finansial resource. Apa mau dia dibayar pakai skema?

Nah kita ambil contoh kasus Freeport. Tahun 2013 FI sedang dilanda krisis keuangan akibat hutang dari Business oil and gas. Tahun 2014 sahamnya terus turun di bursa. Dan meraka mendapat peluang untuk fund Raising dari ekspansi bisnis tambang di Indonesia. Ekspansi ini disetujui oleh konsorsium bank. Mengapa? Karena memastikan FI mendapat perpanjangan kontrak selama 10x2 tahun. Sehingga portofolio FI dalam neraca konsolidasi FcMoran semakin ada kepastian nilai. Dan benarlah FCMoran focus memperpanjang KK melalui lobi dengan Pemerintah Indonesia. Namun hanya beberapa bulan setelah MOU ditanda tangani era sebelumnya, Jokowi berkuasa dan strategi Freeport kandas sudah.

Cara yang ditempuh oleh Team Jokowi adalah menggunakan seni Akuisisi untuk menaklukan FI. Caranya adalah Buying Time. Walau begitu banyak tekanan dalam negeri sampai tiada hari tanpa gaduh politik, namun Jokowi tetap bergeming. Sampai terus memberikan keyakinan kepada FI bahwa Pemerintah lemah dan komit. Tapi justru yang tidak dimiliki oleh FI dan juga kelemahannya adalah soal waktu. FI ditengah masalah Financial akibat portofolio bisnis migas merugi. Dan juga outstanding loan gigantik akibat rencana ekspansi yang stuck.  Tahun 2015 -2016 terpaksa melepas asset migasnya untuk bayar hutang dan masih belum cukup. Tambang lain yang dimiliki terancam untuk dilepas. Belum lagi ditengah situasi itu pasar memonitor kinerja tahunnya yang terus menurun. Harga saham jatuh dan rating undergrade. Dan Pemerintah Jokowi tetap hanya memberikan janji tanpa realisasi. 

Bulan Maret 2017 FI kembali kedalam perundingan dengan Team Jokowi. Saat itu atas dasar kepres Team Jokowi bersikap: take it or leave it. Waktu tersedia berpikir sangat singkat bagi Freeport. Akhirnya tiga bulan setalah itu Freeport harus menerima semua kondisi Pemerintah. Karana apa? Team Jokowi bersikap tegas pada timing yang tepat: Surrender or die. Dan Freeport memilih surrender melepas saham sebesar 51% tanpa ada hak atas replacement cost atas value mereka menemukan tambang tembaga dan emas dengan cadangan raksasa. Sekarang bagaimana bayar saham 51% itu?
***
“Bagaimana skema divestasi 51 % saham yang diajukan oleh Freeport Indonesia? Tanya teman saya dalam satu kesempatan bertemu di Pesawat.
“Sebelum saya membahas apa tujuan dibalik proposal Freeport maka ada baiknya saya sampaikan tentang siapa pemegang saham dari Freeport Indonesia. Pemegang sahamnya adalah Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (AS) – 81,28%, Pemerintah Indonesia – 9,36% PT. Indocopper Investama – 9,36%.” 
“Ya, Bagaimana usulan pemerintah atas divestasi 51% Saham FI itu? 
“Pemerintah inginkan PT Freeport Indonesia melakukan penerbitan saham baru, dimana pemerintah akan setor sampai 51% saham di Freeport Indonesia. Jadi bukan membeli saham yang dimiliki oleh pemegang yang ada tapi membeli saham baru. Dengan skema ini maka struktur permodalan Freeport Indonesia semakin sehat untuk melakukan ekspansi bisnisnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai saham perusahaan dimasa mendatang.”
“Loh kalau begitu, karena skema penerbitan saham baru (right issue) maka valuasi nya tergantung dari nilai net asset dari Freeport Indonesia, yaitu akumulasi laba ditambah modal disetor. Tentu berdasarkan hasil due diligent yang akan dilakukan pemerintah sebagai calon pemegang saham baru. Soal nilai cadangan tambang tidak di jadikan asset dan apalagi dari nilai cadangan itu dikerek berdasarkan nilai future sampai berakhirnya IUPK 2041.“ Mengapa? Kata teman saya mengerut kening.
“Program divestasi adalah penawaran tertutup perusahaan pemilik konsesi tambang kepada pemilik tambang sebenarnya. Ini wajar karena setelah sekian tahun Freeport menikmati laba maka seharusnya Freeport memberikan peluang kepemilikan saham kepada pemerintah. Peluang ini tidak dalam arti gratis tapi merupakan hak ambil bagian dalam bisnis yang ada melalui setoran modal sebesar yang disekapati. Di manapun negara yang memberikan konsesi tambang punya skema seperti ini.” Kata saya.
“Lantas bagaimana dengan proposal Freeport Mc Moran? 
“Freeport mengusulkan 51% saham itu dijual melalui IPO atas saham yang dimiliki oleh Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Jadi yang IPO bukan FI tapi Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Dengan skema ini maka pemegang saham dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc akan mendapatkan capital gain melalui valuasi saham atas nilai future 2041. Semakin besar saham itu di beli semakin besar masuk ke kantong pemegang saham Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Uang dari penjualan saham melalui IPO itu tidak akan memperbaiki struktur permodalan dari PT. Freeport Indonesia.”
“Mengapa? 
“Struktur saham FI tidak berubah. Yang berubah hanya susunan pemegang saham dari Freeport-McMoRan Copper& Gold Inc. Nah dengan IPO itu walau pemerintah hanya bisa menyerap katakanlah pada tahap awal sebesar 10% dari saham yang dilepas, namun marcap sudah terbentuk. Selisih saham yang belum di lepas di bursa itu dapat saja Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc me-leverage nya untuk tujuan strategis yang tidak terkait dengan Freeport Indonesia. Jadi kesimpulannya skema Divestasi yang diusulkan Freeport Mc Moran tak lebih adalah seni mendapatkan rente dari nilai saham yang mereka miliki, bukan untuk kepentingan jangka panjang PT Freeport Indonesia tapi untuk kepentingan pemegang saham existing. “
“Bingung kenapa pula Freeport-McMoran, Inc ngotot ingin skema divestasikan itu dikakukan segera? 
“Karena sudah menjadi strategi dari Freeport Mc Moran untuk mendapatkan uang kontan dari menjual sahamnya atas nama Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc di Freeport Indonesia. Tentu uang ini diperlukan untuk menyehatkan struktur bisnisnya di AS. Tapi sayang, rencananya ini mudah ditebak oleh pemerintah dengan mengunci berdasarkan kesepakatan bahwa divestasi tidak melalui IPO pada induk perusahaan dan mitra venture tapi melalui penerbitan suham baru di PT. Freeport Indonsia.  Apabila skema penerbitan saham baru untuk program divestasi ini disetujui maka BUMN akan mendapatkan tugas untuk membeli saham itu dan akan menambah portfolion BUMN sehingga akan meningkat nilai saham BUMN di bursa. “

Dalam aksi akuisisi memang orang harus menguasai secara detail segala pintu untuk masuk. Kalau hanya tahu satu pintu masuk maka dia cenderung jadi pecundang. Tidak ada financial resource akan mendukung cara akuisisi dengan cara konvensional, dengan single gateway. Demikian saya katakan ke teman ketika team akuisisi dari pemerintah bergerak melambung untuk mendapatkan mitra penyandang dana utama Freeport McMoran di Pt. Freeport Indonesia, Rio Tinto. 

“Mengapa sampai Rio Tinto begitu saja nyeberang ke Indonesia dalam opsi akuisisi lewat participating interest (PI) dan langsung di manfaatkan Indonesia? tanya teman saya.
“Sejak tahun 2013, Freeport McMoran sedang di rudung masalah likuiditas akibat salah masuk dalam bisnis yang bukan core mereka. Di era Jokowi, kelemahan Freeport ini di baca dengan baik oleh Pemerintah. Caranya, dengan buying time terhadap status Freeport. Sehingga reputasi Freeport di pasar uang semakin jatuh dan memaksa lembaga keuangan wait and see. Bagi dunia business, bila lembaga keuangan sampai wait and see, itu sudah lonceng kematian. Harus bergerak cepat untuk menyelesaikan masalah atau kematian akan mengakiri. Mungkin saja Freeport masih yakin bisa bertahan dengan janji dari elite Politik Indonesia yang bisa mengubah kebijakan Jokowi dalam hal divestasi yang sudah disepakati. Tapi dari hari kehari pihak Rio Tinto menyadari bahwa dia tidak bisa terus bersama Freeport dalam peperangan yang tak mungkin menang. Jokowi terlalu keras dilawan.”
“Makanya masuk akal bila Rio Tinto mendekati indonesia untuk melepas hak PI. “
“Tapi jangan dipikir bahwa pengambil alihan ini akan sama dengan mekanisme pembelian saham.”
“Mengapa? 
“Seperti diketahui, Rio Tinto merupakan pemegang participating interest di proyek Freeport Indonesia sebesar 40 persen. Rio Tinto memiliki perjanjian dengan Freeport Indonesia pada tahun 1990-an mengenai pendanaan. Sehingga, dalam operasional tambang Grassberg, Tembagapura terbagi dalam dua pemegang kendali 40 persen milik Rio Tinto dan 60 persen milik Freeport McMoRan. Artinya Rio Tinto mendapatkan 40% dari seluruh produksi Freeport hingga 2022. Namun, 40% itu bukan berbentuk saham.”
“BUMN mana yang akan ditugaskan ambil PI itu?
“Holdiing Company Tambang, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)”
“Bila PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) berhasil mendapakan hak PI dari Rio Tinto maka itu akan di koversi jadi saham. Freeport tidak punya pilihan. Karena mana ada orang berani melawan investor.? Maklum Rio Tinto penyandang utama Freeport.”
“Ya. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) akan bicara keras kepada Freeport Mc Moran, “Ikuti program divestasi Pemerintah Indonesia dengan melepas 51% saham ke Indonesia dengan skema replacement cost, bukan menurut mau anda sesuai harga pasar. Atau bayar hutang? engga mau, kami akan pailitkan anda.”. Kata saya. Teman saya mengangguk.
“Apa sih yang dimaksud dengan PI sebenarnya? 
“Analoginya PI itu sama dengan skema Ijon. Kamu punya tambang, dan pemilik modal kasih kamu hutang. Kamu bayar pakai hasil produksi dengan harga diskon. Itu namanya PI. Kalau kamu gagal bayar mellaui delivery maka kamu tetap wajib bayar hutang. Terus gimana kalau kamu engga bisa lagi produksi, karena izin di persulit pemerintah? kan kamu tersudut. Apalagi yang kasih ijon itu jual hak itu kepada agent pemerintah. Nah gimana? nilai sendiri. “
“Itu artinya Indonesia jadi predator? Kata teman saya. 
Saya hanya tersenyum berkata kepada teman, menghadapi hidup yang tidak ramah ini, hanya dua pilhan, mau jadi predator atau jadi mangsa. Bersyukurlah punya presiden yang menjadi petarung smart menghadapi kau mpredator asing, dan tampil sebagai pemenang. 
“Tapi bagaimana dengan harga hak PI? 
“Rio Tinto itu investor, dia udah pelajari bahwa dia tidak punya pilihan untuk menyelamatkan uangnya di Freeport kecuali cut loss dengan melepas hak PI, Itu. Jadi paham kan harga cut loss? Kata saya. 
“Teman saya dengan bengong berkata, “itu harga miring. Lebih murah dari beli langsung saham dari Freeport.” Saya tersenyum ditengah kebingungan teman saya. Dia pantas bingung walau dia juga pengusaha hebat. Apalagi pengamat kaum BOTOL, mana ngerti soal ginian. Kejauhanlah...Ini hanya dipahami oleh pemain uang dan tidak pernah jauh dari uang untuk bermain.

***
HEAD OF AGREEMENT.
Semua orang hanya melihat Freeport MCMoran sebagai perusahaan tambang raksasa. Bukan hanya raksasa tetapi juga punya akses politik yang sangat kuat di jantung kekuasaan di AS. Kini staf khusus Presiden Trump juga adalah pemegang saham dari Freeport. Pengalaman mereka dimanapun termasuk di Indonesia sangat ahli dalam hal suap kepada elite Politik. Mereka juga terlibat membiayai operasi inteligent AS untuk kepentingan hegemoni AS di wilayah operasi mereka. Contoh, dulu era Soeharto , divestasi FI jatuh ketangan Aburizal Bakrie sebesar 9,36 % melalui PT. Indocopper senilai US$213 juta. Namun, Ical hanya membayar US$40 juta. Sisanya sebesar US$ 173 juta share loan dari Freeport. Kemudian Bakrie melepas 51% saham indocopper kepada PT. Nusamba milik keluarga Pak Harto dan Bob Hasan seharga USD 315 juta. Tapi transaksi ini duitnya dari Freeport USD 254 juta, sedangkan Nusamba hanya menyetor US$61 juta. Enak kan. Kemudian sisanya 49% di jual lagi oleh Ical kepada Freeport senilai US$211,9 juta di pasar modal. Dahsyat engga.

Lantas bagaimana dengan Freeport sendiri apakah mereka ambil resiko dalam bisnis konsesi tambangnya ? tidak. Semua biaya investasi di keluarkan oleh Rio Tinto. Rio Tinto adalah perusahaan asal inggeris yang bergerak di sektor material. Perusahaan ini memproduksi batu bara, besi, tembaga, uranium, emas, dan intan. Perusahaan ini mempekerjakan 32.000 pekerja pada tahun 2004. Industri yang menjadi fokus utama Rio Tinto adalah industri pertambangan dan metal. Pada tahun 2014, Rio Tinto mendapatkan nilai penjualan sebesar AS$51,2 miliar dengan profit AS$3,7 miliar. Pada tahun yang sama, Rio Tinto menempati peringkat ke-109 dalam daftar Global 2000, sebuah daftar perusahaan terbesar di dunia yang diperingkat oleh majalah bisnis Forbes, dengan total nilai pasar (market value) AS$103,8 miliar dan total aset sebesar AS$111 miliar.

Bagaimana skema nya ? Rio Tinto mengeluarkan modal investasi kepada Freeport atas dasar Participation Interest. Apa itu participation interest ? Hak atas uang yang dikeluarkan untuk suatu pembiayaan dengan jaminan kontrol secara langsung terhadap perusahaan. Konpensasinya bukan berupa saham tetapi kapan saja dia bisa ambil saham kalau gagal bayar. Dalam bisnis tambang, umumnya pemilik PI mendapatkan jatah dari produksi tambang tampa harus keluar uang bayar pajak atas konsesi tambang itu. Dalam hal tambang di Papua itu, Rio Tinto mendapat jatah sebesar 40% dari produksi tambang dan 60% nya untuk Freeport. Dari 60% ini Freeport harus keluar uang untuk bagi hasil kepada pemerintah, bayar pajak, bayar uang politik dan lain sebagainya.

Jadi dalam bisnis tambang, memang pemegang saham Freeport hanya mengelola konsesi politik sambil tidur tiduran menikmati hasil tanpa keluar dana dan resiko. Semua resiko investasi dibayar oleh Rio Tinto dan semua akses tekhnologi dimiliki oleh Rio Tinto. Freeport Mc Moran hanya dipakai nama dan akses politiknya saja. Makanya negosiasi dengan Freeport sejak tahun 2011 selalu menemui jalan buntu. Mereka gunakan segala macam cara agar bisa bertahan. Tentu mereka menekan asset politik mereka di Indonesia agar mempengaruhi presiden dalam mengambil keputusan. Contoh ketentuannya dua tahun sebelum berakhir KK atau 2019 barulah diadakan negosiasi. Namun era SBY , CT yang ditunjuk ketua team negosiasi merekomendasikan agar ditanda tangani MOU dimana pemerintah sepaham akan memperpanjang KK menjadi Kontrak Karya dari 2012-2041. Ini sebetulnya melanggar UU 4/2009 tentang Minerba dimana era KK dihapus menjadi IUP ( izin usaha penambangan). MOU ini buah permainan Freeport dan pasti engga gratis.

Di era Jokowi, keadaan ini disadari sepenuhnya. Apalagi ketika Freeport mulai main kasar dengan mengadu domba Jokowi dengan elite politik Senayan dengan bocornya rekaman pembicaraan antara SN, Mures dan Petinggi Freeport. Jokowi tidak mau ladenin Freeport langsung. Disamping ongkos politik mahal, juga biaya tendang freeport juga mahal. Jadi gimana ? istilah china kuno, kalau ingin melumpuhkan Ular , pegang kepalanya. Jangan pegang ekornya. Ya pegang Rio Tinto. Intinya kalau kita mau ambil 51% saham Freeport dengan harga yang wajar, kalau mau wajar ya dengan berbagai cara. Kuasai PI dari Rio Tinto. Kalau Rio engga mau gimana ? Ya buat Rion Tinto stress. Larang ekspor dan persulit perpanjangan kontrak. Kemudian tunggu sampai Rio Tinto hilang trust terhadap Freeport yang hanya modal politik.

Bulan July 2018,ditandatangani Head of Agreement, maka proses akuisisi 51% saham Freeport Indonesia dapat berlangsung dengan efektif. Berdasarkan head of agreement itu, team financial engineering dari Inalum akan bekerja melakukan aksi korporat untuk mendapatkan dana melalui perbankan atau pasar uang. Tanpa harus keluar uang dari APBN dan Indonesia dapat menguasai saham mayoritas Freeport Indonesia dan tentu akan melanjutkan kerjsama dengan freeport termasuk dengan stakeholder bidang tekhnologi dan financial. Yang jelas tujuan akhir agar generasi KK closed file tercapai dan digantikan dengan IUPK berdasarkan UU 4/2009 tentang Minerba. Selanjutnya para insinyur Indonesia akan memimpin operasi tambang itu melalui Joint operation dengan Freeport. Rakyat Papua bukan hanya mendapatkan pajak tanah dan air tetapi juga dapat saham 10%. The mission accomplished. Thanks Pak Jokowi…

PURCHASING AGREEMENT.
September 2018 telah diteken Purchasing agreement antara Inalum sebagai holding tambang milik negara dengan Freeport. Purchasing agreement ini tidak mungkin bisa terlaksana bila Inalum ( purchaser ) tidak bisa memenuhi term yang ada pada Head Of agreement. Salah satu term itu adalah proof of fund atau fund confirmation dari first class bank. Proof of fund ini sebagai bukti bahwa dana sudah tersedia. Namun belum sampai ke tahap financial closing. Akan ada tahap lain yang harus dipatuhi dari Purchasing agreement tersebut. Apa ? itu adalah adanya IUPK ( izin Usaha Penambangan Khusus ) sebagai pengganti dari Kontrak Karya (KK.)

Setelah IUPK di terbitkan oleh Menteri ESDM maka pihak Inalum akan menyerahkan dokumen itu kepada pihak konsorsium bank. Maka uang akan mengalir ke seller ( freeport ). Uang ini bukan untuk pemegang saham freeport. Tetapi untuk modal segar Freeport dalam rangka ekpansi produksi. Mengapa ? karena yang dibeli bukan saham pemegang saham lama tetapi melalui Right issue atau penerbitan saham baru. Inalum masuk melalui SPV . SPV ini pemegang sahamnya adalah Inalum dan BUMD. Dengan masuknya Inalum maka pemegam saham lain akan delusi dan menempatkan Inalum sebagai mayoritas ( 51%).

Nah bagaimana Inalum dapatkan dana untuk akuisisi saham Freeport itu? Skema yang digunakan adalah LBO. Namun LBO ini harus didukung oleh exit strategi yang kuat dan exciting. Tanpa itu tidak ada bank yang mau biayai. Apalagi yang mengajukan pinjaman adalah Special propose vehicle (SPV). Atau perusahaan kertas. Pada tahap awal, skema LBO menggunakan fasilitas non recourse loan dengan LTV 70% atau sebesar Rp 39 triliun dan sisanya sebesar Rp 16 triliun dari kas Inalum yang ditempatkan di SPC. Apa non recouse loan itu.? adalah utang yang tidak dijamin oleh neraca. Atau istilah financing disebut dengan off balance sheet. Jadi apa jaminannya ? ya saham itu sendiri.

Karena Inalum tidak berhutang maka rasio neraca nya sangat longgar untuk melakukan exit dalam rangka refinancing untuk bayar utang SPC. Tentu trend nya akan ketahuan setelah divestasi terjadi. Kembali pertanyaannya adalah mengapa bank mau biayai proyek pengambil alihan ini? lagi lagi saya katakan ini adalah transaksi LBO bagian dari bisnis hedge fund. Yang dinilai itu bukan nilai sekarang tetapi masa depan. Pihak konsultant international berdasarkan data riset yang non disclosure berhasil mesimulasikan forcesting future value dari nilai saham itu. Bila harga PI sebesar USD 3,85 miliar maka Value asset itu dalam jangka panjang akan menjadi 90 miliar dolar. Apalagi setelah di perpanjang IUPK maka reserved tambang akan masuk dalam neraca. Ini akan mendongkrak saham naik sedikitnya mencapai 30 kali lipat.

Peningkatan value saham itu otomatis akan mendongkrak nilai saham dari PT. Inalum sebagai pemegang portfolio saham Freeport Indonesia melalui SPC. Maka tahap kedua ( exit ) adalah SPC melakukan refinancing melalui penerbitan Asset backed securities atau obligasi dijamin oleh saham. Obligasi diterbitkan sebesar Rp. 55 triliun. itu hanya 5% saham SPC Inalum di FI sebagai collateral. Uang hasil obligasi ini untuk melunasi hutang bank dan mengembalikan cash equity ke inalum. Tahap ketiga, adalah refinancing melalui right issue saham Inalum untuk melunasi hutang obligasi SPC. Tahap ketiga ini dilakukan setelah smelter dan tambang bawah tanah berproduksi. Mengapa? ya saat itu portfolio saham inalum pada FI sudah naik nilainya. Tahap 1 sampai dengan tiga itu di design dari awal melalui financial engineering dengan perhitungan yang rumit. Kesimpulannya Inalum akuisisi FI tidak keluar modal. Siapa yang modalin ? ya pasar. Darimana sumber pembayaran utang dan bunga ? ya dari deviden. Bagi orang awam , seakan mengangap Inalum sebagai BUMN berutang dan negara digadaikan. Engga begitu. Dunia udah canggih dan skema pembiayaan semakin maju. Memang hanya orang cerdas fnancial yang bisa memahami. Yang pasti era SBY engga ada yang mikir begini.

Jumat, 26 Oktober 2018

Luhut Binsar Panjaitan


Seorang purnawirawan Perwira Tinggi pernah berkata kepada saya bahwa Luhut Binsar Panjaitan ( LBP) bukan hanya punya integritas tinggi sebagai pribadi tapi lebih dari itu dia seorang yang jenius. Cepat belajar dan cepat menguasai keadaan. Ia adalah lulusan terbaik AKABRI angkatan tahun 70. Karenanya dia berhak mendapat penghargaan Adhi Makayasa. Konon katanya rating kelulusannya di AKABRI sampai kini belum ada yang mengalahkannya. Dia juga mengenyam latihan di pusat pusat pelatihan pasukan khusus terbaik dunia dengan rekor selalu terbaik. Dengan bekal itu dia ditugasi oleh TNI mendirikan sekaligus menjadi komandan pertama Detasemen 81 (sekarang Sat-81/Gultor) kesatuan baret merah Kopassus. Hasilnya Kopassus kini menjadi salah satu pasukan anti teror terbaik didunia. Ketika masih Pangkat Letnan dia ikut dalam operasi merebut Timor Timur dan kemudian berlanjut menjadi komandan tempur dalam beberapa operasi militer. Disamping pendidikan militer dia juga berkesempatan melanjutkan ke Universitas sampai ke luar negeri untuk mengambil gelar Masters in Public Administration, pada George Washington University, Washington DC, Amerika Serikat. Juga berkesempatan kuliah di National Defense University, Amerika Serikat. Selalu lulus dengan terbaik.

Kematangan sikap
Menjelang kejatuhan Soeharto tahun 1997, Luhut menjabat Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) TNI-AD dan kemudian dari tahun 1997 sampai tahun 1999 menjabat Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat (Kodiklat TNI AD). Jadi praktis dia menjauh dari gonjang ganjing politik yang melibatkan TNI dalam pengamanan proses kejatuhan Soeharto. Ketika Habibie naik sebagai Presiden, entah mengapa perwira hebat yang jenius itu akhirnya di hentikan karirnya sebagai PATI untuk menjadi Dubes di Singapore. Sebagai prajurit dia tidak bisa menolak perintah menduduki pos sebagai diplomat. Dan ketika Gus Dur naik sebagai presiden, dia masuk dalam kabinet Menteri perdagangan dan perindustrian. Tapi jabatannya hanya seumur kekuasaan Gus Dur sebagai presiden. Setelah 2001 karir di pemerihtahan berakhir. Luhut kembali ke masyarakat. Cita citanya ingin jadi KASAD atau PANGAB kandas walau dia termasuk perwira terbaik.

Mungkin karena sikap LBP yang dekat dengan ormas Islam tradisional dan tidak begitu saja mau diperintah kalau bertentangan dengan nuraninya. Ada cerita ketika menjabat Komandan KOREM 081/Dhirotsaha Jaya di Madiun, Jawa Timur , dia dapat perintah langsung dari LB Moerdani agar menghadang langkah Gus Dur jadi ketua NU. Maklum Gus Dur ketika era Soeharto bukan orang yang disukai, bahkan dianggap ancaman. Namun LBP menolak perintah itu dengan caranya. Akhirnya Gur Dur berhasil terpilih sebagai Ketua NU. Luhut tidak merasa terancam karirnya karena itu. Bahkan selanjutnya hubungan Gus Dur dengan Luhut semakin dekat walau mereka berbeda agama. Dari sana Gus Dur dapat memahami kehidupan islam sesungguhnya.

Karir Bisnis.
Koneksi bisnis Luhut sudah terjalin sejak dia masih sebagai Militer, Tugasnya yang pernah sebagat pejabat tinggi BAIS memang lebih banyak bergaul dengan kalangan konlomerat di era Soeharto. Ketika dia menjabat sebagai Dubes RI di Singapore, dia berhasil meyakinkan keluarga Salim untuk kembali berbisnis di Indonesia setelah masalah hutang diselesaikan di BPPN. Setelah keluar dari kabinet Gus Dur, tahun 2001 Luhut bersama istrinya, Devi, mendirikan yayasan misi sosial bernama Yayasan Del. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan sumber daya manusia Indonesia agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Karena sadar yayasan butuh dana dan dia tidak mau mengemis dana dari orang. Jalan yang ditempuhnya adalah masuk kemedan bisnis.

Tahun 2003 dia mendapat tugas dari Taufik Kiemas mencari solusi atas Hutang Kiani Kertas. Karena itu dia mendekati Prabowo agar mendapatkan akses pendanaan dari Hashim. Tapi setelah Kiani diambil alih dari Bob Hasan, dia keluar dari jajaran direksi Kiani. Dan memutuskan tidak lagi bermitra dengan Prabowo. Luhut mendekati sahabat lamanya yaitu Aburizal Bakrie yang sudah dikenalnya sejak masih bertugas di Timor Timur. Dari ical inilah dia dapat peluang untuk masuk bisnis batu bara. Ketika memulai bisnis batu bara sebelum tahun 2004 hartanya hanya Rp. 7,2 miliar.

Menurut teman saya, walau Luhut bukan orang bisnis tapi strategi militer dia terapkan dengan baik dalam bisnis. Dia paham sekali akan pentingnya jalur logistik, SDM dan mitra strategis. Makanya dia memilih 3 (tiga) konsesi area tambang batubara seluas 7087 di Kalimantan Timur. Area-area tambang yang berdekatan ini, yang dikelola oleh 3 (tiga) anak perusahaan, berada pada lokasi tambang yang dekat jaraknya dengan pelabuhan setempat. Pembangunan pertama pada aset greenfield dimulai dengan PT Indomining pada tahun 2007. Nasip bagus berpihak kepada Luhut. Harga batubara melambung. Dia untung besar. Dari keuntungan ini dia membangun area tambang atasnama PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) pada tahun 2008. Harga batubara terus melambung dan dia ekspansi lagi dengan membangunan area tambang PT Trisensa Mineral Utama (TMU) pada tahun 2011.

Dari pendapatan Bisnis tambang ini , Luhut melakukan gerakan cepat seperti Kopassus, dengan membentuk team khusus hebat lulusan luar negeri sebagai Kapten melakukan ekpansi bisnis ke sektor Pembangkit listrik, Perkebunan Sawit, Industri. Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 dia berhasil mendirikan 16 perusahaan. Tanggal 6 Juli 2012 Toba Bara mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan ticker TOBA dan merilis sebesar 210.681.000 saham atau 10,5 % dari jumlah modal disetor, dengan perolehan dana sebesar Rp 400.293.900.000. Luhut pernah tercatat sebagai pembayar pajak terbesar di Indonesia dan berdasarkan laporan kekayaannya tahun 2015 mencapai Rp 660 miliar. Tentu kini dia anggota kabinet terkaya di era Jokowi.

Politik
Ketika Ical mencalonkan diri sebagai Presiden, Luhut ditunjuk sebagai ketua tim Sukses Ical. Luhut kenal Ical bukan hanya setahun tapi puluhan tahun ketika dia masih perwira pertama. Dan Ical juga banyak membantunya ketika awal berbisnis. Namun ketika Ical bergabung dengan Prabowo, dia lompat ke Jokowi. Mungkin Luhut tahu persis karakter Prabowo dan dia punya pengalaman pahit bermitra dengan Prabowo. Walau Ical marah besar dan jajaran golkar juga marah, namun Luhut tetap mengikuti nuraninya berada di tim Jokowi. Apalagi Luhut sudah mengenal Jokowi sejak tahun 2009 dan bermitra dalam bisnis furniture pada PT Rakabu Sejahtera, Solo. Luhut tahu persis bahwa Jokowi orang yang jujur, cerdas, kreatif dan punya prinsip karakter yang kuat. Ketika Jokowi terpilih sebagai presiden, partai pendukungnya tidak menginginkan LBP masuk dalam kabinet. LBP tenang saja. Namun setelah itu Jokowi mengangkatnya sebagai kepala staf kepresidenan. Terbukti dia membantu banyak tugas Jokowi dalam melakukan reformasi Migas dan pangan. Hasilnya luar biasa. Dan elite politik PDIP bisa menerima bila akhirnya LBP masuk dalam kabinet sebagai Menko Polhukam.

Kesimpulan

Kalau ada issue negatif tentang LBP maka itu tidak beralasan., Apalagi menuduh LBP sebagai otak masuknya TKA asal China ke Indonesia. LBP punya karakter yang kuat dengan mengutakan nuraninya. Jangankan sama china, sama rekan bisnis saja dia bisa tegas untuk keluar bermitra kalau bertentangan dengan nuraninya. Bahkan dalam tugas sebagai militer dia tetap mengikuti nuraninya untuk tidak mengikuti perintah atasannya menjegal Gus Dur. Sebagai prajurit yang didik berpuluh tahun dalam disiplin bela negara, sikap nasionalisme LBP tidak perlu diragukan. Mau bukti? Ketika menjabat sebagai Menkopolhukam dia berhasil mencabut hak pengatur lalulintas udara oleh singapore dan diserahkan kepada TNI AU. Dan mencabut konsesi kapal perang singapore melakukan latihan militer di perairan Indonesia kecuali latihan bersama dengan TNI. Padahal itu sudah berlangsung sejak era Soeharto. Dari dulu china punya Nine-dashed line yang di claim sebagai wilayahnya menjorok hingga perairan Natuna. Perundingan LBP dengan china, berhasil mengeluarkan Indonesia dari nine dashed line itu sehingga indonsia tidak masuk dalam sengketa laut china selatan dengan china

TNI ,islam, nasionalis.

Soekarno jatuh.  AS ada dibalik itu. Soeharto terpilih sebagai presiden. Selanjutnya bisa ditebak bahwa bandul politik dan kebijakan harus sesuai dengan agenda AS terutama dalam kancah perang dingin antara Blok Barat dan Unisoviet. Hampir semua kebijakan ekonomi Indonesia didukung oleh AS bersama sekutunya seperti Jepang, Eropa Barat. Indonesia terus membangun tiada henti sampai akhirnya Soeharto dapat gelar Bapak Pembangunan. Namun setelah perang dingin usai tahun 1991, masa masa terindah bersama AS berkahir sudah. AS tidak melihat lagi Soeharto sebagai golden boy. AS butuh pemimpin yang visioner di Indonesia. Dari tahun 1991 terjadi faksi di kubu TNI. Mengapa TNI? karena unsur kekuatan orde baru ada pada TNI. Suka tida suka Golkar juga bagian dari TNI.  Orde baru hanya bisa dijatuhkan oleh TNI. Bukan oleh kekuatan manapun.

Soeharto sadar itu. Dia tidak bisa terus bergantung kepada TNI. Makanya sejak tahun 1990, dibentuk ICMI. Kelahiran ICMI bukanah kebetulah sejarah belaka, tetapi erat kaitannya dengan perkembangan global dan regional di luar dan di dalam negeri. Menjelang akhir dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, dunia ditandai dengan gejala akan berakhirnya perang dingin dan konflik ideologi. Seiring dengan itu semangat kebangkitan Islam di belahan dunia timur ditandai dengan tampilnya Islam sebagai ideologi peradaban dunia dan kekuatan altenatif bagi perkembangan perabadan dunia. Sejak  tahun 1991 Soeharto mulai memberi peran lebih luas kepada ICMI masuk dalam kabinet. Keadaan ini dibaca oleh TNI, terutama ketika ICMI mulai menguasai posisi penting di Golkar. 

Bagi Barat ( AS) kebangkitan Islam ini menjadi masalah yang serius karena itu berarti hegemoni mereka terancam. Apa yang diproyeksikan sebagai konflik antar peradaban lahir dari perasaan Barat yang subjektif terhadap Islam sebagai kekuatan peradaban dunia yang sedang bangkit kembali sehingga mengancam dominasi peradaban Barat. Yang pro kepada kekuasaan yang berbasis Islam adalah Soeharto. Dari situasi inilah TNI mulai terpecah. Secara diam diam, Faksi pun terbentuk di internal TNI. Mengapa sampai terjadi faksi di TNI ? karena islam yang dimaksud Soeharto bukan islam tradisional yang sudah terbukti setia kepada NKRI. Soeharto selalu curiga kepada NU dan Muhammadiah. Melalui Prabowo Subianto yang juga menantunya , Soeharto mulai melakukan pendekatan kepada kaum islam moderat, seperti Amin Rais, Nurcolis Madjid, dan lain lain. Dan juga meng eliminate perwira yang tidak sejalan dengan agenda Soeharto.

Jenderal yang paling di curigai oleh Soeharto adalah LB Moerdani. Ditengah semakin kuatnya cengkraman ICMI dalam Kabinet  Soeharto paska Pemilu, LB Moerdani menyampaikan ide bagaimana menjatuhkan Soeharto. Itu disampaikannya di kediaman Fahmi idris dan dihadapan eks aksi 66 seperti Cosmas Batubara, dr. Abdul Ghafur, Firdaus Wajdi, Suryadi; Sofjan Wanandi; Husni Thamrin dan sejumlah tokoh lainnya. Moerdani berbicara mengenai Soeharto yang menurunya, 'Sudah tua, bahkan sudah pikun, sehingga tidak bisa lagi mengambil keputusan yang baik. Karena itu sudah waktunya diganti'...Benny kemudian berbicara mengenai gerakan massa sebagai jalan untuk menurunkan Soeharto.” Tetapi ide ini ditolak keras oleh Firdaus yang hadir dalam pertemuan itu. 'Kalau menggunakan massa, yang pertama dikejar adalah orang Cina dan kemudian kemudian gereja.' “ (Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, Penerbit Mizan, hal. 316).

Dalam buku 'Tragedi Seorang Loyalis', saat menjabat Panglima ABRI Moerdani memberi komentar mengenai bisnis anak-anak Soeharto. Soeharto marah dan mecopot jabatan Moerdani. Dalam buku Sintong Panjaitan (komandan Den81 yang menyerbu Woyla), disebutkan Prabowo pernah merencanakan menculik Moerdani karena tuduhan makar. Prabowo Subianto tidak memberi komentar mengenai peristiwa ini dalam bukunya. Perwira lain yang di curigai oleh Soeharto itu diantaranya adalah , Try Soetrisno, Agum Gumelar dan AM Hendropriyono, Fachrul Razi, Ryamizard Ryacudu, Luhut BInsar Panjaitan; Sintong Panjaitan, Sutiyoso; Soebagyo HS. Walau semua Pati itu berpretasi hebat namun karirnya tergantung dari rekomendasi Prabowo Subianto sebagai menantu kesayangan Soeharto.

Jusuf Wanandi dalam memoarnya menulis bahwa ketika Presiden Soeharto berhasil menetralisir pengaruh Try Soetrisno dengan menempatkan Feisal Tanjung dan Prabowo Subianto , praktis tidak ada lagi yang bisa dilakukan Benny Moerdani connection. Karenanya Soeharto menempatkan semua harapan kepada Wiranto. Tetapi Soeharto salah menilai tentang Wiranto. Setelah dilantik sebagai Panglima ABRI, diketahui Wiranto menghadap Benny Moerdani dan meminta supaya setiap bulan bisa bertemu. Tanggapan Benny menurut Jusuf Wanandi dan Salim Said ( dalam bukunya “Menyibak Tabir Orde Baru, hal. 365-366; Salim Said, hal. 320) adalah "Jangan berilusi, orang tua itu [Soeharto] tidak menyukai saya, tidak percaya kepada saya. Anda harus tetap di sana karena Anda satu-satunya yang kita miliki. Jangan membuat kesalahan karena kariermu akan selesai jika Soeharto tahu Anda dekat dengan saya.”. Apakah Soeharto benar benar tidak tahu kalau Wiranto main dua kaki ? tentu tahu.  Makanya Soeharto lebih mempercayai menantunya Prabowo Subianto untuk mengawasi sepak terjang Wiranto bersama stafnya seperti SBY yang ketika itu Kasospol.  

Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dan apa sebenarnya yang terjadi pada krusuhan pada tanggal 13, 14, dan 15 Mei 1998 yang menewaskan 1.880 orang itu. Yang jelas kejadian itu panglima ABRi adalah Wiranto yang baru menjabat bulan Maret 1998. Tentu peristiwa itu tidak datang begitu saja. Tanpa persiapan dan rencana yang matang tidak mungkin amuk massa yang begitu besar dan massive dapat terjadi. Dalam hitungan jam dapat membakar sebagian besar ibu kota. Ini jelas operasi militer. Wiranto masuk dalam kancah kekacauan yang sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Wiranto ada pada waktu dan tempat yang salah. Karenanya dia harus bersikap. Wiranto tentu tahu ada faksi di tubuh TNI. Ada yang pro ke Golkar ada yang pro ke Soeharto dan ada juga yang pro demokrasi.  Pada moment menentukan sikap, Wiranto menentukan pilihan kepada Pro demokrasi. Dia  bertekad akan mengawal proses suksesi dari Rezim Soeharto ke Habibie dan kemudian masuk proses reformasi dengan diamandemennya UUD 45. 

Namun suksesi ke Habibie tidak diinginkan oleh Prabowo Subianto. Sehari setelah Habibie dilantik sebagai Presiden menggantikan Soeharto, dia mencopot Letjen Prabowo Subianto dari jabatan Panglima Kostrad pada 23 Mei 1998. Mengapa ? Karena Habibie mendengar laporan Panglima ABRI Jenderal Wiranto mengenai pergerakan pasukan Kostrad secara besar-besaran dari luar kota menuju Jakarta. Selain itu, sebagian di antara pasukan itu disebut telah "mengepung" kediaman Habibie di Kuningan dan Istana Kepresidenan. Wiranto juga tahu proses penculikan aktifis pro demokrasi dari periode Desember 1997 hingga Februari 1998 dilakukan oleh Prabowo di era Panglima Faisal Tanjung. Artinya Prabowo memang punya agenda tersendiri dengan adanya chaos yang sehingga lengsernya Soeharto. Tetapi pada moment itu, Soeharto lebih percaya WIranto untuk melewati proses suksesi secara UU. Padahal tadinya mungkin Prabowo berharap Soeharto mengeluarkan dekrit menunjuk dirinya sebagai Penguasa transisi.

Habibie berkuasa tidak lebih 17 bulan. Faksi Habibie di Golkar adalah kaum intelektual islam yang moderat. Faksi ini umumnya di dominasi oleh almuni HMI yang ada di GOLKAR. Namun dalam kurun waktu yang singkat kekuasaanya itu Habibie tidak bisa jauh dari faksi TNI yang pro Soeharto dan pro demokrasi. Elite Golkar tidak suka ini. Karenanya ketika Akbar Tanjung berhasil merebut ketua Umum Golkar dari Harmoko  dan menggusur semua kekuatan TNI Pro Soeharto di DPP, Golkar pun menolak pertanggungan jawab Habibie sehingga Habibie dilengserkan secara kuntitusi dihadapan sidang MPR/DPR. Tanpa ada amarah dan selalu dengan wajah senyum menyaksikan detik detik berakhirnya sejarah dia sebagai pemimpin di negeri ini. Kekuasaan berikutnya walau jelas PDIP sebagai pemenang pemilu. Namun poros tengah islam dibawah koordinasi Amin Rais berhasil menempatkan Gus Dur sebagai Presiden dan Megawati sebagai wakil.

Siapa yang ada dibalik terbentuknya poros tengah itu? tak lain adalah Wiranto bersama faksi TNI yang pro demokrasi termasuk SBY. Ketika itu SBY adalah kasospol ABRI. Dia bertugas menjalin komunikasi dengan kekuatan politik dari golongan manapun terutama dengan islam. Hubungan dengan ormas islam sudah terjadi lama sejak SBY masuk ke Markas ABRI. Bersama LBP , SBY punya akses kesemua petinggi Ormas islam. Secara tidak langsung SBY berperan melakun silent revolution dikalangan patron umat islam agar punya kekuatan untuk bersatu dalam politik. Bukan hanya kepada kelompok islam, kepada pro demokrasi juga hubungan SBY bagus sekali. Waktu peristiwa 27 Juli 1996 penyerbuan markas PDIP yang memakan korban tidak sedikit itu, SBY adalah Kasdam Jaya yang pangdamnya adalah Soetioso. Hubungan antara Megawati dengan SBY. Gus Dur dengan SBY, sudah terjalin lama. Makanya jangan kaget ketika Era Gus Dur, SBY dapat posisi Menteri Pertambangan dan energi. Era Megawati jadi MenkoPolkam. Andaikan waktu itu SBY adalah faksi yang pro Soeharto, mungkin Megawati sudah dihabisi. Tetapi ini Megawati seakan dilindungi dari pihak yang ingin menghabisinya. Soetiyoso diangkat jadi Gubernur DKI periode kedua ketika presiden Era Megawati.

Lantas siapakah Godfather dari faksi TNI pro Demokrasi itu ? dia adalah nasionalis sejati. Dia adalah Try Soetrisno. Semua mereka seperti Wiranto, SBY, Agum Gumelar, AM Hendropriyono, Fachrul Razi, Ryamizard Ryacudu, Luhut Panjaitan; Sintong Panjaitan, Sutiyoso; Soebagyo HS adalah faksi Try Soetrisno. Hubungan Try Soetrisno dengan ormas islam terutama NU dan Muhamamdiah sangat kuat. Try Soetrisno mendukung lahirnya PKB, PAN, PK. Tujuannya agar umat islam punya wadah perjuangan secara politik. Bagaimanapun islam adalah asset nasional yang harus menjadi kekuatan real dalam membangun bangsa dan negara. Namun konsesi politik dan dukungan ini dalam konsep faksi Try Soetrisno adalah Pancasila dan UUD 45. Artinya semua kekuatan yang ada di indonesia harus dalam bingkai Pancasila dan UUD 45.  Posisi Try Soetrisno ini dibuktikan dengan terpilihnya Gus Dur  sebagai presiden dalam Voting sidang Umum DPR/MPR. Di era Gus Dur, TNI di reformasi dengan kembali ke fungsinya sebagai prajurit profesional. TNI hanya patuh kepada UU. Tidak lagi berpolitik. Namun para purnawirawan TNI terus melanjutkan faksi itu dengan ikut mempengaruhi situasi politik dalam negeri. Semua faksi bersatu ketika  terjadi konflik antara Gus Dur dan DPR. Apalagi saat Gus Dur menerbitkan dekrit tentang pembubaran MPR/DPR serta pembekuan Partai Golkar. Ini  sama saja perang kepada semua faksi yang ada di TNI. Walau sudah ada UU TNI yang tidak berpolitik dan patuh kepada UU, namun TNI tidak mau loyal kepada Gus Dur untuk mengamankan Dekkrit Presiden itu. Gus Dur di jatuhkan karena murni masalah politik. bukan karena masalah skandal Bulog.

Tahun 2004 SBY terpilih sebagai presiden lewat Pemilu langsung sesuai UUD 45 yang sudah di revisi di era Megawati. Semua grand design Try Soetrisno untuk membangun kekuatan islam , nasionalis dan demokrasi dalam bingkai NKRI dan Pancasila jadi berantakan. SBY menggunakan kekuatan akar rumput islam dan Golkar yang selama dia menjabat Kasospol dan Menko Polkam sangat dikuasai orang orangnya, dan tentu sudah dia bina tahunan sesuai potensi mereka. Darimana dananya ? Mantan Diplomat H Cholid Mawardi dan analisis Mantan Direktur Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), AC Manulang yang kini dikenal  sebagai pengamat inteljen di Asia. Menurut Cholid yang juga mantan Ketua PBNU itu, Amerika sangat berkepentingan dalam pesta demokrasi pemilihan presiden langsung di Indonesia. Mereka telah menurunkan tim dengan dukungan dana yang tidak terbatas. Amerika, lanjut Cholid, dinilai telah  bertransaksi dengan  salah seorang calon presiden untuk mengamankan kepentingan negerinya di Indonesia.

"Bayangkan, Collin Powel ke Jakarta hanya menemui SBY, menghadap presiden Megawati juga tidak. Ini  mengandung makna tertentu,"katanya. Ia juga mensinyalir telah terjadi deal ekonomi dan politik untuk kepentingan Amerika di Indonesia seperti Freeport, Mobil Oil dan pengamanan selat Malaka. Desas-desus juga menyebutkan, Amerika melalui SBY akan menjadikan sebuah pulau di barat Padang sebagai pangkalan  militer menggantikan Pangkalan Subik. Sementara itu, AC Manulang  mengatakan, Amerika Serikat (AS) telah jauh-jauh hari menyiapkan calon presiden (capres) dari militer,  Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono. Karena itu, pemilihan presiden secara langsung yang untuk pertama kali  digelar di Indonesia, tak lepas dari campur tangan Amerika Serikat (AS). Melalui agen intelijennya, CIA, AS ingin agar presiden Indonesia mendatang berasal dari purnawirawan militer.

Menurut mantan Direktur Bakin ini, capres berlatar militer dianggap mampu menjalankan grand strategy global AS, yaitu memberantas terorisme. "Sipil dianggap tidak mampu menindak tegas kelompok Islam radikal, yang oleh Amerika disebut sebagai geng teroris di Indonesia. Manullang menambahkan, pada pemilu presiden putaran pertama lalu, CIA dihadapkan pada dua pilihan yang imbang, yaitu Jenderal (Purn) Wiranto dan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keduanya dianggap memahami grand strategy global AS tersebut. Namun belakangan, sebelum masa pencoblosan 5 Juli lalu, Wiranto lebih cenderung mendekati kelompok Islam garis keras. Karena itu, akhirnya CIA mendukung SBY.

"Kenapa Wiranto nggak didukung CIA? Dia itu dekat dengan kelompok Islam, yang oleh Amerika dicap sebagai separatis. Kita lihat hasil pemilu di Pesantren Al-Zaytun, lalu hasil musyarawarah para habib dan kiai dari FPI dan MMI di Gedung Joeang beberapa pekan sebelum pemilu presiden. Jelas sekali, mereka menolak SBY dan mendukung Wiranto. Ini semua dilaporkan anggota CIA ke CIA Pusat di Amerika. Lalu pimpinan CIA menginstruksikan agar Wiranto jangan didukung," ujarnya. Dengan demikian, tambah Manullang, siapa yang harus didukung CIA sudah jelas, karena tinggal satu calon. Megawati tidak mungkin, karena dianggap telah gagal menjalankan misi CIA. Amien Rais pasti tidak akan didukung CIA, karena dianggap salah satu pimpinan Islam garis keras. Sedang Hamzah Haz, tak pernah masuk pilihan karena pasti tidak akan menang. "Jadi Amerika itu sudah mempersiapkan SBY sejak jauh-jauh hari untuk jadi presiden," katanya. Doktor sosiologi politik lulusan Universitas Mainz Jerman ini yakin, sebenarnya siapapun yang didukung CIA pasti akan memenangkan pemilu di Indonesia.  

Alasan dia, kerja AS sangat profesional. Untuk menjalankan misinya di Indonesia, CIA telah menyusupkan 60 ribu intelijennya di Indonesia sejak sebelum pemilu legislatif 2004 lalu. Mereka adalah warga Indonesia yang telah mendapatkan pendidikan intelijen di luar negeri. Karena itu, keberadaannya sulit dikenali. "Soal ini kan pernah diakui oleh KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu, bahwa ada sekitar 60 ribu intelijen asing di Indonesia," ujarnya. Lebih lanjut Manullang menilai, siapapun capres yang didukung CIA pasti akan memenangkan pemilu presiden putaran kedua. "Siapa yang akan jadi presiden Indonesia ke depan, sebenarnya namanya sudah ada di tangan Amerika. Kan mereka yang men-setting. Bahkan bukan hanya Indonesia, CIA juga berperan dalam suksesi kepemimpinan nasional di beberapa negara di dunia," ujarnya. Setelah itu, masih menurut Manullang, presiden yang didukung CIA akan dikendalikan oleh AS jika sesudah terpilih. Agendanya ya Agenda AS.

Tahun 2009. Megawati mencalonkan diri sebagai Presiden dan berpasangan dengan Prabowo. Secara tidak langsung Megawati mencoba menarik dukungan dari TNI Faksi Cendana dengan menjadikan Prabowo sebagai Cawapres. Namun kekuatan ini tidak significant untuk menghadapi SBY yang justru didukung oleh barisan islam yang berhasil dikendalikan lewat silent revolution. Nah Tahun 2014, SBY tidak lagi dilirik oleh AS. Karena kekuasaan ada pada Partai Demokrat. Sementara koneksi SBY ada pada partai Republik. Partai Demokrat AS inginkan pemilu berlangsung tertip dan demokratis tanpa ada rekayasa apapun. Megawati terpaksa tidak lagi maju sebagai capres. Namun Mega butuh PDIP menjadi partai penguasa dan karenanya dia butuh figur yang disukai rakyat. Pemilihan Jokowi sebagai Capres lebih karena Jokowi adalah satu satunya calon yang tidak bersinggungan dengan faksi politik nasional. Karenanya Akan mudah menarik faksi TNI bergabung. Jadi beban sejarah atau masa lalu hampir tidak ada. Tentu dengan rekam jejak seperti itu akan memudahkan Jokowi menghadapi konstelasi kekuatan dalam negeri maupun luar negeri kelak bila dia terpilih sebagai presiden

Namun ketika dukungan Faksi TNI Try Soetrisno kepada PDIP atas Capres Jokowi, partai lain yang merasa punya hubungan dengan faksi TNI Try Soetrisno merasa ditinggalkan. Mereka tidak bisa menerima. Mengapa harus PDIP? mengapa bukan Partai islam yang jelas jelas punya sejarah dekat dengan TNI. Mengapa bukan Golkar yang jelas didirikan oleh TNI. Tetapi Try Soetrisno tetap dengan sikapnya. Bahwa dia ingin PDIP yang maju dan capresnya didukung. Semua Elite TNI binaan Try Soetrisno tentu ada dibelakang Jokowi. Mereka adalah Wiranto, Agum Gumelar, AM Hendropriyono, Fachrul Razi, Ryamizard Ryacudu, Luhut Binsar Panjaitan; Sintong Panjaitan, Sutiyoso; Soebagyo HS. Bahkan termasuk SBY adalah pihak yang secara tidak langsung mendukung Jokowi. Tentu dengan cara yang rumit dan menentukan sekali. Mengapa begitu solid dukungan itu ? karena yang dihadapi adalah Prabowo Soebianto yang jelas lawan faksi Try Soetrisno. Sebetulnya antara TNI dan ormas Islam tidak punya masalah. Yang punya masalah itu adalah PDIP dengan ormas islam. Mungkin hubungan yang mesra antara PDIP dengan NU. Mungkin faktor sejarah dimasa lalu dimana NU berhasil membuat pecahnya barisan islam dalam Masyumi. Kemudian bergabung dalam barisan nasional yang dibentuk oleh Soekarno : NASAKOM.

Kemenangan Jokowi atas Prabowo dalam Pilpres 2014, telah membuat faksi TNI Pro cendana dan kelompok islam meradang. Khususnya ada ormas islam  seperti FPI, FUI yang punya koneksi dengan jaringan islam international seperti HT, Al Qaida, Ikhwanul Muslim (IM)) sangat mengenal dekat siapa itu Wiranto. Karena dulu mereka berdiri atas prakarsa Wiranto. Era SBY mereka berperan sebagai pressure group yang sering dimanfaatkan oleh Faksi TNI Try Soetrisno. Bahkan HRS pernah masuk penjara di era SBY. Tidak sedikit orang FPI yang meninggal di penjara di era SBY. Saat sekarang ormas islam yang anti Jokowi /PDIP adalah mereka yang tadinya dibina oleh TNI. Para PATI yang turut membina itu semua ada dikubu Jokowi sekarang. Hanya saja ormas islam itu sekarang mereka tidak diposisi Jokowi tetapi di posisi Prabowo. Antara Prabowo dan kekuatan islam, punya agenda yang berbeda. Saat sekarang mereka bersatu untuk mencapai target ganti presiden. Kalau tercapai target ini maka selanjutnya bicara konsesi politik yang tentu berujung konsesi bisnis. Apakah mudah? tidak juga. karena sistem negara kita menganut trias politika. Presiden tidak otomatis berkuasa penuh. Tanpa dukungan DPR , Presiden tidak akan bisa melaksanakan fungsi UU nya. Prabowo akan melakukan hal sama seperti mertuanya. Islam hanya dimanfaatkan untuk naik tangga. Setelah sampai diatas , maka islam adalah pihak pertama yang akan di kebiri. Mengapa? apapun faksi TNI itu, idilogi mereka jelas adalah Nasionalis. Jadi islam dan komunis itu tidak ada kamusnya  dalam dokrin TNI. Dokrin TNI adalah PANCASILA. Itu final!

Jadi sejak jatuhnya Soeharto ritme politik ditentukan oleh tiga orang jenderal , WIRANTO, PRABOWO dan SBY. Sampai sekarang mereka eksis. Kalau mereka bertiga bertemu, maka semua hal yang rumit dapat menjadi mudah. Jadi masalah politik negeri ini engga juga ruwet. Hanya tiga orang duduk bareng minum kopi , selesai dah urusan. Jadi tenang sajalah. Semua akan baik baik saja. Yang jelas Jokowi bukan lawan bagi siapa saja, bukan pula musuh bagi partai manapun. Jokowi hanya profesional untuk melaksanakan amanah UU dan memastikan elite politik dan elite ormas tetap bisa ha ha hi hi, disuasana mendung masih bisa memetik buah dan membaginya.  

Mengapa harga ticket pesawat mahal?

Biaya ticket pesawat itu ditentukan dua jenis biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variable. Biaya tetap itu terdiri dari biaya karyawa...