Jumat, 23 Februari 2018

Jokowi anti Subsidi ?




Ada nitizen yang bertanya kepada saya bahwa mengapa Jokowi anti subsidi?  Sebelum saya jawab pertanyaan itu maka lebih dulu saya ingin meluruskan pemahaman tentang subsidi. Bahwa subsidi itu adalah instrument kebijakan negara untuk membantu rumah tangga dalam melaksanakan proses produksi, dengan tujuan melindungi dari kompetisi pasar.  Jadi tidak ada istilah subsidi untuk konsumsi. Kalau sampai subsidi untuk konsumsi maka itu dalam istilah ekonomi kebijakan distorsi pasar, yang dalam jangka panjang berdampak jatuhnya kompetisi ditengah masyarakat. Kebijakan masa lalu kebijakan subsidi bukan lah kebijakan ekonomi tetapi kebijakan politik. Tujuanya adalah memanifulasi harga dan menipu pertumbuhan. Mengapa ? karena negara di kelola dengan managemenet ilusi melalui pendekatan populis. 

Nah sekarang kembali kepada Era Jokowi. Apakah Jokowi anti subsidi? Saya jawab dengan tegas. Bahwa Jokowi tidak anti subsidi. Bagaimana mungkin dia anti subsidi? Wong dia lahir dari partai marhaen, yang pro rakyat miskin. Namun susbidi itu diterapkan sesuai dengan tujuan ekonomi, bukan politik populis. Kebijakan Subsidi ala jokowi itu lebih tepatnya adalah stimulus ekonomi. Mengapa stimulus? karena sistem pertumbuhan yang ada telah membuat sebagian anggota masyarakat di perkirakan 27 juta orang tidak bisa terlibat didalamnya. Karena faktor ekonomi Rumah tangga yang belum semuanya bisa menjangkau akses barang dan jasa. Pada waktu bersamaan pemerintah perlu meningkatkan ekonomi Rumah tangga agar terjadi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan secara berkeadilan. Untuk itulah subsidi diberikan, untuk memastikan negara hadir.

Bagaimana implementasinya  ? mari kita lihat APBN 2017, alokasi subsidi dianggarkan sebesar Rp 160 triliun. Subsidi itu terdiri dari subsidi energi Rp 77,3 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp 82,7 triliun. Nah perhatikan, alokasi subsidi jauh lebih besar dibandingkan SBY.  Bahkan 50% dari anggaran infrastruktur.

Subsidi Energi.
Subsidi ini mencapai Rp 77,3 triliun. Dana ini tidak diberikan dalam bentuk manipulasi harga secara umum. Tapi diberikan secara selektif melalui data dengan metode langsung kesasaran secara tertutup. Targetnya adalah BBM untuk sektor produksi seperti nelayan, daerah pinggiran yang ongkos logistiknya mahal seperti Papua dan industri yang padat karya. Dan lagi yang disubsidi adalah jenis BBM Biodisel yang berdampak langsung terhadap downstream CPO agar kebijakan pengolahan CPO dapat terjadi meluas. Dan minyak tanah yang memang hanya dikonsumsi oleh rakyat miskin dan LPG ukuran 3 KG untuk rakyat miskin. Juga memberikan subsidi Listrik untuk rakyat yang punya daya lisrik 450 wat.

Subsidi Non Energi
Subsidi non energi sebesar Rp 82,7 triliun. Dana ini digunakan untuk ketahanan pangan sebesar Rp 19,7 triliun. Karena tanpa subsidi maka petani yang bertahun tahun terpuruk tidak bisa bersaing dengan pemodal. Makanya tanpa merusak mekanisme pasar pemerintah memberikan subsidi pupuk Rp 31,1 triliun, subsidi benih Rp 1,2 triliun. Apa hasilnya? Bukan dibuang percuma tapi dana itu akan meningkatkan produktifitas pertani. Jadi targetnya bukan konsumsi tapi produktifitas. Dari produktifitas inilah dimasa depan akan menjamin pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan. 

Agar rakyat bisa mandiri dan terangkat ekonominya maka Jokowi memberikan subsidi bunga kredit Rp 15,9 triliun, dan subsidi pajak Rp 10,3 triliun. BIla rakyat mandiri maka mereka tentu bisa mengongkosi dirinya sendiri dalam mengkases barang dan jasa. Agar BUMN tidak dirugikan dalam menjual jasanya maka pemerintah memberikan susbidi jasa dalam bentuk Public service obligation sebesar Rp.4,3 triliun. Tujuannya agar BUMN tidak rugi sehingga punya akses ke dunia perbankan untuk ekspansi bisnis yang sesuai kebutuhan rakyat yang terus meningkat

Apakah program subsidi ini berhasil mengangkat kemandirian? berhasil. Dari tahun ketahun besaran subsidi era jokowi terus menurun. Contoh bila dibandingkan APBN-P 2016, alokasi subsidi tahun 2017 mengalami penurunan Rp 17,6 triliun, dari Rp 177,6 triliun menjadi Rp 160 triliun.  Mengapa? subsidi itu berkorelasi dengan turunnya angka kemiskinan. Akibatnya dalam jangka panjang subsidi ini akan nol karena semua rakyat sudah mampu berproduksi tanpa harus dibantu lagi.

OK. Banyak pihak menuduh JOKOWI jor-joran membangun insfrastruktur tanpa memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Harap dicatat bahwa alokasi anggaran untuk APBN tetap menjaga keseimbangan kebutuhan anggara lainnya khususnya bidang pendidikan dan sosial. Bahkan anggara pendidik dan sosial meningkat lebih besar daripada anggaran Infrastruktur. Menurut proyeksi PWC Indonesia, prosentase anggaran infrastruktur pada APBN 2017 berkisar 19% dari total anggaran yang harus disediakan untuk mencapai tingkat pertumbuhan tahunan gabungan/Compound Annual Growth Rate (CAGR) investasi sektor infrastruktur periode 2014-2019 sebesar  9,5%.

Padahal anggaran subsidi itu kalau dia pakai untuk bangun ifnrastruktur maka jalan Toll Trans Java dan Sumtera, Sulawesi, tidak perlu investor asing atau swasta. Apa artinya ? Jokowi korbankan alokasi anggaran infrastruktur di APBN demi rakyat miskin yang harus ditolong. Mengapa ? APBN itu milik rakyat. Makanya Jokowi pontang panting cari uang di luar APBN agar infrastruktur terbangun. Dan kita masih juga tidak bisa berterimakasih…

***
Sumber : BUKU JALAN SEPI. 
Untuk pesanan hubungi WA 081212199662



Tidak ada komentar:

Posting Komentar