Sabtu, 22 April 2017

HIkmah kekalahan Ahok, supremasi hukum.

Pendahuluan.

Noam Chomsky, dalam Secrets, Lies and Democracy , menyebutkan melalui sitem demokrasi kepalsuan sulit di bedakan dengan kebenaran. Kepalsuan menjadi alat propaganda yang ditebar terus menerus sehingga orang menjadi percaya itu adalah kebenaran itu sendiri. Ketika ada yang menyampaikan kebenaran maka justru itu dianggap palsu. Kepalsuan digunakan bukan hanya untuk membodohi rakyat tapi juga  sebagai upaya untuk melakukan fitnah dan pembunuhan karakter lawan. Biasanya, orang baik menjadi korban fitnah, supaya ia tidak menduduki posisi penting di masyarakat, dan orang-orang korup bisa tetap dan bahkan semakin berkuasa.

Dengan kepalsuan isu utama dapat di alihkan dengan mudah. Orang digiring untuk membicarakan hal-hal remeh, sementara hal-hal yang terkait dengan kehidupan bersama terbengkalai, seperti misalnya terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan elit politik. Lantas mengapa kepalsuan begitu mudah menjadi alat propaganda ? Dan mudah di terima orang banyak. Ada dua bungkus yang biasanya digunakan untuk menutupi kepalsuan. Yang pertama adalah agama. Sepanjang sejarah, agama mengajarkan hal-hal luhur kepada umat manusia, supaya mereka bisa hidup di dalam kebahagiaan dan perdamaian satu sama lain. Karena daya pikatnya yang kuat, agama lalu jadi bungkus paling ampuh untuk menutupi kepalsuan. Ajaran-ajaran luhur agama digunakan untuk membenarkan kepentingan sesaat yang dilumuri kerakusan dan kebohongan.

Yang kedua adalah kepentingan nasional, atau kepentingan rakyat. Dalih ini sering digunakan untuk menutupi kepentingan-kepentingan busuk politisi tertentu. Asing dan aseng mengemuka. Pribumi di idolakan. Ya sifat rasis di bungkus dengan nasionalisme. Padahal, rakyat itu banyak dan beragam. Kedua bungkus ini adalah bungkus-bungkus luhur yang dengan mudah ternodai, ketika bersentuhan dengan kepalsuan.  Kepalsuan runtuh dihadapan orang orang yang punya akal sehat. Sebaliknya, kepalsuan menemukan air segar di tengah orang-orang yang dungu dan malas berpikir. Makanya ditengah kemiskinan massive cara cara demokrasi dengan menebar kepalsuan memang efektif, entah dengan jargon agama atau nasionalisme.

Pilkada DKI.

Apa yang menarik dari Ahok , selama kampanye dia tidak terjebak dengan retorika agama. Bahkan dia mencerdaskan rakyat untuk kritis terhadap orang orang yang membawa agama untuk tujuan politik.  Dia juga tidak terjebak dengan retorika nasionalisme. Dia berusaha menyampaikan hal hal yang realistis dan memberikan challenge kepada rakyat apa yang harus dia lakukan dan apa yang akan di rasakan oleh rakyat.  Sementara lawannya berusaha mengemukakan program populis yang walau menolak di sebut berdiri diatas kampanye seputar politik Indentitas dengan dukungan pemuka agama menebarkan emosi anti Ahok sebagai pembenaran sikap orang sholeh yang akan selamat dari neraka. Namun Anies-Sandi tidak pernah serius membantah itu. Jadi sebetulnya Pilkada DKI ini adalah pertarungan konsepsual yang realistis versus populisme.

Berdasarkan data lembaga Survey bahwa pemilih Ahok mayoritas adalah kelompok menengah atas yang terdiri dari kaum profesional yng umumnya lebih berpikir terbuka dan memahami perubahan bagaimana seharusnya jakarta di kelola sebagai kota modern. Namun cara berpikir kelompok menengah ini tidak begitu massive di terima oleh golongan menengah bawah yang secara ekonomi kehidupan mereka tidak mapan.  Ketika issue populis yang dikaitkan dengan emosi agama di kampanyekan oleh Anies -Sandi, langsung bisa di terima oleh rakyat menengah bawah. Kelompok menengah atas yang merasa terganggu bisnis nya karana kebijakan Ahok , mencoba mengikuti gelombang populis ini tanpa terkesan ikut secara langsung. Karena bagi mereka tidak penting siapa gubernur yang penting bisnis mereka lancar. Artinya mereka kelompok pragmatis. Hasilnya , Pasangan Calon gubernur Ahok ( Badja)  walau di dukung oleh ruling party dan juga sebagai petanaha , akhirnya kalah dengan hasil quick count yang lumayan besar. Kemenangan Anies-Sandi adalah bukti kemenangan populis dan dukungan kaum pragmatis dalam sistem demokrasi yang belum matang. Nilai nilai demokrasi akan terus berproses entah sampai kapan mencapai ideal.

Supremasi Hukum

Politik tetaplah politik namun hukum harus diatas segala galanya. Upaya Anies- Sandi dalam kampanye menuju DKI-1 mendapat dukungan secara tidak langsung dari ormas Islam radikal yang punya agenda sendiri. Namun sangat di sayangkan dukungan itu menggunakan issue intoleransi dengan fitnah yang berdampak hukum bagi seorang Ahok. Issue ini bukan hanya sebatas nasional tapi international. Dunia international menaruh perhatian besar kepada negara Indonesia yang merupakan mayoritas muslim dalam menegakan hukum dan HAM. Seperti dilansir CNN, Kamis (20/4/2017), media ternama Amerika Serikat (AS) itu memberi judul 'Jakarta governor concedes election after divisive campaign' "Gubernur Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama mengakui kekalahannya dalam pertaruhan pilkada, Rabu (19/4), ini mengakhiri apa yang disebut oleh salah satu surat kabar sebagai kampanye 'paling kotor, paling terpolarisasi'," sebut CNN dalam kalimat pembuka artikelnya seraya menautkan link editorial surat kabar Jakarta Post bertanggal 18 April. "Kekalahannya ini kemungkinan akan dipandang sebagai kemenangan bagi kalangan muslim konservatif negara itu, yang sungguh-sungguh berkampanye melawan Gubernur Kristen beretnis China yang dikenal sebagai Ahok itu,"

Media AS lainnya, New York Times (NYT), memberi judul 'Jakarta Governor Concedes Defeat in Religiously Tinged Election' dalam artikelnya soal pilkada Gubernur DKI Jakarta. NYT menyebut kekalahan Ahok ini sangat 'menghancurkan'.  Dengan mengutip pengamat politik, Bonar Tigor Naipospos, yang juga Wakil Badan Eksekutif Setara Institute for Democracy and Peace NYT menyebut Ahok terkena dampak penggunaan agama sebagai senjata politik. "Pengamat mengatakan Basuki tidak bisa pulih dari dampak yang diberikan kelompok Islamis yang menggunakan agama sebagai senjata politik, meskipun aturan pemerintahan yang berusia satu dekade melarang taktik semacam itu,"  Adapun artikel Wall Street Journal (WSJ) soal kekalahan Ahok diberi judul 'Islamist-Backed Candidate Ousts Jakarta's Christian Governor'. "Pemilih di Ibu Kota menggulingkan minoritas Kristen, orang kepercayaan presiden, dalam pemilihan gubernur, menggantikannya dengan kandidat yang menunggangi gelombang dukungan Islamis garis keras yang telah membalikkan politik di negara mayoritas muslim terbesar di dunia itu,"

Apabila kekuatan politik pengerahan massa bisa mengalahkan hukum maka akan menjatuhkan kredibilitas Indonesia dan ini akan berdampak naiknya rating country risk Indonesia. Dampaknya secara ekonomi bisa memperburuk penilaian terhadap surat utang Indonesia. Lebih jauh lagi meruntuhkan mata uang Indonesia, maka hancurlah agenda Jokowi membangun kemandirian ditengah krisis global yang sedang melanda. Target kelompok radikal memang adalah Jokowi. Namun dari proses peradilan Ahok, Nampak pemerintah tetap konsisten menjaga supremasi hokum tanpa peduli dengan tekanan massa. Jokowi tidak akan melakukan intervensi terhadap kasus Ahok, sebagaimana tidak melakukan intervensi untuk memenangkan Ahok. Mengapa ? Karena bagi Jokowi, kasus Ahok dan juga PILKADA DKI adalah bagian dari revolusi mental terhadap semua komponen bangsa. Politik memang punya ruang demokrasi yang memungkinkan orang bisa menggunakan apa saja untuk menang. Namun hokum harus tetap bisa menjamin proses demokrasi dapat berjalan dengan kuridor UU dan etika Pancasila. Dengan demikian kalau sampai Ahok bebas oleh palu Hakim maka itu bisa memberikan pelajaran mahal bagi semua orang bahwa kebenaran itu pasti mendapatkan keadilan. Semua orang di hadapan hokum sama dan berhak mendapaktan keadilan. Karena itulah reputasi negara di hadapan rakyat dan international semakin tinggi.

Era setelah Ahok.

Ahok selama menjabat sebagai gubernur telah melakukan serangkaian kebijakan yang fenomenal khususnya pelaksanaan reformasi birokrasi di jajaran Pemrov DKI. Ahok menetapkan standar SDM yang tinggi dengan gaji dan honor yang juga tinggi. Namun pada waktu bersamaan dia juga menetapkan target kerja yang tinggi kepada PNS DKI. Sistem pengawasan kinerja PNS dilakukan secara sistematis dengan indek yang transfarance. Sehingga memberi peluang siapapun yang beprestasi baik akan naik dan yang tidak qualified akan tersingkir dengan sendirinya. Memang alokasi APBD DKI meningkat tajam pada pos pengeluaran Pegawai. Namun tingginya pos pengeluaran ini ditutupi dengan efisiensi pada pos anggaran lain yang kebanyakan sebelumnya terkesan mubazir. Dan memaksa PNS meningkatkan pelayanan kepada public. Sehingga kreatifitas Ahok meningkatkan PAD dan juga dana non budgeter atau dana kontribusi pengusaha atas izin yang didapat semakin luas cakupannya. Dan APBD yang memang terbatas kemampuannya membiayai infrastrukur ekonomi dan social dapat diatasi berdasarkan kinerja yang optimal

Ahok juga menerapkan ebudgeting secara terpadu walau terkesan tidak sempurna pada awalnya namun dalam setahun lebih sudah lebih baik dan menjelang akhir masa jabatannya ebudgeting semakin sempurna sehingga sangat sulit bisa ditembus oleh aparat untuk melakukan korupsi. Semua itu bisa dilakukan oleh Ahok karena dia tidak tersandera oleh Partai atau elite politik yang punya kepentingan ekonomi atas jabatan Gubernur. Maklum bahwa sebelumnya posisi gubernur bagi Partai adalah financial resource untuk memperkuat Partai dalam memenangkan Pemilu. Walau Ahok di dukung Gerindra pada awalnya namun dia memilih keluar dari Gerindra ketika agendanya diganggu. Dan tetap menolak menjadi kader PDIP ketika PDIP mendukungnya sebagai Gubernur DKI. Itulah Ahok.

Hanya masalah waktu di pastikan Anies-Sandi akan berkantor di Balaikota. Pertanyaannya adalah bagaimana Anies-Sandi melaksanakan program populisnya sementara APBD DKI lebih separuh habis untuk belanja rutin. Dan hanya menyisakan sedikit untuk program social. Apakah Anies-Sandi akan meniru Ahok yang menekan pengusaha untuk terlibat memberikan kontribusi atas setiap izin yang diberikan PEMDA?  Keliatannya ini akan sulit karena kenaikan Anies-Sandi di dukung oleh pengusaha yang sebagian besar bermasalah dengan Ahok khsusnya karena kebijakan Ahok yang menekan pengusaha. Tanpa penerimaan di luar anggaran maka hamper tidak mungkin Anies-sandi bisa melaksanakan program plusnya. Bahkan untuk meniru prestasi Ahok saja tidak akan bisa. Kalau ini terjadi maka akan berhadapan dengan pemilih yang sudah terlanjur euphoria dengan janji program populis Anies- Sandi.

Lantas bagaimana solusinya ? Ada program Anies-Sandi yang luar biasa, yang bila diterapkan akan jadi revolusi ekonomi yang dahsyat. Apa itu. Melakukan sinergi birokrasi dan pemerintahan provinsi dengan berbagai elemen civil society untuk membangun paradigma “pembangunan berbasis gerakan”. Dengan modal dukungan ormas Islam, Anies –Sandi bisa meniru kota Zhejiang di China. Provinsi Zhejiang yang berbatasan dengan Taiwan. Kota ini awalnya tidak dirancang sebagai pusat industri tapi pusat pertahanan militer karena berbatasan dengan Taiwan. Hanya selat yang membatasi . Daerah ini sangat sedikit sekali mendapatkan anggaran dari Pusat dan hampir tidak mungkin untuk menciptakan pertumbuhan namun rakyat yang ada di Zhejiang bangkit dengan kemampuan kemandirian. Pembangunan dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan pendanaan dari budaya arisan. Kebiasaan masyarakat china yang suka berkelompok berdasarkan pertemanan serta hobi hidup hemat dan gemar menabung telah menjadikan system arisan ini mampu sebagai amunisi menuju kemakmuran.

Dengan Modal Dukungan Ormas Islam tentu bisa menjadikan masjid sebagai basis gerakan umat dan pola yang sama bisa juga diterapkan oleh umat non muslim dimana tempat ibadah bukan hanya tempat melaksanakan ritual agama tapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Para pemuka agama berperan sebagai pencerah mengenai kebijakan  Rencana Tata Ruang Wilayah. Sehingga program relokasi dapat dilaksanakan dengan skema bukan hanya memindahkan warga tapi juga skema meningkatkan kesejahteraan rakyat di bidang ekonomi. Misal Rakyat tidak mendapatkan ganti rugi tanah namun rakyat berhak atas saham dari RUSUN yang di bangun dimana disamping mereka dapat rumah juga dapat rumah untuk disewakan. Sehingga mereka dapat passive income. Hal ini juga dilakukan di zhinjiang. Di setiap RUSUN yang dibangun harus mampu menciptakan kota baru dengan dukungan sarana terpadu. Artinya RUSUN tidak berdiri sendiri tapi berdekatan dengan perumahan elite Swasta, yang bisa menjadi pelanggan atas barang dan jasa yang mereka jual.

Bagaimana pembiayaannya ? PEMDA bisa mengeluarkan Limited Government Fund Vehicle dengan jenis Revenue Bond atau SUKUK. Artinya Revenue bond itu diterbitkan atas nama proyek yang membungkus dirinya dalam bentuk koperasi namun di organize oleh PEMDA secara tidak langsung dengan mengarahkan institusi terkait mendukung. Siapa pembelinya ? Mereka yang kaya tentu akan membeli karena adanya jaminan pasar dari Pemda, dan pemuka agama akan mendorong terbentuknya dana baitul maal agar cost of fund menjadi murah. Seperti halnya di China , setiap proyek social rakyat merupakan gabungan dana public dan dana arisan. PEMDA tidak harus mengemis dana CSR kepada pengusaha. Tapi bisa mendorong pengusaha menempatkan penyertaan modal dalam bentul dana maal atas proyek social yang akan di bangun. Seperti yang di lakukan oleh Inggeris dengan Community Interest Company (CIC). CIC adalah suatu solusi yang merupakan badan usaha yang bertujuan sosial. CIC khusus untuk usaha yang berhubungan dengan kepentingan publik seperti pengadaan trasnfortasi umum, pengadaan air bersih, perbaikan lingkungan, sarana umum lainnnya mencakup renewel energy. Sebagai suatu badan usaha, CIC tetap boleh mendapatkan laba namun bukan sebagai tujuan utama. Tujuan utamanya adalah bagaimana melibatkan masyarakat dalam kemandirian menyediakan segala kebutuhannya. Maksimum dividen boleh dibagi sebesar 5% dari total keuntungan. Sisanya digunakan untuk pengembangan usaha.

Kepemilikan saham dalam CIC bisa lebih dari dua orang. Jumlah modal disetor tidak dibatasi. Namun di Inggeris untuk mendapatkan izin pendirian CIC tidak mudah. Ada Dewan khusus yang dibentuk pemerintah untuk mempelajari konsep usaha serta pribadi pribadi masing pendiri CIC. Dewan ini bertugas memastikan bahwa izin yang diberikan memang benar benar usaha yang berhubungan dengan orang banyak. Bila izin CIC diberikan maka CIC bisa melakukan pooling fund kepada publik. Pendukung penyertaan modal ini adalah mereka yang terkait langsung dan tidak langsung dengan usaha CIC. Artinya komunitas sendiri yang membiayai secara gotong royong namun legimate dan terorganisir dengan baik. Tak perlu ragu karena penerimaan setiap pooling fund ini diawasi oleh Dewan dengan ketat. Ya layaknya OJK. Dari awal perencanaan sampai pembangun project diawasi ketat oleh dewan. Contoh pembangunan kawasan perumahan, perbaikan lingkungan hidup , penyediaan mikro financing dan lain lain. Dari sinilah program cluster to cluster atau ring to ring di lakukan. Dari masyarakat untuk masyarakat. Apabila program ekonomi itu menunjukan hasil maka dana program yang disediakan pemerintah pusat untuk pengadaan rumah murah, kredit murah, kredit tanpa agunan, bantuan modal bagi new comer entrepreneur, dana bedan rumah dan lain sebagainya dapat di sinergikan.

Penutup.

Keberadaan Ahok adalah hikmah terbesar bagi umat islam khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Ahok telah meletakan fondasi yang memungkin system pemerintah DKI bisa punya reputasi tinggi di hadapan Rakyat. Ahok telah melahirkan paradigm baru bahwa kekuatan real bukanlah partai tapi rakyat. Ahok telah memberikan contoh bahwa siapapun bisa menjadi pemenang. Siapapun berhak memimpin. Ahok telah memberi contoh bahwa seburuk apapun kampanye Pilkada, namun demokrasi tetaplah sistem terbaik yang ada. Ini harus di jaga dan bahkan di tingkatkan dengan pemberdayaan masyarakat lewat program kemandirian. Janji populis tetap di pertahankan namun tidak di delivery dengan to good to be true tapi melalui serangkai kerja keras dan ikatan kebersamaan yang kokoh dengan menjadikan agama sebagai inspirasi melahirkan spiritual setinggi langit namun membumi menyelesaikan masalah keseharian melalui cara cara yang  praktis. 

Apabila Anies-Sandi gagal maka akan merusak reputasi ormas islam yang telah mendukungnya dan juga reputasi PKS. Jadi manfaatkanlah kemenangan Anies ini sebagai pembuktian kepada publik dalam dan luar negeri bahwa umat islam itu memang hebat. Jadi tidak ada gunanya gerakan agama memaksakan kehendak dengan agenda yang justru meragukan keberadaan  hokum dan idiologi Pancasila. Itu hanya buang waktu dan sia sia. Politik sudah selesai setelah PILKADA menetapkan gubernur baru terpilih dan selanjutnya bagaimana hidup tertip sebagai warga negara yang patuh hokum dan loyal kepada negara dengan percaya bahwa supremasi hokum berpihak kepada kebenaran, untuk keadilan bagi semua…



1 komentar: