Senin, 31 Oktober 2016

Semua akan baik baik saja..


Ketika Koalisi Merah Putih ( KMP ) bubar jalan, teman saya sempat nyeletuk " Kalau bubar berkoalisi di Parlemen ya bisa gunakan extra parlemen. Gitu aja kok repot". Bagaimana caranya ? ingat , lanjutnya. Bahwa PKS itu punya cara yang hebat untuk menggalang massa. Di era SBY, Pemerintah lebih banyak mengalah dengan tekanan extra parlementer. Karena memang PKS sangat mudah mengerahkan kekuatan massa akar rumputnya untuk bergerak. Makanya banyak kebijakan nasional sulit di laksanakan.  Di Era Jokowi, kekuatan KMP yang di kawatirkan adalah PKS. Di samping secara idiologi PKS, sulit di persatukan dengan PDIP karena di pimpin oleh seorang wanita. Juga PKS punya agenda besar menempatkan "orangnya " di RI-1. Jakarta sebagai barometer nasional adalah pintu masuk PKS untuk mengukuhkan posisinya menuju RI-1. Siapapun itu selagi ia adalah orang yang di dukung PKS maka agenda PKS dapat di laksanakan. Apa agenda PKS? Merubah UU sesuai dengan syariah Islam. 

Mungkin, lanjut teman,  karena agenda inilah yang salah satunya menjadi penyebab bubarnya KMP. Maklum Golkar, PKB , PD dan PPP tidak setuju mengenai agenda ini. Platform mereka jelas Pancasila.  Lantas mengapa PKS bisa bergabung dengan Gerindra. Karena hanya ada dua partai yang bisa di ajak berkoalisi. Yaitu Gerindra dan PD. Gerindra memutuskan tetap sebagai oposisi dan berada di luar Pemerintah. Begitu juga dengan Partai Demokrat. Dengan PD, PKS tidak menemukan " orang yang cocok " untuk di dukung. Dan SBY justru menempatkan putranya sebagai Cagub DKI, yang tentu akan jadi Icon PD di masa mendatang menuju RI-1. Gerindra sadar bahwa menempatkan kadernya secara head to head dengan Ahok tidak elok. Karenanya Gerindra menerima  Anies sebagai " orang PKS" untuk Cagub DKI berpasangan dengan kader Gerindra. Tentu PS sebagai ketua umum punya pertimbangan mengapa sampai mendukung calon yang di usung oleh PKS. Pertimbangannya adalah melawan Ahok hanya mungkin melalui kekuatan massa Islam. Emosi pengikut islam inilah yang akan di pakai oleh Gerindra untuk unggul. Ini juga bukan sesuatu yang  di larang dalam politik. Kelompok oposisi selalu mencari jalan dukungan darimanapun sumbernya agar fungsinya sebagai penyeimbang dapat di akui.

Di samping itu, menurut teman, Gerindra tidak perlu menggunakan akar rumputnya untuk masuk arena extra parlementer melakukan pressure kepada pemerintah. Karena akar rumput PKS terkoneksi dengan berbagai ormas Islam radikal, yang masing masing mereka bisa bergerak sendiri sendiri. Maklum masing masing mereka juga punya agenda sendiri sendiri. Dan cukup dengan satu pemicu sudah cukup membuat mereka bersatu menuju satu arah yang di jadikan target untuk di gusur. Pertama adalah Ahok, dan selanjutnya adalah Jokowi. Jadi koalisi PKS dan Gerindra itu memang die hard untuk berhadapan dengan rezim Jokowi. Sementara Partai Demokrat tidak perlu terlibat terlalu jauh dalam arena yang di ciptakan oleh PKS namun dukungan secara tidak langsung di berikan kepada gerakan massa tersebut. Maklum, Partai Demokrat di untungkan oleh gerakan tersebut dengan memberikan peluang bagi Agus lebih mudah menjadi pemenang. 

Design skenario melalui gerakan emosi umat islam, di yakini efektif. Mengapa ? tanya saya. Karena pemerintah tidak mungkin melakukan tindakan keras. Alasanya karena Indonesia sedang mengalami tekanan ekonomi akibat krisis global yang tentu sangat butuh mempertahankan rating investasi semakin baik di mata international. Tindakan keras bisa membuat api semakin membesar. Ini bisa berdampak chaos. BIla ini tejadi maka bisa membuat rating investasi indonesia jatuh. Dan ini sangat buruk bagi perekenomian nasional. Program Tax Amnesty akan gagal karena orang takut menempatkan uangnya di Indonesia. Obligasi Indonesia di pasar uang akan semakin mahal CDS nya. Ini bisa berdampak sistemik terhadap stabilitas Moneter. Mata uang akan terpuruk karena current account akan semakin besar defisit. Proses restruktur APBN semakin dapat ancaman dan Indonesia mengarah kepada krisis struktural yang parah karena investasi besar besar di era Jokowi selama dua tahun ini akan sia sia. Memang pemerintah di tempatkan dalam posisi sulit dalam rencana demo besar besaran tanggal 4 november ini.

Saya terdiam lama. Teman itu asyik minum kopi. Lanjutnya kemudian. Ini semua terjadi bukan hanya soal Ahok dan Jokowi tapi karena program reformasi Migas semakin keras menuju pengambil alihan Freeport kedalam pangkuan ibu pertiwi. Tentu ada pihak yang tidak ingin dengan program ini, yang akan melakukan apa saja agar program ini gagal. Juga sikap indonesia yang memberikan angin kepada China dalam konplik Laut China Selatan, dengan program kerjasama ekonomi melalui pemberian izin kepada kapal asing ( China )  untuk menangkap Ikan di perairan Natuna dan menjadikan Natuna sebagia pelabuhan ikan berstandar Kawasan Ekonomi Khusus. Belum lagi peran Singapore yang semakin keras lobynya kepada elite dalam negeri agar program TA gagal dan ekonomi Singapore bisa selamat. Apabila tahun 2017 januari Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai pembangunan maka reputasi Jokowi semakin tinggi dan sulit di bendung untuk menang dalam Pemilu berikutnya. Maklum penduduk Jawa barat adalah penduduk terbesar di Indonesia.

Begitu sulit posisi Jokowi sekarang. Kata saya. Teman ini berkata bahwa semua kembali kepada karakter seorang Jokowi. Dia bergerak karena nuraninya demi kebenaran dan keadilan. Dia tidak akan tunduk dengan pressure agar Ahok di penjara. Jokowi akan menghormati proses hukum dan dia akan mengawal proses hukum itu tanpa seorangpun bisa menekannya agar hukum di gadaikan demi keinginan pihak tertentu. Mengapa ? Ini soal integritas negara di hadapan hukum yang memastikan negara tidak boleh di kalahkah oleh tekanan dari manapun. Dan lagi kalaupun kehendak mereka itu di turuti, tidak akan selesai sampai di situ. Karena akan ada lagi tuntutan sampai akhirnya target mereka tercapai, Jokowi mundur. Apakah ini akan terjadi? Tanya saya. Tidak akan terjadi?  TNI dan mayoritas elite politik seperti Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, PPP, tidak akan mengingingkan keadaan chaos karena mereka paham betul resikonya bagi momentum perekonomian. Pendekatan kepada Prabowo bukanlah loby membujuk tapi hanya cara jokowi menyampaikan pesan kepada PS bahwa dia tidak akan bisa di tekan oleh siapapun dan NKRI adalah harga mati.

Menjelang demo tanggal 4 November akan ada upaya persuasi antar elite. Mengingatkan agar semua sepakat menjaga perdamaian. Demontrasi adalah hak konsitutional warga menyampaikan pendapat, bukan hak memaksakan kehendak. PS seyogia menyadari ini dan siapapun harus bertanggung jawab secara hukum apabila demontrasi menimbulkan anarkis. Semoga tanggal 4 november kelak adalah aksi damai solidaritas Islam sebagai rahmat bagi semua. Tidak ada politik , tidak ada SARA dan semua karena kecintaan kepada Agama dan Negara Hukum. Semoga Koorlap demo menjaga barisan  tidak di tembus oleh provokator politik yanag inginkan chaos, dan kalaupun ada gesekan dengan aparat akan mudah di padamkan. Semua akan baik baik saja. Yuk berdemokrasi yang cerdas.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar